alexametrics
29.8 C
Denpasar
Tuesday, May 24, 2022

Biar Tak Kabur, Jaksa Ajukan Pencekalan Bos BPR Legian Titian Wilaras

DENPASAR-Usai divonis hukuman sewindu oleh Mahkamah Agung (MA) melalui proses kasasi, ruang gerak Titian Wilaras, 55, bakal semakin sempit.

Hal ini menyusul permohonan pencekalan yang diajukan Kejari Denpasar. Usulan kejaksaan agar agar bos PT BPR Legian ini masuk dalam daftar cekal, yakni untuk mengantisipasi agar yang bersangkutan tidak melarikan diri ke luar negeri.

Kasi Intel Kejari Denpasar, Kadek Hari Supriyadi mengungkapkan, pengajuan permohonan pencekalan terhadap Titian sudah diajukan pekan lalu.

Bahkan, surat permohonan diajukan secara berjenjang ke Kejati Bali, kemudian diteruskan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

“Minggu lalu juga surat dari kami sudah diteruskan Kejati Bali ke Kejagung. Sekarang permohonan pencekalan sedang berproses di Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Hari diwawancarai, Rabu kemarin (25/8).

Lebih lanjut dijelaskan, pihaknya saat ini tinggal menunggu penetapan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Surat penetapan dari Kementerian Hukum dan HAM akan disampaikan ke Kejagung, lantas diteruskan ke Kejati Bali dan Kejari Denpasar.

- Advertisement -

Pencekalan Kementerian Hukum dan HAM otomatis akan menjadi atensi Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia. Selain itu, penetapan pencekalan juga bakal disampaikan kepada terpidana.

Baca Juga:  Ternyata, Mendiang Tewas Saat Pulang dari Polres Usai Urus Kasus Tanah

Ditanya tentang eksekusi putusan MA, Hari mengatakan fokus pada pencekalan terlebih dulu.

“Tujuannya pencekalan ini untuk mencegah agar yang bersangkutan (Titian Wilaras) tidak keluar dari Indonesia,” beber jaksa asli Buleleng, itu.

Sementara itu, Acong Latief selaku penasihat hukum Titian Wilaras saat dihubungi tidak memberikan jawaban. Hingga berita ini selesai ditulis, Acong tak membalas konfirmasi koran ini.

Seperti diketahui, Mahkamah Agung melalui putusan kasasi nomor 1231 K/Pid.Sus/2021, menganulir putusan hakim PN Denpasar yang membebaskan Titian. Sebelumnya, pada medio Desember 2020 lalu, majelis hakim yang diketuai Angeliky Handajani Day dengan anggota Esthar Oktavi dan Kony Hartanto membebaskan Titian yang dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar oleh JPU.

Hakim tunggal MA, Salman Luthan dalam amar putusannya mengabulkan pemohonan kasasi yang diajukan JPU Kejari Denpasar. Hakim membatalkan putusan PN Denpasar Nomor 453/Pid.Sus/ 2020/PN Dps tanggal 17 Desember 2020.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Titian Wilaras telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama delapan tahun,” tegas hakim Salman dalam amar putusannya.

Baca Juga:  Penyidik Dalami Pembukuan BUMDes Amartha Desa Patas

Selain pidana badan selama sewindu, hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp10 miliar. Dengan ketentuan, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Hakim sepakat dengan JPU, bahwa terdakwa melanggar Pasal 50A UU Nomor 10/1998 tentang Perbankan sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Di sisi lain, dalam memori kasasi JPU, majelis hakim disebut telah melakukan kesalahan dalam putusan nomor 453/Pid.B/2020/Pn.Dps. Di mana majelis hakim tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya.

Hakim tingkat pertama dinilai tidak cermat dalam menerapkan humum pembuktian, karena tidak mempertimbangkan seluruh fakta persidangan. JPU menilai terdakwa terbukti memenuhi unsur menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank, melakukan tindak pidana Perbankkan.

“Terdakwa menyuruh direksi BPR Legian mentransfer sejumlah uang untuk keperluan pribadi terdakwa,” beber JPU Swadharma.

- Advertisement -

DENPASAR-Usai divonis hukuman sewindu oleh Mahkamah Agung (MA) melalui proses kasasi, ruang gerak Titian Wilaras, 55, bakal semakin sempit.

Hal ini menyusul permohonan pencekalan yang diajukan Kejari Denpasar. Usulan kejaksaan agar agar bos PT BPR Legian ini masuk dalam daftar cekal, yakni untuk mengantisipasi agar yang bersangkutan tidak melarikan diri ke luar negeri.

Kasi Intel Kejari Denpasar, Kadek Hari Supriyadi mengungkapkan, pengajuan permohonan pencekalan terhadap Titian sudah diajukan pekan lalu.

Bahkan, surat permohonan diajukan secara berjenjang ke Kejati Bali, kemudian diteruskan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

“Minggu lalu juga surat dari kami sudah diteruskan Kejati Bali ke Kejagung. Sekarang permohonan pencekalan sedang berproses di Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Hari diwawancarai, Rabu kemarin (25/8).

Lebih lanjut dijelaskan, pihaknya saat ini tinggal menunggu penetapan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Surat penetapan dari Kementerian Hukum dan HAM akan disampaikan ke Kejagung, lantas diteruskan ke Kejati Bali dan Kejari Denpasar.

Pencekalan Kementerian Hukum dan HAM otomatis akan menjadi atensi Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia. Selain itu, penetapan pencekalan juga bakal disampaikan kepada terpidana.

Baca Juga:  Setelah LPD Gulingan, Polres Badung Incar Lima LPD Bermasalah

Ditanya tentang eksekusi putusan MA, Hari mengatakan fokus pada pencekalan terlebih dulu.

“Tujuannya pencekalan ini untuk mencegah agar yang bersangkutan (Titian Wilaras) tidak keluar dari Indonesia,” beber jaksa asli Buleleng, itu.

Sementara itu, Acong Latief selaku penasihat hukum Titian Wilaras saat dihubungi tidak memberikan jawaban. Hingga berita ini selesai ditulis, Acong tak membalas konfirmasi koran ini.

Seperti diketahui, Mahkamah Agung melalui putusan kasasi nomor 1231 K/Pid.Sus/2021, menganulir putusan hakim PN Denpasar yang membebaskan Titian. Sebelumnya, pada medio Desember 2020 lalu, majelis hakim yang diketuai Angeliky Handajani Day dengan anggota Esthar Oktavi dan Kony Hartanto membebaskan Titian yang dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar oleh JPU.

Hakim tunggal MA, Salman Luthan dalam amar putusannya mengabulkan pemohonan kasasi yang diajukan JPU Kejari Denpasar. Hakim membatalkan putusan PN Denpasar Nomor 453/Pid.Sus/ 2020/PN Dps tanggal 17 Desember 2020.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Titian Wilaras telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama delapan tahun,” tegas hakim Salman dalam amar putusannya.

Baca Juga:  Bos BPR Legian Divonis Bebas, Jaksa Tegas Langsung Nyatakan Kasasi

Selain pidana badan selama sewindu, hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp10 miliar. Dengan ketentuan, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Hakim sepakat dengan JPU, bahwa terdakwa melanggar Pasal 50A UU Nomor 10/1998 tentang Perbankan sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Di sisi lain, dalam memori kasasi JPU, majelis hakim disebut telah melakukan kesalahan dalam putusan nomor 453/Pid.B/2020/Pn.Dps. Di mana majelis hakim tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya.

Hakim tingkat pertama dinilai tidak cermat dalam menerapkan humum pembuktian, karena tidak mempertimbangkan seluruh fakta persidangan. JPU menilai terdakwa terbukti memenuhi unsur menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank, melakukan tindak pidana Perbankkan.

“Terdakwa menyuruh direksi BPR Legian mentransfer sejumlah uang untuk keperluan pribadi terdakwa,” beber JPU Swadharma.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/