alexametrics
26.5 C
Denpasar
Saturday, August 13, 2022

Datangi Polda Bali, PHDI Berharap Kedepankan Pembinaan

DENPASAR-Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Anggota Sabha Walaka PHDI Pusat, I Wayan Sudirta, SH, Jumat (29/5)  mendatangi Polda Bali.

 

Kedatangan Wayan Sudirta dan PHDI Bali ini, yakni untuk mengkoordinasikan adanya persoalan dan aspirasi masyarakat terkait kasus ngaben massal di Desa Sudaji, Buleleng.

 

Dalam pertemuan itu, PHDI Bali diwakili Ketua PHDI Bali, Prof. Dr. IGN Sudiana, M.Si yang juga Rektor Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwa dan Sekretaris Putu Wirata Dwikora, diterima Waka Polda Bali, Brigjen Pol. I Wayan Sunarta beserta jajarannya.

 

Dialog berlangsung cukup mendalam, dari pukul 13.00 sampai 14.38 Wita. PHDI Bali menegaskan, mereka menyampaikan hasil rapat ‘’daring’’ PHDI Bali yang menghadirkan narasumber I Wayan Sudirta, SH, Anggota Sabha Walaka PHDI Pusat yang  juga Anggota Komisi III DPR RI. 

 

Pada pertemuan itu, Ketua dan Sekretaris PHDI Bali intinya mengapresiasi sejumlah langkah dan atensi Polda Bali dan jajarannya dalam menangani berbagai masalah di lapangan, terkait penularan pandemi Covid-19.

 

Pimpinan lembaga umat Hindu ini meminta, walaupun proses hukum sedang berjalan untuk kasus Desa Sudaji yang dijadikan tersangka, namun pihak kepolisian tetap diminta agar  mengedepankan penyuluhan, edukasi, sosialisasi dan pembinaan, sesuai dengan amanat Undang-Undang maupun sikap Pemerintah Pusat dalam penanganan pandemi Covid-19.

 

Menyitir Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam pernyataan kepada media, agar penanganan terhadap pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), ini tidak sampai dilakukan pemidanaan, tetapi cukup dengan sanksi sosial. Itupun kalau sudah berlaku PSBB.

Baca Juga:  Pemerintah Targetkan Kasus Covid-19 Melandai Hingga Akhir Mei Ini

 

Sementara dalam kasus di Bali, belum diberlakukan PSBB, seperti misalnya di daerah lain.

Sudiana juga memberi garis bawah, PHDI Bali wajib membela aspirasi dan apa yang dialami umat Hindu, selain membantu Polda Bali untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mengandung dimensi sosial dan budaya.

 

Sementara Putu Wirata Dwikora menyampaikan, bahwa aspirasi yang diterima PHDI datang dari  beberapa tokoh, serta yang disampaikan melalui media sosial. 

 

‘’Yang mengkhawatirkan adalah komentar-komentar di media sosial yang semakin luas, dan bisa merugikan kerukunan di Bali. Juga sangat banyak aspirasi yang mendesak dan disampaikan ke PHDI, agar penanganan kasus Sudaji dilakukan dengan mendahulukan pembinaan ketimbang pemidanaan.  Karena setahu kami, Kepolisian sudah mengedepankan pembinaan dalam penanganan berbagai kasus terkait wabah di Tanah Air,’’ ujar Pengurus PHDI Bali tersebut.

Sementara Wayan Sudirta, SH melengkapi paparan PHDI Bali, menekankan bahwa kehadiran PHDI ke Polda, semata-mata  karena adanya aspirasi masyarakat serta Undang-Undang yang mengatur  partisipasi masyarakat dalam melakukan penanggulangan wabah.  

 

‘’Dalam peraturan perundangan tentang wabah dan penyakit menular, penanganannya mengedepankan pembinaan dan koordinasi. Kalau ada pelanggaran, aparat dapat melakukan penyuluhan, pembubaran, pembinaan, sosialisasi. Dalam pasal 17 PP 40/1991 ditegaskan pentingnya melibatkan masyarakat, seperti LSM, pemuka agama. Juga penting mengedepankan koordinasi antar instansi terkait dan masyarakat, sesuai dengan yang diatur dalam UU dan PP tentang Wabah,  karena tujuan undang-undang ini yang utama adalah pembinaan dan penyuluhan, bukan pemidanaan sebagai hal yang didahulukan,’’ ujar Sudirta yang juga anggota Komisi III DPR RI dari Dapil Bali ini.

Baca Juga:  Berkas Dilimpahkan ke Kejaksaan, Jero Jangol Terancam 20 Tahun Penjara

 

Selanjutnya, Sudirta menambahkan bahwa bila dianalisis dari peraturan perundangan, untuk dapat dipidanakan sesuai pasal 14 ayat 1 UU No.  4/1984, harus memenuhi pasal 5 ayat 1 disamping pasal 4 ayat 1. Dalam kasus Sudaji, ternyata  belum ada penetapan  Menteri tentang status Buleleng atau Bali sebagai wilayah yang terjangkit wabah. Jadi untuk daerah yang bukan wilayah terjangkit wabah, menurut kami tidak dapat dilakukan pemidanaan. Oleh karena, untuk daerah yang sudah ditetapkan PSBB pun, Mendagri jelas-jelas melarang sanksi pidana, tetapi agar memberi sanksi sosial dengan kerja bakti,’’ lanjut Sudirta.

 

Sudirta menekankan, yang disampaikan dirinya bersama PHDI Provinsi Bali adalah aspirasi masyarakat Bali terkait penanganan kasus di Desa Sudaji, agar gejolak masyarakat yang terpantau melalui opini dan komentar di media sosial, dapat diredam.

 

Menanggapi aspirasi yang disampaikan PHDI Bali dan Pusat tersebut, Waka Polda Bali, Brigjen Pol Wayan Sunarta menyatakan, sangat mengetahui dan memikirkan perkembangan yang ada di bawah.

 

Waka Polda juga ingin agar komentar-komentar yang dicetuskan di media sosial, tidak sampai menimbulkan ketegangan yang dapat mengganggu kerukunan, karena selama ini terhadap pelanggaran protokol tentang kerumunan, Kepolisian memang mengedepankan pembinaan.

 

‘’Kami akan laporkan aspirasi ini ke bapak kapolda Bali, dan semoga aspirasi masyarakat  yang disampaikan PHDI ini bisa mendapat jalan yang terbaik,’’ tukas Brigjen Pol Sunarta.

 



DENPASAR-Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Anggota Sabha Walaka PHDI Pusat, I Wayan Sudirta, SH, Jumat (29/5)  mendatangi Polda Bali.

 

Kedatangan Wayan Sudirta dan PHDI Bali ini, yakni untuk mengkoordinasikan adanya persoalan dan aspirasi masyarakat terkait kasus ngaben massal di Desa Sudaji, Buleleng.

 

Dalam pertemuan itu, PHDI Bali diwakili Ketua PHDI Bali, Prof. Dr. IGN Sudiana, M.Si yang juga Rektor Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwa dan Sekretaris Putu Wirata Dwikora, diterima Waka Polda Bali, Brigjen Pol. I Wayan Sunarta beserta jajarannya.

 

Dialog berlangsung cukup mendalam, dari pukul 13.00 sampai 14.38 Wita. PHDI Bali menegaskan, mereka menyampaikan hasil rapat ‘’daring’’ PHDI Bali yang menghadirkan narasumber I Wayan Sudirta, SH, Anggota Sabha Walaka PHDI Pusat yang  juga Anggota Komisi III DPR RI. 

 

Pada pertemuan itu, Ketua dan Sekretaris PHDI Bali intinya mengapresiasi sejumlah langkah dan atensi Polda Bali dan jajarannya dalam menangani berbagai masalah di lapangan, terkait penularan pandemi Covid-19.

 

Pimpinan lembaga umat Hindu ini meminta, walaupun proses hukum sedang berjalan untuk kasus Desa Sudaji yang dijadikan tersangka, namun pihak kepolisian tetap diminta agar  mengedepankan penyuluhan, edukasi, sosialisasi dan pembinaan, sesuai dengan amanat Undang-Undang maupun sikap Pemerintah Pusat dalam penanganan pandemi Covid-19.

 

Menyitir Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam pernyataan kepada media, agar penanganan terhadap pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), ini tidak sampai dilakukan pemidanaan, tetapi cukup dengan sanksi sosial. Itupun kalau sudah berlaku PSBB.

Baca Juga:  Alamak!! Mobil Bekas Si Bos Itu Pun Harganya Masih Miliaran

 

Sementara dalam kasus di Bali, belum diberlakukan PSBB, seperti misalnya di daerah lain.

Sudiana juga memberi garis bawah, PHDI Bali wajib membela aspirasi dan apa yang dialami umat Hindu, selain membantu Polda Bali untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mengandung dimensi sosial dan budaya.

 

Sementara Putu Wirata Dwikora menyampaikan, bahwa aspirasi yang diterima PHDI datang dari  beberapa tokoh, serta yang disampaikan melalui media sosial. 

 

‘’Yang mengkhawatirkan adalah komentar-komentar di media sosial yang semakin luas, dan bisa merugikan kerukunan di Bali. Juga sangat banyak aspirasi yang mendesak dan disampaikan ke PHDI, agar penanganan kasus Sudaji dilakukan dengan mendahulukan pembinaan ketimbang pemidanaan.  Karena setahu kami, Kepolisian sudah mengedepankan pembinaan dalam penanganan berbagai kasus terkait wabah di Tanah Air,’’ ujar Pengurus PHDI Bali tersebut.

Sementara Wayan Sudirta, SH melengkapi paparan PHDI Bali, menekankan bahwa kehadiran PHDI ke Polda, semata-mata  karena adanya aspirasi masyarakat serta Undang-Undang yang mengatur  partisipasi masyarakat dalam melakukan penanggulangan wabah.  

 

‘’Dalam peraturan perundangan tentang wabah dan penyakit menular, penanganannya mengedepankan pembinaan dan koordinasi. Kalau ada pelanggaran, aparat dapat melakukan penyuluhan, pembubaran, pembinaan, sosialisasi. Dalam pasal 17 PP 40/1991 ditegaskan pentingnya melibatkan masyarakat, seperti LSM, pemuka agama. Juga penting mengedepankan koordinasi antar instansi terkait dan masyarakat, sesuai dengan yang diatur dalam UU dan PP tentang Wabah,  karena tujuan undang-undang ini yang utama adalah pembinaan dan penyuluhan, bukan pemidanaan sebagai hal yang didahulukan,’’ ujar Sudirta yang juga anggota Komisi III DPR RI dari Dapil Bali ini.

Baca Juga:  Cckkk…Otaki Penggelapan Puluhan Sepeda Motor, Duo Emak-emak Diciduk

 

Selanjutnya, Sudirta menambahkan bahwa bila dianalisis dari peraturan perundangan, untuk dapat dipidanakan sesuai pasal 14 ayat 1 UU No.  4/1984, harus memenuhi pasal 5 ayat 1 disamping pasal 4 ayat 1. Dalam kasus Sudaji, ternyata  belum ada penetapan  Menteri tentang status Buleleng atau Bali sebagai wilayah yang terjangkit wabah. Jadi untuk daerah yang bukan wilayah terjangkit wabah, menurut kami tidak dapat dilakukan pemidanaan. Oleh karena, untuk daerah yang sudah ditetapkan PSBB pun, Mendagri jelas-jelas melarang sanksi pidana, tetapi agar memberi sanksi sosial dengan kerja bakti,’’ lanjut Sudirta.

 

Sudirta menekankan, yang disampaikan dirinya bersama PHDI Provinsi Bali adalah aspirasi masyarakat Bali terkait penanganan kasus di Desa Sudaji, agar gejolak masyarakat yang terpantau melalui opini dan komentar di media sosial, dapat diredam.

 

Menanggapi aspirasi yang disampaikan PHDI Bali dan Pusat tersebut, Waka Polda Bali, Brigjen Pol Wayan Sunarta menyatakan, sangat mengetahui dan memikirkan perkembangan yang ada di bawah.

 

Waka Polda juga ingin agar komentar-komentar yang dicetuskan di media sosial, tidak sampai menimbulkan ketegangan yang dapat mengganggu kerukunan, karena selama ini terhadap pelanggaran protokol tentang kerumunan, Kepolisian memang mengedepankan pembinaan.

 

‘’Kami akan laporkan aspirasi ini ke bapak kapolda Bali, dan semoga aspirasi masyarakat  yang disampaikan PHDI ini bisa mendapat jalan yang terbaik,’’ tukas Brigjen Pol Sunarta.

 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/