alexametrics
29.8 C
Denpasar
Sunday, May 29, 2022

Dapat DID 2018 Rp51 M, Pejabat Tabanan Setor Rp600 Juta dan USD55.000

TABANAN – Dugaan suap atau gratifikasi dari pejabat Tabanan kepada pejabat di Kementerian Keuangan Yaya Purnomo akhirnya diusut KPK. Melalui penggeledahan Rabu (27/10) sore hingga malam, terungkap bahwa penggeledahan itu terkait dana insentif daerah tahun 2018.

Tim antirasuah datang sekitar pukul 16.00 WITA dengan menggunakan tiga kendaraan mobil Toyota Innova hitam dengan pengawalan dari Polda Bali. Pengeledahan Kantor KPK hingga dilakukan tengah malam sampai pukul 20.39 WITA.

 

Usai dilakukan pengeledahan sebanyak 4 koper berkas dimasukkan kedalam mobil Toyota Innova. Belum diketahui berkas apa diambil KPK. 

 

Kepala Dinas PUPRKP Tabanan I Made Yudiana didampingi Sekdisnya IGAN Oka Kamasan usai pengeledahan di kantornya mengatakan kedatangan penyidik KPK terkait OTT ke Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu di pusat yang diduga adanya keterlibatan dari pejabat daerah.

 

Yudiana mengakui, berkas yang digeledah terkait Dana Intensif Daerah (DID) tahun 2018 lalu. Selanjutnya mengenai berkas-berkas yang dibawa penyidik KPK Yudiana mengaku lumayan banyak ada sekitar 90 item berkas. Yakni berupa dokumen kontrak proyek. 

 

“Jadi beliau -beliau melakukan pemeriksaan dokumen terkait proyek tersebut. Tidak ada pertanyaan apa, hanya menjelaskaan kedatangannya ke kami,” ungkapnya.

Baca Juga:  Telaga Tirtanadi: Pancoran Solas di Tabanan yang sedang Naik Daun

 

Yudiana mengaku lupa ketika ditanya besara anggaran dana DID tahun 2018.

 

“Berapa dana DID yang didapat saya tidak ingat berapa dapat proyek dan nilainya lupa saya,” ucapnya.

 

Sebagaimana diberitakan antaranew.com, terungkap bahwa dana DID tahun 2018 yang diajukan Pemkab Tabanan besarnya Rp65 miliar pada akhir 2017. Dalam sidang tuntutan jaksa pada sidang Yaya pada 21 Januari 2019 diungkap bahwa proses pembuatan proposal itu dari perintah Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti kepada staf khusus bupati, I Dewa Nyoman Wiratmaja.

 

Kemudian, Dewa Wiratmaja yang berhubungan dengan Anggota BPK RI Barullah Akbar. Dari Barullah, Dewa Wiratmaja diarahkan agar berhubungan dengan Yaya, Kasi di Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang mengetahui celah informasi anggaran di Kemenkeu.

 

Dari penelusuran  radarbali.id pada website Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, juga muncul informasi berupa rincian daerah yang menerima dana perimbangan dari Kemenkeu. Di antaranya Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah.

 

Terungkap bahwa DID tahun 2018 yang didapat Kabupaten Tabanan adalah Rp51 miliar. Sesuai dengan dakwaan jaksa. Dari data itu juga terungkap, semua daerah di Bali mendapat DID. Yang paling besar adalah Badung dengan Rp81,25 miliar, disusul Bangli sebesar Rp52 miliar. Sedangkan Kabupaten Tabanan pada urutan ketiga terbesar yang mendapat DID di Bali. Sedangkan yang terkecil adalah Kota Denpasar dengan 27,25 miliar.

Baca Juga:  Pemkab Jembrana Tandatangani Komitmen Pemberantasan Korupsi

 

Nah, sesuai komitmen fee dengan istilah “dana adat istiadat”, itu dalam dakwaan jaksa Dewa Nyoman Wiratmaja atas perintah Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti menyerahkan dana kepada Yaya Purnomo sebesar Rp600 juta dan dan USD55.000. Jika seluruhnya dirupiahkan setara dengan 1,3 miliar.

 

“Pak Yaya bilang, DID ini harus dikawal dan ada adat-istiadat yang harus dipenuhi. Bekal lah untuk teman-teman yang kawal,” ujar Dewa Wiratmaja ketika menjadi saksi di sidang dengan terdakwa Yaya Purnomo.

Meski demikian, Dewa Wiratmaja mengaku dana itu belum diserahkan kepada Yaya. Kesaksian Dewa Wiratmaja ini berbeda dengan dakwaan jaksa bahwa Yaya telah menerima gratifikasi atau suaf dari Dewa Wiratmaja, staf khusus Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti.

 

Sekadar diketahui, dari kasus ini, Yaya akhirnya diputus bersalah oleh majelis hakim Tipikor Jakarta Selatan. Ia dijatuhi hukuman pidana 6 tahun 6 bulan penjara. (habis)


TABANAN – Dugaan suap atau gratifikasi dari pejabat Tabanan kepada pejabat di Kementerian Keuangan Yaya Purnomo akhirnya diusut KPK. Melalui penggeledahan Rabu (27/10) sore hingga malam, terungkap bahwa penggeledahan itu terkait dana insentif daerah tahun 2018.

Tim antirasuah datang sekitar pukul 16.00 WITA dengan menggunakan tiga kendaraan mobil Toyota Innova hitam dengan pengawalan dari Polda Bali. Pengeledahan Kantor KPK hingga dilakukan tengah malam sampai pukul 20.39 WITA.

 

Usai dilakukan pengeledahan sebanyak 4 koper berkas dimasukkan kedalam mobil Toyota Innova. Belum diketahui berkas apa diambil KPK. 

 

Kepala Dinas PUPRKP Tabanan I Made Yudiana didampingi Sekdisnya IGAN Oka Kamasan usai pengeledahan di kantornya mengatakan kedatangan penyidik KPK terkait OTT ke Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu di pusat yang diduga adanya keterlibatan dari pejabat daerah.

 

Yudiana mengakui, berkas yang digeledah terkait Dana Intensif Daerah (DID) tahun 2018 lalu. Selanjutnya mengenai berkas-berkas yang dibawa penyidik KPK Yudiana mengaku lumayan banyak ada sekitar 90 item berkas. Yakni berupa dokumen kontrak proyek. 

 

“Jadi beliau -beliau melakukan pemeriksaan dokumen terkait proyek tersebut. Tidak ada pertanyaan apa, hanya menjelaskaan kedatangannya ke kami,” ungkapnya.

Baca Juga:  Gaji PNS Pas-pasan, Eks Ajudan Sekda Jualan Nasi Jinggo di Tepi Jalan

 

Yudiana mengaku lupa ketika ditanya besara anggaran dana DID tahun 2018.

 

“Berapa dana DID yang didapat saya tidak ingat berapa dapat proyek dan nilainya lupa saya,” ucapnya.

 

Sebagaimana diberitakan antaranew.com, terungkap bahwa dana DID tahun 2018 yang diajukan Pemkab Tabanan besarnya Rp65 miliar pada akhir 2017. Dalam sidang tuntutan jaksa pada sidang Yaya pada 21 Januari 2019 diungkap bahwa proses pembuatan proposal itu dari perintah Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti kepada staf khusus bupati, I Dewa Nyoman Wiratmaja.

 

Kemudian, Dewa Wiratmaja yang berhubungan dengan Anggota BPK RI Barullah Akbar. Dari Barullah, Dewa Wiratmaja diarahkan agar berhubungan dengan Yaya, Kasi di Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang mengetahui celah informasi anggaran di Kemenkeu.

 

Dari penelusuran  radarbali.id pada website Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, juga muncul informasi berupa rincian daerah yang menerima dana perimbangan dari Kemenkeu. Di antaranya Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah.

 

Terungkap bahwa DID tahun 2018 yang didapat Kabupaten Tabanan adalah Rp51 miliar. Sesuai dengan dakwaan jaksa. Dari data itu juga terungkap, semua daerah di Bali mendapat DID. Yang paling besar adalah Badung dengan Rp81,25 miliar, disusul Bangli sebesar Rp52 miliar. Sedangkan Kabupaten Tabanan pada urutan ketiga terbesar yang mendapat DID di Bali. Sedangkan yang terkecil adalah Kota Denpasar dengan 27,25 miliar.

Baca Juga:  NGERI! Ngantuk Berat, Perbekel Pesaban Tabrak Pohon di Selat Klungkung

 

Nah, sesuai komitmen fee dengan istilah “dana adat istiadat”, itu dalam dakwaan jaksa Dewa Nyoman Wiratmaja atas perintah Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti menyerahkan dana kepada Yaya Purnomo sebesar Rp600 juta dan dan USD55.000. Jika seluruhnya dirupiahkan setara dengan 1,3 miliar.

 

“Pak Yaya bilang, DID ini harus dikawal dan ada adat-istiadat yang harus dipenuhi. Bekal lah untuk teman-teman yang kawal,” ujar Dewa Wiratmaja ketika menjadi saksi di sidang dengan terdakwa Yaya Purnomo.

Meski demikian, Dewa Wiratmaja mengaku dana itu belum diserahkan kepada Yaya. Kesaksian Dewa Wiratmaja ini berbeda dengan dakwaan jaksa bahwa Yaya telah menerima gratifikasi atau suaf dari Dewa Wiratmaja, staf khusus Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti.

 

Sekadar diketahui, dari kasus ini, Yaya akhirnya diputus bersalah oleh majelis hakim Tipikor Jakarta Selatan. Ia dijatuhi hukuman pidana 6 tahun 6 bulan penjara. (habis)


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/