alexametrics
23.7 C
Denpasar
Sunday, May 22, 2022

Kantor DPRD Tabanan Juga Digeledah KPK

TABANAN – Penggeledahan yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata tidak hanya dilakukan di tiga instansi. Yakni Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP), Dinas Keuangan Daerah, dan Bapelitbang.

 

Dalam penggeledahan Rabu (27/10) itu, juga dilakukan penggeledahan di Kantor DPRD Tabanan. Tidak diketahui persis berkas apa yang diambil penyidik KPK di kantor wakil rakyat tersebut.

 

Dalam penggeledahan di Dinas PU, penyidik mengamankan sejumlah berkas soal proyek terkait Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2018 lalu. Diketahui, kasus DID Tabanan 2018 lalu itu sempat setelah KPK menangkap Yaya Purnomo, pejabat di Kementerian Keuangan.

 

Yaya disebut KPK berperan memberi informasi terkait anggaran di Kemenkeu, terutama dalam hal dana perimbangan untuk daerah. Di antaranya adalah terkait dana alokasi khusus (DAK) dan dana insentif daerah DID).

- Advertisement -

 

Nah, dari penangkapan Yaya, terungkap sejumlah kepala daerah menyuap Yaya agar membantu daerahnya mendapatkan DAK atau DID. Terkait Kabupaten Tabanan, dari penyidikan hingga sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan, terungkap bahwa Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti memerintahkan staf khusus bupati, I Dewa Nyoman Wiratmaja membuat usulan DID.

Baca Juga:  Sepekan Menghilang, Polsek Kutsel Stop Pencarian Bule Belarusia

 

Kemudian usulan DID itu diserahkan kepada Yaya Purnomo. Usulan itu sebesar Rp65 miliar. Walau demikian, akhirnya Tabanan mendapat alokasi DID tahun 2018 sebesar Rp51 miliar.

 

Atas perannya memuluskan perolehan DID, Yaya minta komitmen fee yang disebut dengan istilah dana adat istiadat kepada pejabat Tabanan. Akhirnya, melalui Dewa Wiratmaja, diberikan uang Rp600 juta dan USD55.000, atau total sekitar Rp1,3 miliar kepada Yaya.

 

Di sisi lain, Kepala Inspektorat tabanan I Gusti Ngurah Supanji, Kamis (28/10) mengattakan, dalam kasus dan poses hukum yang dilakukan KPK di Tabanan, pihaknya akan menghormati proses hukumnya dan pihaknya memastikan akan berlaku kooperatif.

“Sehingga masalah ini menjadi terang benderang dan mudahan kita semua diberikan keselamatan. Agar proses ini segera cepat berlalu,” ungkapnya.

Baca Juga:  Jualan Tembakau Gorila, Residivis Kembali Jadi Pesakitan

 

Disinggung soal penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di Tabanan, Supanji menuturkan pihaknya memang tidak mengetahui. Bahkan pihaknya juga tidak dilibatkan

 

“Kami tidak tahu, karena tidak ada pemberitahuan. Kami tahu setelah ada KPK yang masuk ke Pemkab Tabanan. Setelah masuk ke Pemkab Tabanan baru kami tahu,” ucapnya.

 

Supanji menyebut saat penggeledahan dilakukan KPK, itu tidak hanya dilakukan pada Dinas PUPR Tabanan. Tetapi juga Bakueda dan Bapelitbang. Bahkan KPK juga melakukan penggeledahan di DPRD Tabanan.

 

“Penggeledahan KPK soal kasus DID tahun 2018 lalu. Namun soal apa yang diambil atau berkas apa yang diamankan KPK saya tidak tahu. Karena sejauh ini belum ada konfirmasi kepada kami,” bebernya.

 

Supanji juga tak menampik jika DID tahun 2018 lalu Tabanan mendapat dana insentif Rp 51 miliar. “Intinya kami hormati proses hukum dari KPK,” tandasnya.

- Advertisement -

TABANAN – Penggeledahan yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata tidak hanya dilakukan di tiga instansi. Yakni Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP), Dinas Keuangan Daerah, dan Bapelitbang.

 

Dalam penggeledahan Rabu (27/10) itu, juga dilakukan penggeledahan di Kantor DPRD Tabanan. Tidak diketahui persis berkas apa yang diambil penyidik KPK di kantor wakil rakyat tersebut.

 

Dalam penggeledahan di Dinas PU, penyidik mengamankan sejumlah berkas soal proyek terkait Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2018 lalu. Diketahui, kasus DID Tabanan 2018 lalu itu sempat setelah KPK menangkap Yaya Purnomo, pejabat di Kementerian Keuangan.

 

Yaya disebut KPK berperan memberi informasi terkait anggaran di Kemenkeu, terutama dalam hal dana perimbangan untuk daerah. Di antaranya adalah terkait dana alokasi khusus (DAK) dan dana insentif daerah DID).

 

Nah, dari penangkapan Yaya, terungkap sejumlah kepala daerah menyuap Yaya agar membantu daerahnya mendapatkan DAK atau DID. Terkait Kabupaten Tabanan, dari penyidikan hingga sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan, terungkap bahwa Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti memerintahkan staf khusus bupati, I Dewa Nyoman Wiratmaja membuat usulan DID.

Baca Juga:  Agar Tak Dimarahi Istri karena Gadaikan Motor, Kakek Curi Motor Orang

 

Kemudian usulan DID itu diserahkan kepada Yaya Purnomo. Usulan itu sebesar Rp65 miliar. Walau demikian, akhirnya Tabanan mendapat alokasi DID tahun 2018 sebesar Rp51 miliar.

 

Atas perannya memuluskan perolehan DID, Yaya minta komitmen fee yang disebut dengan istilah dana adat istiadat kepada pejabat Tabanan. Akhirnya, melalui Dewa Wiratmaja, diberikan uang Rp600 juta dan USD55.000, atau total sekitar Rp1,3 miliar kepada Yaya.

 

Di sisi lain, Kepala Inspektorat tabanan I Gusti Ngurah Supanji, Kamis (28/10) mengattakan, dalam kasus dan poses hukum yang dilakukan KPK di Tabanan, pihaknya akan menghormati proses hukumnya dan pihaknya memastikan akan berlaku kooperatif.

“Sehingga masalah ini menjadi terang benderang dan mudahan kita semua diberikan keselamatan. Agar proses ini segera cepat berlalu,” ungkapnya.

Baca Juga:  Wow! Desa Kelating Produksi Sirup Kelor, Sebulan Produksi 2.000 Botol

 

Disinggung soal penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di Tabanan, Supanji menuturkan pihaknya memang tidak mengetahui. Bahkan pihaknya juga tidak dilibatkan

 

“Kami tidak tahu, karena tidak ada pemberitahuan. Kami tahu setelah ada KPK yang masuk ke Pemkab Tabanan. Setelah masuk ke Pemkab Tabanan baru kami tahu,” ucapnya.

 

Supanji menyebut saat penggeledahan dilakukan KPK, itu tidak hanya dilakukan pada Dinas PUPR Tabanan. Tetapi juga Bakueda dan Bapelitbang. Bahkan KPK juga melakukan penggeledahan di DPRD Tabanan.

 

“Penggeledahan KPK soal kasus DID tahun 2018 lalu. Namun soal apa yang diambil atau berkas apa yang diamankan KPK saya tidak tahu. Karena sejauh ini belum ada konfirmasi kepada kami,” bebernya.

 

Supanji juga tak menampik jika DID tahun 2018 lalu Tabanan mendapat dana insentif Rp 51 miliar. “Intinya kami hormati proses hukum dari KPK,” tandasnya.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/