alexametrics
26.5 C
Denpasar
Wednesday, May 18, 2022

Kepsek di Jembrana Setubuhi Siswi di UKS Divonis Maksimal agar Kapok

NEGARA – Putusan pidana penjara 15 tahun terhadap oknum kepala sekolah (kepsek) di Mendoyo, Jembrana yang menyetubuhi anak di bawah umur, mendapat apresiasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jembrana.

 

Ketua P2TP2A Jembrana Ida Bagus Panca Sidarta mengatakan, kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan perbuatan yang tidak bisa ditoleransi. Karena bisa menyebabkan trauma berat bagi korban anak dan bisa merusak masa depan anak.

Karena itu, kata dia, vonis 15 tahun itu agar adanya efek jera atau kapok bagi terdakwa sendiri maupun orang lain.

 

“Putusan maksimal 15 tahun oleh majelis hakim, langkah maju dalam memberikan keadilan dan efek jera. Tidak hanya bagi terdakwa, tetapi bagi masyarakat. Sebagai warning, bahwa hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak sangatlah berat,” ungkapnya, Minggu (29/8).

Baca Juga:  Setahun Memimpin Jembrana, Tamba - Ipat Bagikan Babi kepada Desa Adat

 

Pria yang juga berprofesi sebagai advokat  ini mengungkapkan, kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur sudah sering terjadi di Jembrana. Tidak hanya dilakukan oleh orang terdekat dalam keluarga, tetapi juga tenaga pendidik.

 

Kasus kekerasan terhadap murid oleh kepala sekolah sudah dua kali terjadi dalam tiga tahun terakhir. Karena itu, kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur ini harus menjadi perhatian semua pihak, tidak hanya aparat penegak hukum, terutama keluarga dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

 

Diberitakan sebelumnya, terdakwa kasus persetubuhan anak di bawah umur, GK, 58, memastikan melakukan upaya hukum banding. Oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadi kepala sekolah tersebut mengupayakan banding agar hukuman yang diputus pengadilan negeri (PN) Negara bisa lebih ringan.

Baca Juga:  Sempat Resahkan Warga Denpasar, Maling Tabung Gas Akhirnya Tertangkap

 

GK terbukti bersalah melakukan tindak pidana pasal 81 ayat 1 dan 3 UU RI no 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomo 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjadi Undang -undang, Jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

 

Majelis hakim memutus pidana penjara 15 tahun, ditambah denda sebesar Rp 100 juta. Jika denda tidak dibayar, diganti dengan kurungan penjara selama 6 bulan.

 

Terdakwa dihukum maksimal karena statusnya sebagai kepala sekolah atau tenaga pendidik di sekolah tempat korban belajar. Putusan tersebut tiga tahun lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut 12 tahun pidana penjara.

- Advertisement -
- Advertisement -

NEGARA – Putusan pidana penjara 15 tahun terhadap oknum kepala sekolah (kepsek) di Mendoyo, Jembrana yang menyetubuhi anak di bawah umur, mendapat apresiasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jembrana.

 

Ketua P2TP2A Jembrana Ida Bagus Panca Sidarta mengatakan, kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan perbuatan yang tidak bisa ditoleransi. Karena bisa menyebabkan trauma berat bagi korban anak dan bisa merusak masa depan anak.


Karena itu, kata dia, vonis 15 tahun itu agar adanya efek jera atau kapok bagi terdakwa sendiri maupun orang lain.

 

“Putusan maksimal 15 tahun oleh majelis hakim, langkah maju dalam memberikan keadilan dan efek jera. Tidak hanya bagi terdakwa, tetapi bagi masyarakat. Sebagai warning, bahwa hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak sangatlah berat,” ungkapnya, Minggu (29/8).

Baca Juga:  Jelang Pilkada, Winasa Bikin Surat Merasa Haknya Dikebiri di Penjara

 

Pria yang juga berprofesi sebagai advokat  ini mengungkapkan, kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur sudah sering terjadi di Jembrana. Tidak hanya dilakukan oleh orang terdekat dalam keluarga, tetapi juga tenaga pendidik.

 

Kasus kekerasan terhadap murid oleh kepala sekolah sudah dua kali terjadi dalam tiga tahun terakhir. Karena itu, kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur ini harus menjadi perhatian semua pihak, tidak hanya aparat penegak hukum, terutama keluarga dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

 

Diberitakan sebelumnya, terdakwa kasus persetubuhan anak di bawah umur, GK, 58, memastikan melakukan upaya hukum banding. Oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadi kepala sekolah tersebut mengupayakan banding agar hukuman yang diputus pengadilan negeri (PN) Negara bisa lebih ringan.

Baca Juga:  Dibangun Sejak 2012, Peken Ijogading Jembrana Masih Sepi

 

GK terbukti bersalah melakukan tindak pidana pasal 81 ayat 1 dan 3 UU RI no 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomo 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjadi Undang -undang, Jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

 

Majelis hakim memutus pidana penjara 15 tahun, ditambah denda sebesar Rp 100 juta. Jika denda tidak dibayar, diganti dengan kurungan penjara selama 6 bulan.

 

Terdakwa dihukum maksimal karena statusnya sebagai kepala sekolah atau tenaga pendidik di sekolah tempat korban belajar. Putusan tersebut tiga tahun lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut 12 tahun pidana penjara.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/