alexametrics
24.8 C
Denpasar
Friday, May 27, 2022

Tersangka Korupsi Sesajen Selain Kadisbud Denpasar, Ini Kata Jaksa

DENPASAR – Kasi Intel Kejari Denpasar Kadek Hari Supriyadi dan Kasi Pidsus I Nengah Astawa menanggapi pernyataan kuasa hukum tersangka korupsi sesajen IGN Bagus Mataram, Komang Sutrisna.

 

Sebelumnya, Sutrisna menyatakan peran bawahan Kadisbud Denpasar IGN Bagus Mataram dari mulai perencanaan pengadaan aci-aci dan sesajen tersebut. Ada kesan, Bagus Mataram tak mau dijadikan tersangka tunggal dalam perkara ini.

 

Maka, Kasi Intel Kejari Denpasar Kadek Hari Supriyadi dan Kasi Pidsus I Nengah Astawa pun mengatakan, penyidik saat ini masih melakukan pemberkasan. Setelah berkas lengkap akan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU).

 

Ditanya kabar bakal ada tersangka baru, Astawa menyatakan masih fokus pada pemberkasan IGM. Ini karena panitia pengadaan berada di bawah tersangka selaku PA.

 

“Baru terungkap peran satu orang, yakni tersangka. Sementara belum mengarah yang lain,” beber Astawa.

 

Namun, tandas Astawa, tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka baru. Asal ada keterangan dari tersangka dan alat bukti yang kuat.

 

“Kemungkinan itu (tersangka baru) tergantung dari keterangan tersangka dan alat bukti yang ada. Kalau tersangka mau blak-blakan, mau mengungkap yang sesungguhnya, sangat bagus,” tukasnya.

Baca Juga:  Tak Kunjung Disidang, Kasus Korupsi Yayasan Ma’ruf Denpasar Disorot

 

Sekadar diketahui, IGN Bagus Mataram dijadikan tersangka dalam perkara pengadaan aci-aci dan sesajen untuk desa adat, banjar adat, dan subak di Kota Denpasar tahun 2019. Dia diduga menerima fee dari rekanan pengadaan sesajen tersebut.

 

Hal ini terungkap saat dalam penyidikan, Mataram mengembalikan yang Rp80 juta kepada rekanan, namun pihak rekanan menyerahkan uang tersebut kepada jaksa penyidik sebagai barang bukti dugaan korupsi.

 

Seelumnya, penasihat hukum IGN Bagus Mataram, I Komang Sutrisna menyinggung peran bawahan kadisbud.

 

“Kami kaget saat tidak muncul Pasal 55 KUHP (pasal perbuatan dilakukan bersama-sama). Padahal, ada peran-peran yang luar biasa di bagian awal atau perencanaan,” ujar I Komang Sutrisna, penasihat hukum Mataram kepada radarbali.id, Minggu (29/8/2021).

 

Menurut Komang, sebenarnya Mataram terjebak pada tahap perencanaan. Saat itu terjadi pembelokan dengan mengubah nomenklatur. Dari awalnya belanja tidak langsung menjadi belanja langsung, dari hibah menjadi non-hibah.

 

Pembelokan itu, lanjut Komang tidak diketahui Mataram sebagai Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran (PA). Sebagai kepala dinas Mataram mempercayakan semuanya pada bawahannya. Dalam kasus ini bagian perencanaan atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Baca Juga:  Jika Made Duama Dipecat, AA Ayu Triyana Tira Jadi PAW di DPRD Bali

 

“Tidak mungkin kepala dinas cak-cak cik-cik (mondar-mandir) mengurus masalah teknis. Ketika bawahan menyodorkan laporan, semua sudah sesuai (prosedur), ya sudah ditandatangani,” tuturnya.

 

Apalagi, imbuh Komang, pejabat di bagian perencanaan semuanya senior dan sudah pengalaman. Mataram pun mengaku sangat terkejut ketika dirinya ditetapkan sebagai tersangka.

 

“Karena tidak ada niatan jahat dari Pak Kadis. Kami mengapresiasi jaksa jika bisa menetapkan tersangka lebih dari satu. Semestinya penyidik bisa memilah dan tahu, pihak yang melakukan perubahan pada tahap perencanaan,” tukas mantan wartawan itu.

 

Komang juga menilai pihak rekanan tidak bisa lepas tangan. Sebab, pembayaran dari bendahara dilakukan langsung ke rekanan. Ditanya uang Rp80 juta yang diduga fee, Komang mengaku Mataram tidak tahu menahu.

 

“Sehingga uang dikembalikan ke rekanan, sebelum disita oleh pihak kejaksaan,” jelasnya.


DENPASAR – Kasi Intel Kejari Denpasar Kadek Hari Supriyadi dan Kasi Pidsus I Nengah Astawa menanggapi pernyataan kuasa hukum tersangka korupsi sesajen IGN Bagus Mataram, Komang Sutrisna.

 

Sebelumnya, Sutrisna menyatakan peran bawahan Kadisbud Denpasar IGN Bagus Mataram dari mulai perencanaan pengadaan aci-aci dan sesajen tersebut. Ada kesan, Bagus Mataram tak mau dijadikan tersangka tunggal dalam perkara ini.

 

Maka, Kasi Intel Kejari Denpasar Kadek Hari Supriyadi dan Kasi Pidsus I Nengah Astawa pun mengatakan, penyidik saat ini masih melakukan pemberkasan. Setelah berkas lengkap akan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU).

 

Ditanya kabar bakal ada tersangka baru, Astawa menyatakan masih fokus pada pemberkasan IGM. Ini karena panitia pengadaan berada di bawah tersangka selaku PA.

 

“Baru terungkap peran satu orang, yakni tersangka. Sementara belum mengarah yang lain,” beber Astawa.

 

Namun, tandas Astawa, tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka baru. Asal ada keterangan dari tersangka dan alat bukti yang kuat.

 

“Kemungkinan itu (tersangka baru) tergantung dari keterangan tersangka dan alat bukti yang ada. Kalau tersangka mau blak-blakan, mau mengungkap yang sesungguhnya, sangat bagus,” tukasnya.

Baca Juga:  Tepuk Bokong Karyawati Resto, Pria Cabul Ini Diganjar 6 Bulan

 

Sekadar diketahui, IGN Bagus Mataram dijadikan tersangka dalam perkara pengadaan aci-aci dan sesajen untuk desa adat, banjar adat, dan subak di Kota Denpasar tahun 2019. Dia diduga menerima fee dari rekanan pengadaan sesajen tersebut.

 

Hal ini terungkap saat dalam penyidikan, Mataram mengembalikan yang Rp80 juta kepada rekanan, namun pihak rekanan menyerahkan uang tersebut kepada jaksa penyidik sebagai barang bukti dugaan korupsi.

 

Seelumnya, penasihat hukum IGN Bagus Mataram, I Komang Sutrisna menyinggung peran bawahan kadisbud.

 

“Kami kaget saat tidak muncul Pasal 55 KUHP (pasal perbuatan dilakukan bersama-sama). Padahal, ada peran-peran yang luar biasa di bagian awal atau perencanaan,” ujar I Komang Sutrisna, penasihat hukum Mataram kepada radarbali.id, Minggu (29/8/2021).

 

Menurut Komang, sebenarnya Mataram terjebak pada tahap perencanaan. Saat itu terjadi pembelokan dengan mengubah nomenklatur. Dari awalnya belanja tidak langsung menjadi belanja langsung, dari hibah menjadi non-hibah.

 

Pembelokan itu, lanjut Komang tidak diketahui Mataram sebagai Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran (PA). Sebagai kepala dinas Mataram mempercayakan semuanya pada bawahannya. Dalam kasus ini bagian perencanaan atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Baca Juga:  Serahkan Uang Rp 125,6 Juta, Terdakwa Mataram Berharap Dituntut Ringan

 

“Tidak mungkin kepala dinas cak-cak cik-cik (mondar-mandir) mengurus masalah teknis. Ketika bawahan menyodorkan laporan, semua sudah sesuai (prosedur), ya sudah ditandatangani,” tuturnya.

 

Apalagi, imbuh Komang, pejabat di bagian perencanaan semuanya senior dan sudah pengalaman. Mataram pun mengaku sangat terkejut ketika dirinya ditetapkan sebagai tersangka.

 

“Karena tidak ada niatan jahat dari Pak Kadis. Kami mengapresiasi jaksa jika bisa menetapkan tersangka lebih dari satu. Semestinya penyidik bisa memilah dan tahu, pihak yang melakukan perubahan pada tahap perencanaan,” tukas mantan wartawan itu.

 

Komang juga menilai pihak rekanan tidak bisa lepas tangan. Sebab, pembayaran dari bendahara dilakukan langsung ke rekanan. Ditanya uang Rp80 juta yang diduga fee, Komang mengaku Mataram tidak tahu menahu.

 

“Sehingga uang dikembalikan ke rekanan, sebelum disita oleh pihak kejaksaan,” jelasnya.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/