30.4 C
Denpasar
Thursday, December 8, 2022

KPK Klaim Tak Tebang Pilih Dalam Bidik Koruptor

DENPASAR– Sejumlah kepala daerah di Bali juga ada terseret kasus korupsi.  Namun ketika kasus ditangani KPK tidak ada tebang  pilih, apalagi penundaan penangkapan terduga kasus korupsi. Pasalnya penangkapan yang dilakukan harus melalui adanya laporan dan bukti yang kuat.

Wakil Ketua KPK, Dr. Nurul Ghufron menerangkan bahwa penangkapan sesuai dengan KUHP pasal 1 angka 14.  Yakni dalam pasal tersebut disebutkan, siapa yang ditangkap adalah seseorang yang dalam keadaannya atau karena perbuatannya menunjukkan bukti yang cukup sebagai tersangka korupsi. Pihaknya juga mengaku harus ada laporan untuk melakukan penangkapan.

“Kapan timingnya yang cukup itu, KPK selalu mendapatkan laporan dan kemudian dilakukan penggalian bukti. Apakah bukti atau laporannya didapatkan saat menjabat atau setelah menjabat, ataukah mungkin setelah mendapatkan jabatan lain, itu semua tergantung pada laporan dan kemudian kami melakukan proses penggalian bukti,” tegas  Ghufron, Kamis (24/11).

Baca Juga:  Sudirta Ungkap 5 Fakta Sosok Sekjen PDIP yang Jarang Diketahui Publik

Menurutnya,  laporan juga didapatkan saat pejabat yang diduga melakukan korupsi masih aktif. Namun laporan setelah turun dari jabatan juga banyak diterima.

Dikatakan bahwa semua prosesnya berdasarkan hukum. Ketika ada laporan dan laporannya itu sudah terkumpul dua alat bukti yang menunjukkan bukti yang cukup, baru dilakukan penangkapan.

“Jadi sekali lagi tidak kami gantungkan penangkapan itu, apakah dia sedang menjabat, atau sedang turun, atau sedang pindah ke jabatan yang lain,” pungkasnya. (dwija putra/radar bali)

 

 



DENPASAR– Sejumlah kepala daerah di Bali juga ada terseret kasus korupsi.  Namun ketika kasus ditangani KPK tidak ada tebang  pilih, apalagi penundaan penangkapan terduga kasus korupsi. Pasalnya penangkapan yang dilakukan harus melalui adanya laporan dan bukti yang kuat.

Wakil Ketua KPK, Dr. Nurul Ghufron menerangkan bahwa penangkapan sesuai dengan KUHP pasal 1 angka 14.  Yakni dalam pasal tersebut disebutkan, siapa yang ditangkap adalah seseorang yang dalam keadaannya atau karena perbuatannya menunjukkan bukti yang cukup sebagai tersangka korupsi. Pihaknya juga mengaku harus ada laporan untuk melakukan penangkapan.

“Kapan timingnya yang cukup itu, KPK selalu mendapatkan laporan dan kemudian dilakukan penggalian bukti. Apakah bukti atau laporannya didapatkan saat menjabat atau setelah menjabat, ataukah mungkin setelah mendapatkan jabatan lain, itu semua tergantung pada laporan dan kemudian kami melakukan proses penggalian bukti,” tegas  Ghufron, Kamis (24/11).

Baca Juga:  Remas Alat Vital Bule Aussie di Kuta, Pencabul Terancam 9 Tahun Bui

Menurutnya,  laporan juga didapatkan saat pejabat yang diduga melakukan korupsi masih aktif. Namun laporan setelah turun dari jabatan juga banyak diterima.

Dikatakan bahwa semua prosesnya berdasarkan hukum. Ketika ada laporan dan laporannya itu sudah terkumpul dua alat bukti yang menunjukkan bukti yang cukup, baru dilakukan penangkapan.

“Jadi sekali lagi tidak kami gantungkan penangkapan itu, apakah dia sedang menjabat, atau sedang turun, atau sedang pindah ke jabatan yang lain,” pungkasnya. (dwija putra/radar bali)

 

 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/