alexametrics
29.8 C
Denpasar
Friday, May 27, 2022

Fery Siap Didenda karena Belum Divaksin, Bukan Diusir dari Rumah

BADUNG – Fery Wahyudi Satria Wibawa(FWS), warga Desa Gulingan, Mengwi, Badung yang diusir dari desanya lantaran tak punya sertifikat vaksin Covid-19 menilai apa yang dialaminya tidak sesuai dengan aturan yang dibuat presiden maupun Gubernur Bali.

 

Fery mengatakan, peraturan presiden sebagaimana yang diatur tidak sama isinya dengan isi keputusan yang dibuat oleh Perbekel (kepala desa) Desa Gulingan. Dia bisa menerima perlakuan tersebut apabila pemerintah secara resmi, isinya sama dengan keputusan perbekel. Yakni bila Perpres menegaskan warga diusir dari rumahnya bila tidak bisa menunjukkan sertifikat vaksin Covid-19. 

 

“Andaikan saya diberikan sanksi mengikuti arahan presiden saya siap. Saya diberikan denda atas pelanggaran aturan presiden saya siap. Tapi aturan perbekel ini kan tidak mengarah atas dasar keputusan presiden,” tegas Fery kepada awak media di Polres Badung, Selasa (27/7/2021).

 

Dia pun merasa ada pelanggaran HAM sebagai WNI atas adanya pengusiran dari rumahnya tersebut. Apa lagi, kata dia, rumah yang dia tinggali adalah rumah milik sendiri.

Baca Juga:  Pasang Kamera di ATM, Bule Rumania Terdakwa Skimming Diganjar 8 Bulan

 

“Kepimilikan rumah atas nama pribadi bukan atas nama adat atau desa,” katanya.

 

Sementara itu, Felix, kuasa hukum Fery dari dari LBH Bali mengatakan bahwa seperti yang diketahui bersama, ada Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19.

 

Dalam Perpres 14 tahun 2021 tersebut, lanjut Felix, memang mengatur sanksi bagi warga yang menolak divaksin. Yakni berupa penundaan penghentian penjaminan sosial bansos, penundaan layanan administrasi dan denda.

 

Penelusuran radarbali.id, ketentuan dimaksud ada pada Pasal 13A Ayat (4) yang berbunyi: “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID- 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa: a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau c. denda.

Baca Juga:  IDI Buleleng Imbau Pedagang Wajib Gunakan Sarung Tangan

 

“Tidak ada Perda di Pemprov yang memperbolehkan jajaran di bawahnya mengeluarkan atau mengusir seseorang dari tempat tinggalnya. Kita tahu bahwa Indonesia punya hukum positif tertinggi, Pasal 28 H Ayat 1 bahwa semua orang berhak bertempat tinggal. Dia tidak bisa sewenang-wenang diusir apalagi dengan alasan tidak bisa menujukkan sertifikat vaksin,” tegas Felix.

 

Sebagaimana berita sebelumnya Fery melapor ke Polres Badung atas dugaan pengusiran dari rumahnya di Jalan Melati, Banjar Gulingan Tengah Kaler, Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi, Badung, Bali. Dia diusir lantaran tidak memiliki sertifikat vaksin Covid-19.

 

Pihak Desa Gulingan mengusir dari rumahnya dengan dasar Surat Perbekel (kepala desa) Gulingan Nomor 470/1435/Pem perihal Penegasan Penduduk yang diterbitkan tanggal 15 Juli 2021.

 

Dalam Surat Perbekel tersebut, pada poin nomor 2 menyatakan bahwa penduduk pendatang yang sudah tinggal di Desa Gulingan harus sudah mengikuti vaksinasi Covid-19, dengan menunjukkan sertifikat vaksinasi, kalau tidak bisa menunjukan sertifikat vaksin dikeluarkan dari desa.


BADUNG – Fery Wahyudi Satria Wibawa(FWS), warga Desa Gulingan, Mengwi, Badung yang diusir dari desanya lantaran tak punya sertifikat vaksin Covid-19 menilai apa yang dialaminya tidak sesuai dengan aturan yang dibuat presiden maupun Gubernur Bali.

 

Fery mengatakan, peraturan presiden sebagaimana yang diatur tidak sama isinya dengan isi keputusan yang dibuat oleh Perbekel (kepala desa) Desa Gulingan. Dia bisa menerima perlakuan tersebut apabila pemerintah secara resmi, isinya sama dengan keputusan perbekel. Yakni bila Perpres menegaskan warga diusir dari rumahnya bila tidak bisa menunjukkan sertifikat vaksin Covid-19. 

 

“Andaikan saya diberikan sanksi mengikuti arahan presiden saya siap. Saya diberikan denda atas pelanggaran aturan presiden saya siap. Tapi aturan perbekel ini kan tidak mengarah atas dasar keputusan presiden,” tegas Fery kepada awak media di Polres Badung, Selasa (27/7/2021).

 

Dia pun merasa ada pelanggaran HAM sebagai WNI atas adanya pengusiran dari rumahnya tersebut. Apa lagi, kata dia, rumah yang dia tinggali adalah rumah milik sendiri.

Baca Juga:  Berkerumun di Warung Babi Guling Saat Corona, Oknum Ojol Dibubarkan

 

“Kepimilikan rumah atas nama pribadi bukan atas nama adat atau desa,” katanya.

 

Sementara itu, Felix, kuasa hukum Fery dari dari LBH Bali mengatakan bahwa seperti yang diketahui bersama, ada Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19.

 

Dalam Perpres 14 tahun 2021 tersebut, lanjut Felix, memang mengatur sanksi bagi warga yang menolak divaksin. Yakni berupa penundaan penghentian penjaminan sosial bansos, penundaan layanan administrasi dan denda.

 

Penelusuran radarbali.id, ketentuan dimaksud ada pada Pasal 13A Ayat (4) yang berbunyi: “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID- 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa: a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau c. denda.

Baca Juga:  Pelaku UMKM dan Koperasi di Klungkung Mulai Lirik Pasar Online

 

“Tidak ada Perda di Pemprov yang memperbolehkan jajaran di bawahnya mengeluarkan atau mengusir seseorang dari tempat tinggalnya. Kita tahu bahwa Indonesia punya hukum positif tertinggi, Pasal 28 H Ayat 1 bahwa semua orang berhak bertempat tinggal. Dia tidak bisa sewenang-wenang diusir apalagi dengan alasan tidak bisa menujukkan sertifikat vaksin,” tegas Felix.

 

Sebagaimana berita sebelumnya Fery melapor ke Polres Badung atas dugaan pengusiran dari rumahnya di Jalan Melati, Banjar Gulingan Tengah Kaler, Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi, Badung, Bali. Dia diusir lantaran tidak memiliki sertifikat vaksin Covid-19.

 

Pihak Desa Gulingan mengusir dari rumahnya dengan dasar Surat Perbekel (kepala desa) Gulingan Nomor 470/1435/Pem perihal Penegasan Penduduk yang diterbitkan tanggal 15 Juli 2021.

 

Dalam Surat Perbekel tersebut, pada poin nomor 2 menyatakan bahwa penduduk pendatang yang sudah tinggal di Desa Gulingan harus sudah mengikuti vaksinasi Covid-19, dengan menunjukkan sertifikat vaksinasi, kalau tidak bisa menunjukan sertifikat vaksin dikeluarkan dari desa.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/