alexametrics
25.4 C
Denpasar
Saturday, May 21, 2022

Warga Diusir karena Vaksin, Kapolres Badung: Kalau Tidak Cocok, Pindah

DENPASAR – Kapolres Badung AKBP Roby Septiadi meski menyatakan akan memediasi terkait dugaan pengusiran warga lantaran tidak memiliki sertifikat vaksin Covid-19, dia menyampaikan hal yang mengejutkan.

 

Kapolres Badung, Roby mengatakan, pihak kepolisian akan melihat sejauh mana aturan hukum yang mengikat dalam persoalan tersebut. Karena dalam tradisi masyarakat Bali itu ada namanya Desa Adat. 

Roby mengatakan, di Bali memang ada Desa Adat yang sejak dulu bisa menjaga kelestarian budaya dan dalam strata masyarakat Bali. Bahkan Desa Adat ini memiliki pengaruh kepada seluruh lapisan masyarakat di Bali. Sehingga pihak kepolisian mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjaga bumi Bali. 

Artinya, di mana bumi dipijak di situlah langit dijunjung. “Kalau, memang ada aturan yang mengikat di mana lingkungan bisa kita tinggal, kalau seyogyanya pribadi saya, ikuti saja,” ujarnya.

 

Ditambahkan Kapolres Roby, jika memang tidak lagi ada kecocokan tinggal di lingkungan tersebut sebaiknya pindah, agar terhindar dari masalah. 

- Advertisement -

“Kalau memang tidak cocok dengan lingkungan itu, iya kalau buat saya daripada kita merubah lingkungan yang sudah ada dari awal, kenapa tidak kita saja yang pindah, kan tidak mungkin satu orang merubah satu kampung,” ujarnya. 

 

Sebelumnya, Roby mengatakan, mengenai laporan Fery Wahyudi Satria Wibowo ke Polres Badung yang mengaku dikeluarkan Desa Gulingan, Mengwi, Badung, karena tidak memiliki sertifikat vaksin covid-19, pihaknya akan menelaah kasus tersebut, dan jika perlu akan dilakukan upaya mediasi. 

Baca Juga:  Viral! Kapolres Badung Siram Air Wakapolres

Perwira melati dua di pundak yang sebentar lagi akan hijrah bergabung di Kaorlantas Polri ini membenarkan bahwa laporan Fery sudah diterima petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), pada Selasa 27 July 2021. Tapi masih dalam bentuk laporan Pengaduan Masyarakat atau Dumas. 

“Ya, kita baru terima aduanya dalam bentuk dumas, terkait dengan adanya warga yang sebenarnya bukan diusir bahasanya,” jelas dia.

Roby mengatakan, warga ini merasa diusir karena tidak mau divaksin dan menolak divaksin tanpa alasan yang kuat. AKBP Roby menjelaskan, jika disimak dari kronologisnya bahwa pihak desa sudah melakukan tugas pokok.

Pun lanjutnya, fungsinya mengedepankan program pemerintah agar masyarakat wajib mendukung kegiatan vaksinasi sebagai program nasional. Namun pada kenyataannya pelapor Fery tidak juga mau divaksin.

 

“Tapi yang bersangkutan (Fery) memang belum mau untuk divaksin. Ini yang akan kita kaji dulu seperti apa penanganannya,” sebutnya. 

Untuk itu, pihak kepolisian segera melakukan mediasi antar kedua belah pihak. Sebab, persoalan ini sudah menyangkut masalah pribadi perorangan sejalan dengan kebijakan pemerintah. “Jadi kami akan mediasi dulu, nanti kita akan lihat sejauh perkembangannya,” ujar Kapolres Roby. 

Baca Juga:  Kehabisan Uang, Lempar Koper ke Kolam, Bule Rumania Masuk Sel Detensi

 

Sebelumnya, Fery mempermasalahkan surat Perbekel (kepala desa) Desa Gulingan yang mewajibkan warga pendatang yang tinggal di Desa Gulingan sudah divaksin dengan bukti sertifikat vaksinasi. Bila tidak vaksinasi, maka dikeluarkan dari desa.

“Penduduk pendatang yang sudah tinggal di Desa Gulingan harus sudah mengikuti vaksinasi Covid-19, dengan menunjukkan sertifikat vaksinasi, kalau tidak bisa menunjukkan sertifikat vaksin maka dikeluarkan dari Desa Gulingan,” demikian bunyi poin dua dari surat Perbekel Gulingan Nomor 470/1435/Pem perihal Penegasan Penduduk yang diterbitkan tanggal 15 Juli 2021.

Fery saat melapor ke Polres Badung menyatakan siap diberikan sanksi sesuai Perpres 14 tahun 2021 tentang vaksinasi. Termasuk dia siap diberikan denda sesuai Perpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo tersebut.

Namun, dia menolak bila dikeluarkan dari rumah atau desa karena sertifikat vaksin atas dasar surat perbekel yang menurutnya tidak sesuai aturan di atasnya. 

“Saya mau divaksin. Tidak ada bahwa hiperbola (melebih-lebihkan) yang digunakan dalil untuk merusak opini laporan ini. Saya mau divaksin,” kara Fery usai melapor perkara dugaan pengusiran ke Polres Badung, Selasa (27/7).

- Advertisement -

DENPASAR – Kapolres Badung AKBP Roby Septiadi meski menyatakan akan memediasi terkait dugaan pengusiran warga lantaran tidak memiliki sertifikat vaksin Covid-19, dia menyampaikan hal yang mengejutkan.

 

Kapolres Badung, Roby mengatakan, pihak kepolisian akan melihat sejauh mana aturan hukum yang mengikat dalam persoalan tersebut. Karena dalam tradisi masyarakat Bali itu ada namanya Desa Adat. 

Roby mengatakan, di Bali memang ada Desa Adat yang sejak dulu bisa menjaga kelestarian budaya dan dalam strata masyarakat Bali. Bahkan Desa Adat ini memiliki pengaruh kepada seluruh lapisan masyarakat di Bali. Sehingga pihak kepolisian mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjaga bumi Bali. 

Artinya, di mana bumi dipijak di situlah langit dijunjung. “Kalau, memang ada aturan yang mengikat di mana lingkungan bisa kita tinggal, kalau seyogyanya pribadi saya, ikuti saja,” ujarnya.

 

Ditambahkan Kapolres Roby, jika memang tidak lagi ada kecocokan tinggal di lingkungan tersebut sebaiknya pindah, agar terhindar dari masalah. 

“Kalau memang tidak cocok dengan lingkungan itu, iya kalau buat saya daripada kita merubah lingkungan yang sudah ada dari awal, kenapa tidak kita saja yang pindah, kan tidak mungkin satu orang merubah satu kampung,” ujarnya. 

 

Sebelumnya, Roby mengatakan, mengenai laporan Fery Wahyudi Satria Wibowo ke Polres Badung yang mengaku dikeluarkan Desa Gulingan, Mengwi, Badung, karena tidak memiliki sertifikat vaksin covid-19, pihaknya akan menelaah kasus tersebut, dan jika perlu akan dilakukan upaya mediasi. 

Baca Juga:  SEPELE! Ini Pengakuan Dokter Gadungan yang Ditangkap di RSUP Sanglah..

Perwira melati dua di pundak yang sebentar lagi akan hijrah bergabung di Kaorlantas Polri ini membenarkan bahwa laporan Fery sudah diterima petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), pada Selasa 27 July 2021. Tapi masih dalam bentuk laporan Pengaduan Masyarakat atau Dumas. 

“Ya, kita baru terima aduanya dalam bentuk dumas, terkait dengan adanya warga yang sebenarnya bukan diusir bahasanya,” jelas dia.

Roby mengatakan, warga ini merasa diusir karena tidak mau divaksin dan menolak divaksin tanpa alasan yang kuat. AKBP Roby menjelaskan, jika disimak dari kronologisnya bahwa pihak desa sudah melakukan tugas pokok.

Pun lanjutnya, fungsinya mengedepankan program pemerintah agar masyarakat wajib mendukung kegiatan vaksinasi sebagai program nasional. Namun pada kenyataannya pelapor Fery tidak juga mau divaksin.

 

“Tapi yang bersangkutan (Fery) memang belum mau untuk divaksin. Ini yang akan kita kaji dulu seperti apa penanganannya,” sebutnya. 

Untuk itu, pihak kepolisian segera melakukan mediasi antar kedua belah pihak. Sebab, persoalan ini sudah menyangkut masalah pribadi perorangan sejalan dengan kebijakan pemerintah. “Jadi kami akan mediasi dulu, nanti kita akan lihat sejauh perkembangannya,” ujar Kapolres Roby. 

Baca Juga:  Warga Minta Kejati Objektif, Jadi TSK Kades Bisa Dihentikan Sementara

 

Sebelumnya, Fery mempermasalahkan surat Perbekel (kepala desa) Desa Gulingan yang mewajibkan warga pendatang yang tinggal di Desa Gulingan sudah divaksin dengan bukti sertifikat vaksinasi. Bila tidak vaksinasi, maka dikeluarkan dari desa.

“Penduduk pendatang yang sudah tinggal di Desa Gulingan harus sudah mengikuti vaksinasi Covid-19, dengan menunjukkan sertifikat vaksinasi, kalau tidak bisa menunjukkan sertifikat vaksin maka dikeluarkan dari Desa Gulingan,” demikian bunyi poin dua dari surat Perbekel Gulingan Nomor 470/1435/Pem perihal Penegasan Penduduk yang diterbitkan tanggal 15 Juli 2021.

Fery saat melapor ke Polres Badung menyatakan siap diberikan sanksi sesuai Perpres 14 tahun 2021 tentang vaksinasi. Termasuk dia siap diberikan denda sesuai Perpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo tersebut.

Namun, dia menolak bila dikeluarkan dari rumah atau desa karena sertifikat vaksin atas dasar surat perbekel yang menurutnya tidak sesuai aturan di atasnya. 

“Saya mau divaksin. Tidak ada bahwa hiperbola (melebih-lebihkan) yang digunakan dalil untuk merusak opini laporan ini. Saya mau divaksin,” kara Fery usai melapor perkara dugaan pengusiran ke Polres Badung, Selasa (27/7).


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/