alexametrics
27.8 C
Denpasar
Monday, June 27, 2022

BPR Lestari Bali Ajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi

DENPASAR-PT. BPR Lestari akhirnya memutuskan untuk mengajukan permohonan Judicial Review ke Mahkamah Kontitusi (MK).

 

Langkah ini, setelah BPR Lestari tidak bisa mengambil alih lelang agunan macet nasabahnya karena terjegal oleh Pasal 12 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

 

 

Pengajuan Judicial Review itu dilakukan melalui Kuasa hukum BPR Lestari, I Made Sari dkk.

 

Sidang pertama permohonan Judicial Review tersebut dilakukan secara daring pada Kamis (26/11) di salah satu ruangan di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Sanglah Denpasar.

 

Sedangkan Majelis Hakim MK bertempat di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. 

 

Dalam sidang perdana tersebut, Hakim ketua dari MK, Enny Nurbaningsih didampingi dua hakim anggota, Arief Hidayat dan dan Suhartoyo.

 

“Akibat aturan tersebut, BPR Lestari dan BPR lainnya tidak bisa mengambil alih lelang anggunan yang macet. Sama seperti BPR lainnya di Bali dan Indonesia. Tapi dari Bali, BPR Lestari yang pertama mengajukan judicial review ini,” kata I Made Sari saat diwawancara usai sidang daring. 

 

Akibat terbentur aturan itu, aset yang menjadi jaminan nasabah yang tidak bisa melunasi kredit jadi tidak jelas alias terkatung-katung.

 

Selain itu, menurut pemohon, Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 tersebut dinilai diskriminatif terhadap BPR.

 

Dimana Bank umum bisa mengambil alih agunan kreditnya secara lelang sedangkan BPR tidak bisa.

 

I Made Sari pun menganggap jika hal itu melanggar HAM. “Aturan ini juga bersifat diskriminatif terhadap BPR yang juga sudah tumbuh tidak hanya di desa tapi juga di kota dan juga sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak,” tambahnya.

Sementara itu, Majelis Hakim Arif Hidayat menekankan terdapat perbaikan terhadap materi pengajuan termasuk harus ditegaskan Pemohon Pribadi Budiono apakah mengajukan Judicial Review sebagai perorangan atau mewakili direktur utama BPR Lestari Bali.

 

Dia juga meminta agar pemohon membuat materi yang diajukan secara padat.

 

“Harap ditegaskan, apakah ini atas nama pemohon Pribadi Budiono sebagai pribadi ataukah mengajukan Judicial Reviem sebagai mewakili Direktur Utama BPR Lestari Bali,” tegasnya. 



DENPASAR-PT. BPR Lestari akhirnya memutuskan untuk mengajukan permohonan Judicial Review ke Mahkamah Kontitusi (MK).

 

Langkah ini, setelah BPR Lestari tidak bisa mengambil alih lelang agunan macet nasabahnya karena terjegal oleh Pasal 12 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

 

 

Pengajuan Judicial Review itu dilakukan melalui Kuasa hukum BPR Lestari, I Made Sari dkk.

 

Sidang pertama permohonan Judicial Review tersebut dilakukan secara daring pada Kamis (26/11) di salah satu ruangan di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Sanglah Denpasar.

 

Sedangkan Majelis Hakim MK bertempat di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. 

 

Dalam sidang perdana tersebut, Hakim ketua dari MK, Enny Nurbaningsih didampingi dua hakim anggota, Arief Hidayat dan dan Suhartoyo.

 

“Akibat aturan tersebut, BPR Lestari dan BPR lainnya tidak bisa mengambil alih lelang anggunan yang macet. Sama seperti BPR lainnya di Bali dan Indonesia. Tapi dari Bali, BPR Lestari yang pertama mengajukan judicial review ini,” kata I Made Sari saat diwawancara usai sidang daring. 

 

Akibat terbentur aturan itu, aset yang menjadi jaminan nasabah yang tidak bisa melunasi kredit jadi tidak jelas alias terkatung-katung.

 

Selain itu, menurut pemohon, Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 tersebut dinilai diskriminatif terhadap BPR.

 

Dimana Bank umum bisa mengambil alih agunan kreditnya secara lelang sedangkan BPR tidak bisa.

 

I Made Sari pun menganggap jika hal itu melanggar HAM. “Aturan ini juga bersifat diskriminatif terhadap BPR yang juga sudah tumbuh tidak hanya di desa tapi juga di kota dan juga sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak,” tambahnya.

Sementara itu, Majelis Hakim Arif Hidayat menekankan terdapat perbaikan terhadap materi pengajuan termasuk harus ditegaskan Pemohon Pribadi Budiono apakah mengajukan Judicial Review sebagai perorangan atau mewakili direktur utama BPR Lestari Bali.

 

Dia juga meminta agar pemohon membuat materi yang diajukan secara padat.

 

“Harap ditegaskan, apakah ini atas nama pemohon Pribadi Budiono sebagai pribadi ataukah mengajukan Judicial Reviem sebagai mewakili Direktur Utama BPR Lestari Bali,” tegasnya. 



Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/