alexametrics
24.8 C
Denpasar
Tuesday, May 24, 2022

Terungkap, Bupati Gianyar Made Mahayastra Terima Transferan Rp300 Juta

SIDANG perdana dugaan gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa mantan Sekda Buleleng, Dewa Ketut Puspaka, 61, yang digelar Selasa (28/12) siang memunculkan fakta mengejutkan.

Salah satunya terkait sumber dana yang diterima terdakwa dari investor pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG di Celukan Bawang, Buleleng. Seperti apa?

MAULANA SANDIJAYA  

SEJUMLAH fakta menarik sekaligus mengejutkan terungkap dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Agus Eko Purnomo dalam perkara dugaan gratifikasi dan pemersan dengan Terdakwa Dewa Ketut Puspaka.

Sesuai surat dakwaan setelah 112 halan, terdakwa yang merupakan mantan birokrat ini didakwa telah menguntungkan diri sendiri hingga belasan miliar.

“Terdakwa menguntungkan diri sendiri kurang lebih sebesar Rp16,1 miliar. Terdakwa menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Sekda Buleleng, memaksa seseorang memberikan sesuatu,” ujar JPU Agus Eko Purnomo kepada majelis hakim yang diketuai Heriyanti.

Dalam surat dakwaan, JPU menguraikan asal muasal uang Rp16,1 miliar yang diterima terdakwa. Di antaranya berasal dari calon investor PT Padma Energi Indonesia (PEI) sebesar Rp1,1 miliar.

Baca Juga:  Tersinggung Berat, Bupati Gianyar Mahayastra Polisikan Warganya
- Advertisement -

“Terdakwa bersedia membantu dan menjanjikan kelancaran proses pengurusan perizinan-perizinan terkait yang diajukan oleh PT Padma Energi Indonesia,” imbuh JPU Eko Purnomo.

Dijelaskan JPU, terdakwa kemudian mengarahkan PT PEI untuk konsultasi dengan CV Singajaya Konsultan. Selanjutnya, terdakwa melalui saksi Made Sukawan Adika (Direktur CV Singajaya Konsutan), menerima uang sebesar Rp1,8 miliar dari PT PEI.

Uang tersebut merupakan pembayaran jasa konsultan atas pengurusan izin pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG Celukan Bawang. Namun, dari jumlah Rp1,8 miliar yang diterima, saksi Adika hanya menggunakan uang untuk jasa konsultan yang dikerjakan sebesar Rp725 juta.

Sedangkan sisanya sebesar Rp1,1 miliar atas perintah terdakwa ditransfer ke sejumlah pihak. Salah satunya yang menerima transferan adalah Bupati Gianyar I Made Mahayastra.

 “Transfer pada I Made Mahayastra sebesar Rp300 juta melalui rekening Bank Mandiri pada 5 Maret 2015,” beber JPU Kejari Buleleng itu.

Masih pada dakwaan JPU Agus Eko Purnomo, Puspaka diduga menerima gratifikasi dalam sejumlah pembangunan di Buleleng selama kurun waktu 2015- 2020. Selain untuk pembagunan Terminal LNG di Celukan Bawang, juga terkait pengurusan izin pembangunan Bandara Bali Utara di Buleleng tahun 2018.

Baca Juga:  Lagi! Kejati Bali Disindir Gegara Tak Segera Menahan Dewa Puspaka

Puspaka juga diduga menerima gratifikasi terkait penyewaan lahan tanah di kawasan Yeh Sanih, Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng yang dilakukan suatu perusahaan.

JPU memasang Pasal 12 huruf (e) UU Tipikor atau kedua Pasal 12 huruf (b) UU Tipikor, atau ketiga Pasal 11 UU Tipikor, atau keempat Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, atau kelima Pasal 12 huruf (g) UU Tipikor.

Dalam dakwaan kedua, terdakwa dijerat Pasal 3 UU RI Nomor 8/2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU atau kedua Pasal 4 UU yang sama.

Sementara itu, Agus Sujoko dkk selaku penasihat hukum Puspaka menerima dakwaan JPU. “Kami tidak mengajukan eksepsi,” ujar Agus Sujoko.

- Advertisement -

SIDANG perdana dugaan gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa mantan Sekda Buleleng, Dewa Ketut Puspaka, 61, yang digelar Selasa (28/12) siang memunculkan fakta mengejutkan.

Salah satunya terkait sumber dana yang diterima terdakwa dari investor pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG di Celukan Bawang, Buleleng. Seperti apa?

MAULANA SANDIJAYA  

SEJUMLAH fakta menarik sekaligus mengejutkan terungkap dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Agus Eko Purnomo dalam perkara dugaan gratifikasi dan pemersan dengan Terdakwa Dewa Ketut Puspaka.

Sesuai surat dakwaan setelah 112 halan, terdakwa yang merupakan mantan birokrat ini didakwa telah menguntungkan diri sendiri hingga belasan miliar.

“Terdakwa menguntungkan diri sendiri kurang lebih sebesar Rp16,1 miliar. Terdakwa menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Sekda Buleleng, memaksa seseorang memberikan sesuatu,” ujar JPU Agus Eko Purnomo kepada majelis hakim yang diketuai Heriyanti.

Dalam surat dakwaan, JPU menguraikan asal muasal uang Rp16,1 miliar yang diterima terdakwa. Di antaranya berasal dari calon investor PT Padma Energi Indonesia (PEI) sebesar Rp1,1 miliar.

Baca Juga:  Ikuti Jejak Bupati, BPBD Gianyar Rumahkan 90 Tenaga Harian Lepas

“Terdakwa bersedia membantu dan menjanjikan kelancaran proses pengurusan perizinan-perizinan terkait yang diajukan oleh PT Padma Energi Indonesia,” imbuh JPU Eko Purnomo.

Dijelaskan JPU, terdakwa kemudian mengarahkan PT PEI untuk konsultasi dengan CV Singajaya Konsultan. Selanjutnya, terdakwa melalui saksi Made Sukawan Adika (Direktur CV Singajaya Konsutan), menerima uang sebesar Rp1,8 miliar dari PT PEI.

Uang tersebut merupakan pembayaran jasa konsultan atas pengurusan izin pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG Celukan Bawang. Namun, dari jumlah Rp1,8 miliar yang diterima, saksi Adika hanya menggunakan uang untuk jasa konsultan yang dikerjakan sebesar Rp725 juta.

Sedangkan sisanya sebesar Rp1,1 miliar atas perintah terdakwa ditransfer ke sejumlah pihak. Salah satunya yang menerima transferan adalah Bupati Gianyar I Made Mahayastra.

 “Transfer pada I Made Mahayastra sebesar Rp300 juta melalui rekening Bank Mandiri pada 5 Maret 2015,” beber JPU Kejari Buleleng itu.

Masih pada dakwaan JPU Agus Eko Purnomo, Puspaka diduga menerima gratifikasi dalam sejumlah pembangunan di Buleleng selama kurun waktu 2015- 2020. Selain untuk pembagunan Terminal LNG di Celukan Bawang, juga terkait pengurusan izin pembangunan Bandara Bali Utara di Buleleng tahun 2018.

Baca Juga:  Dokter Jaga RS Kapal Dipukul Perbekel Pelaga, Ini Langkah IDI…

Puspaka juga diduga menerima gratifikasi terkait penyewaan lahan tanah di kawasan Yeh Sanih, Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng yang dilakukan suatu perusahaan.

JPU memasang Pasal 12 huruf (e) UU Tipikor atau kedua Pasal 12 huruf (b) UU Tipikor, atau ketiga Pasal 11 UU Tipikor, atau keempat Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, atau kelima Pasal 12 huruf (g) UU Tipikor.

Dalam dakwaan kedua, terdakwa dijerat Pasal 3 UU RI Nomor 8/2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU atau kedua Pasal 4 UU yang sama.

Sementara itu, Agus Sujoko dkk selaku penasihat hukum Puspaka menerima dakwaan JPU. “Kami tidak mengajukan eksepsi,” ujar Agus Sujoko.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/