alexametrics
27.6 C
Denpasar
Wednesday, July 6, 2022

Mantan Bupati Halmahera Timur Ikut Diperiksa Kasus Korupsi DID Tabanan

JAKARTA – Mantan Bupati Halmahera Timur, Rudy Erawan ikut diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendalami kasus dugaan korupsi pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan, Bali yang menyeret Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti, pada Rabu (30/3/2022). Diketahui, Rudy Erawan juga merupakan narapidana dalam kasus suap.

 

“Pemeriksaan (Rudy Erawan) dilakukan di Lapas Sukamiskin,” ujar Plt. Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangan pers yang diterima radarbali.id pada Rabu (30/3/2022).

 

Selain Rudy Erawan, KPK juga mengagendakan pemeriksaan saksi lain, yakni Yaya Purnomo, Mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, dan Eka Kamaluddin dari pihak swasta.

 

Ketiga saksi ini pun diharapkan kooperatif untuk mengusut tuntas kasus yang melibatkan tiga tersangka.  Yakni, Ni Putu Eka Wiryastuti, Bupati Tabanan periode 2010 s/d 2015, dan periode 2016 s/d 2021; I Dewa Nyoman Wiratmaja, Dosen dan Rifa Surya, Kepala Seksi Dana Alokasi Khusus Fisik II, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan tahun 2017.

Sekadar diketahui, Mantan Bupati Halmahera Timur, Rudy Erawan merupakan terpidana kasus suap dari Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BJPN) IX dan Maluku Utara Amran Hi Mustay. Politikus PDIP ini menerima uang tersebut agar Amran menjadi Kepala BJPN IX Maluku dan Maluku Utara. 

 

Sebelumnya diberitakan, selain telah menetapkan tiga tersangka, KPK juga secara resmi menahan dua tersangka di antaranya, yakni Ni Putu Eka Wiryastuti dan I Dewa Nyoman Wiratmaja pada 24 Maret 2022. 

 

“KPK mengumumkan tersangka NPEW (Ni Putu Eka Wiryastuti), itu adalah Bupati Tabanan periode 2010 sampai 2015 dan juga 2016 sampai 2021. Lalu IDNW (I Dewa Nyomann Wiratmaja, Red) adalah seorang dosen, RS (Rifa Surya),” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kamis, 24 Maret 2022 didampingi Plt. Jubir KPK Ali Fikri, dan Deputi Penindakan KPK, Karyoto.

 

Ni Putu Eka Wirsyastuti diduga menyuap pejabat Kemenkeu, Yaya Purnomo dan Rifa Surya untuk memuluskan pengurusan DID Tabanan tahun 2018 lalu. Uang suap diserahkan secara bertahap dari Agustus sampai Desember 2017 melalui I Dewa Nyoman Wiratmaja.

 

Uang suap itu dianggap sebagai fee dengan kode “dana adat istiadat” sebesar 2,5 persen dari dana yang diusulkan Pemkab Tabanan. Dalam perjalanannya, Pemkab Tabanan mendapat kucuran DID tahun 2018 sebesar Rp51 miliar untuk sejumlah proyek dan program di Tabanan.



JAKARTA – Mantan Bupati Halmahera Timur, Rudy Erawan ikut diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendalami kasus dugaan korupsi pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan, Bali yang menyeret Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti, pada Rabu (30/3/2022). Diketahui, Rudy Erawan juga merupakan narapidana dalam kasus suap.

 

“Pemeriksaan (Rudy Erawan) dilakukan di Lapas Sukamiskin,” ujar Plt. Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangan pers yang diterima radarbali.id pada Rabu (30/3/2022).

 

Selain Rudy Erawan, KPK juga mengagendakan pemeriksaan saksi lain, yakni Yaya Purnomo, Mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, dan Eka Kamaluddin dari pihak swasta.

 

Ketiga saksi ini pun diharapkan kooperatif untuk mengusut tuntas kasus yang melibatkan tiga tersangka.  Yakni, Ni Putu Eka Wiryastuti, Bupati Tabanan periode 2010 s/d 2015, dan periode 2016 s/d 2021; I Dewa Nyoman Wiratmaja, Dosen dan Rifa Surya, Kepala Seksi Dana Alokasi Khusus Fisik II, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan tahun 2017.

Sekadar diketahui, Mantan Bupati Halmahera Timur, Rudy Erawan merupakan terpidana kasus suap dari Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BJPN) IX dan Maluku Utara Amran Hi Mustay. Politikus PDIP ini menerima uang tersebut agar Amran menjadi Kepala BJPN IX Maluku dan Maluku Utara. 

 

Sebelumnya diberitakan, selain telah menetapkan tiga tersangka, KPK juga secara resmi menahan dua tersangka di antaranya, yakni Ni Putu Eka Wiryastuti dan I Dewa Nyoman Wiratmaja pada 24 Maret 2022. 

 

“KPK mengumumkan tersangka NPEW (Ni Putu Eka Wiryastuti), itu adalah Bupati Tabanan periode 2010 sampai 2015 dan juga 2016 sampai 2021. Lalu IDNW (I Dewa Nyomann Wiratmaja, Red) adalah seorang dosen, RS (Rifa Surya),” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kamis, 24 Maret 2022 didampingi Plt. Jubir KPK Ali Fikri, dan Deputi Penindakan KPK, Karyoto.

 

Ni Putu Eka Wirsyastuti diduga menyuap pejabat Kemenkeu, Yaya Purnomo dan Rifa Surya untuk memuluskan pengurusan DID Tabanan tahun 2018 lalu. Uang suap diserahkan secara bertahap dari Agustus sampai Desember 2017 melalui I Dewa Nyoman Wiratmaja.

 

Uang suap itu dianggap sebagai fee dengan kode “dana adat istiadat” sebesar 2,5 persen dari dana yang diusulkan Pemkab Tabanan. Dalam perjalanannya, Pemkab Tabanan mendapat kucuran DID tahun 2018 sebesar Rp51 miliar untuk sejumlah proyek dan program di Tabanan.



Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/