alexametrics
25.4 C
Denpasar
Thursday, August 18, 2022

Desak Polisi Terbitkan SP3, Ormas Hindu Siapkan Aduan ke Komnas HAM

SINGARAJA- Kasus hukum yang menjerat Gede Suwardana, warga Desa Sudaji yang menjadi tersangka dalam peristiwa ngaben massal Dadia Pasek Kubayan beberapa pekan lalu, terus bergulir.

Terbaru atas kasus ini, Kuasa hukum tersangka Gede Suwardana bersama tim litigasi dan non litigasi, Selasa (26/5) kembali mendatangi Mapolres Buleleng.

Kedatangan mereka yakni untuk mendesak agar polisi bisa menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Suwardana.

Surat permohonan SP3 yang ditandatangani langsung oleh lima pengacara, yakni Gede Pasek Suardika, I Nyoman Agung Sariawan, I Made Arnawa, I Made Kariada, dan Gede Suryadilaga disampaikan kepada Kapolres Buleleng.

Anggota Tim Litigasi I Nyoman Agung Sariawan mengatakan, kliennya masih berpeluang dibatalkan sebagai tersangka, setelah kepolisian menerbitkan SP3.

Agung Sariawan menyebut Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), masih memberikan peluang bagi polisi dalam menerbitkan SP3.

Menurutnya, ada beberapa dalil yang bisa menggugurkan status tersangka kliennya. Ia menyebut saat prosesi ngaben berlangsung pada Jumat (1/5) lalu, Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng tidak dalam status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun karantina wilayah. Saat itu pemerintah hanya sebatas menyampaikan imbauan saja.

Baca Juga:  Dikritik Tak Segera Tahan Mantan Sekda, Ini Respon Kejati Bali

“Sebelum ngaben itu dilaksanakan, keluarga besar dadia juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak. Sehingga tidak ada niatan jahat dalam pelaksanaan ngaben itu,” kata Agung Sariawan.

Selain itu, tersangka Gede Suwardana bersama keluarga besar juga telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Bahkan video permintaan maaf itu diunggah melalui akun media sosial Polres Buleleng pada Sabtu (9/5) lalu.

“Klien kami sudah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka sebagai bentuk ikut menjaga keharmonisan sosial masyarakat. Meski secara hukum tidak ada kesalahan yang layak untuk dipidana. Untuk itu kami berharap agar kasus pidana ini segera dihentikan dengan dikeluarkannya SP3,” tegasnya.

Di sisi lain, Ketua Tim Non Litigasi Gede Suardana mengatakan, pihaknya sangat mendukung upaya tim litigasi yang berupaya mendesak polisi menerbitkan SP3.

Baca Juga:  Ngaben di Sudaji Berbuntut Panjang, Begini Kata Perbekel dan Bendesa

Pihaknya sebagai tim non litigasi, akan terus berupaya melakukan melakukan pendampingan pada tersangka Suwardana. Mengingat kondisi psikis tersangka dan keluarga sempat terpuruk, setelah ditetapkan sebagai tersangka.

“Kondisi psikis awalnya terpuruk ya. Karena upacara yang dipersembahkan untuk leluhurnya secara tulus, malah jadi tersangka. Sangat syok saat itu karena tidak ada pihak yang mengayomi. Kami lihat PHDI dan Majelis Desa Adat tidak turun ke rumah yang bersangkutan untuk beri pengayoman, pembinaan, dan dukungan,” katanya.

Lebih lanjut Suardana mengatakan, pihaknya juga akan mempertimbangkan upaya melapor ke Komnas HAM.

“Kami selaku ormas Hindu, jika nantinya Kapolres Buleleng tidak segera menerbitkan SP3, maka kami akan laporkan ke Komnas HAM. Sebab (dalam) kasus ini (Suwardana) tidak layak dijadikan tersangka,” tukas Suardana yang juga wakil ketua umum DPP Persadha Nusantara ini



SINGARAJA- Kasus hukum yang menjerat Gede Suwardana, warga Desa Sudaji yang menjadi tersangka dalam peristiwa ngaben massal Dadia Pasek Kubayan beberapa pekan lalu, terus bergulir.

Terbaru atas kasus ini, Kuasa hukum tersangka Gede Suwardana bersama tim litigasi dan non litigasi, Selasa (26/5) kembali mendatangi Mapolres Buleleng.

Kedatangan mereka yakni untuk mendesak agar polisi bisa menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Suwardana.

Surat permohonan SP3 yang ditandatangani langsung oleh lima pengacara, yakni Gede Pasek Suardika, I Nyoman Agung Sariawan, I Made Arnawa, I Made Kariada, dan Gede Suryadilaga disampaikan kepada Kapolres Buleleng.

Anggota Tim Litigasi I Nyoman Agung Sariawan mengatakan, kliennya masih berpeluang dibatalkan sebagai tersangka, setelah kepolisian menerbitkan SP3.

Agung Sariawan menyebut Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), masih memberikan peluang bagi polisi dalam menerbitkan SP3.

Menurutnya, ada beberapa dalil yang bisa menggugurkan status tersangka kliennya. Ia menyebut saat prosesi ngaben berlangsung pada Jumat (1/5) lalu, Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng tidak dalam status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun karantina wilayah. Saat itu pemerintah hanya sebatas menyampaikan imbauan saja.

Baca Juga:  Kasus Pinjol Tembus 14 Laporan, Polda Bali pun Memburu Pelaku

“Sebelum ngaben itu dilaksanakan, keluarga besar dadia juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak. Sehingga tidak ada niatan jahat dalam pelaksanaan ngaben itu,” kata Agung Sariawan.

Selain itu, tersangka Gede Suwardana bersama keluarga besar juga telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Bahkan video permintaan maaf itu diunggah melalui akun media sosial Polres Buleleng pada Sabtu (9/5) lalu.

“Klien kami sudah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka sebagai bentuk ikut menjaga keharmonisan sosial masyarakat. Meski secara hukum tidak ada kesalahan yang layak untuk dipidana. Untuk itu kami berharap agar kasus pidana ini segera dihentikan dengan dikeluarkannya SP3,” tegasnya.

Di sisi lain, Ketua Tim Non Litigasi Gede Suardana mengatakan, pihaknya sangat mendukung upaya tim litigasi yang berupaya mendesak polisi menerbitkan SP3.

Baca Juga:  Tak Ada Manfaat Proses Ngaben Sudaji, Pasek: Sudahlah Hentikan Saja!

Pihaknya sebagai tim non litigasi, akan terus berupaya melakukan melakukan pendampingan pada tersangka Suwardana. Mengingat kondisi psikis tersangka dan keluarga sempat terpuruk, setelah ditetapkan sebagai tersangka.

“Kondisi psikis awalnya terpuruk ya. Karena upacara yang dipersembahkan untuk leluhurnya secara tulus, malah jadi tersangka. Sangat syok saat itu karena tidak ada pihak yang mengayomi. Kami lihat PHDI dan Majelis Desa Adat tidak turun ke rumah yang bersangkutan untuk beri pengayoman, pembinaan, dan dukungan,” katanya.

Lebih lanjut Suardana mengatakan, pihaknya juga akan mempertimbangkan upaya melapor ke Komnas HAM.

“Kami selaku ormas Hindu, jika nantinya Kapolres Buleleng tidak segera menerbitkan SP3, maka kami akan laporkan ke Komnas HAM. Sebab (dalam) kasus ini (Suwardana) tidak layak dijadikan tersangka,” tukas Suardana yang juga wakil ketua umum DPP Persadha Nusantara ini


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/