27.6 C
Denpasar
Tuesday, January 31, 2023

Bendesa dan Politisi Disel Astawa Disebut Punya Peran di Korupsi LPD Ungasan

DENPASAR – Perkara korupsi di LPD Ungasan, Kabupaten Badung sudah masuk pemeriksaan saksi. Jaksa Penuntut Umum (JPU)  menghadirkan tiga saksi kemarin (30/11). Sidang dipimpin  Kony Hartanto dengan hakim anggota Ida Ayu Adnya Dewi dan Soebekti.

Para saksi yang dihadirkan dalam kasus LPD Ungasan yang berkaitan dengan transaksi tanah adalah notaris Saharjo, notaris Zainul Islam dan stafnya Maya Widiawati. Diketahui terdakwa Ngurah Sumaryana  telah merugikan  keuangan negara sebesar Rp 26 miliar lebih atau tepatnya Rp  26.877.625 963 sebagaimana hasil laporan akuntan independen atas pemeriksaan investigasi Laporan Aliran Dana Investasi di Lombok pinjaman yang diberikan LPD Desa Adat Ungasan tahun 2017 Nomor:00017/2.0746/LAUP/09/0254.1/1/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 yang dibuat oleh AKuntan Publik  Gunarsa.

Baca Juga:  Giri Prasta Tegaskan, Laporan Wayan Disel Tak Ada Intrik Politik

Jaksa terus mencerca bagaimana  transaksi  dilakukan dan  juga kedatangan terdakwa ke para notaris termasuk soal pengajuan surat tanah secara sporadik.

Nama Bendesa Ungasan, I Wayan Disel Astawa disebut di Pengadilan Tipikor Denpasar. Terungkap bahwa ada surat tanah sporadik luas 500 M2 atas nama BQ. Munajah yang telah dibalik nama menjadi atas nama terdakwa Drs. Ngurah Sumaryana. Namun tanpa sepengetahuan terdakwa, dibalik nama kembali atas nama I Wayan Disel Astawa.

Saksi staf notaris, Maya Widiawati yang ditanya di depan persidangan membenarkan adanya transaksi tanah sporadik seluas 500 M2, atas nama Ngurah Sumaryana. Dan oleh saksi disebut yang mengambil sporadik itu adalah Disel Astawa dan telah dibalik nama atas nama Disel Astawa.

Baca Juga:  Kejari Luncurkan Program Sersan, Periksa Saksi Tak Lagi Bertele-Tele

Seperti diketahui Perbuatan Ngurah Sumaryana diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undanv-undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengam  undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan    tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP. (feb/rid)

 

 



DENPASAR – Perkara korupsi di LPD Ungasan, Kabupaten Badung sudah masuk pemeriksaan saksi. Jaksa Penuntut Umum (JPU)  menghadirkan tiga saksi kemarin (30/11). Sidang dipimpin  Kony Hartanto dengan hakim anggota Ida Ayu Adnya Dewi dan Soebekti.

Para saksi yang dihadirkan dalam kasus LPD Ungasan yang berkaitan dengan transaksi tanah adalah notaris Saharjo, notaris Zainul Islam dan stafnya Maya Widiawati. Diketahui terdakwa Ngurah Sumaryana  telah merugikan  keuangan negara sebesar Rp 26 miliar lebih atau tepatnya Rp  26.877.625 963 sebagaimana hasil laporan akuntan independen atas pemeriksaan investigasi Laporan Aliran Dana Investasi di Lombok pinjaman yang diberikan LPD Desa Adat Ungasan tahun 2017 Nomor:00017/2.0746/LAUP/09/0254.1/1/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 yang dibuat oleh AKuntan Publik  Gunarsa.

Baca Juga:  Dua Kantong Perhiasan Disita dari Pria Nigeria Penganiaya Mantan Pacar

Jaksa terus mencerca bagaimana  transaksi  dilakukan dan  juga kedatangan terdakwa ke para notaris termasuk soal pengajuan surat tanah secara sporadik.

Nama Bendesa Ungasan, I Wayan Disel Astawa disebut di Pengadilan Tipikor Denpasar. Terungkap bahwa ada surat tanah sporadik luas 500 M2 atas nama BQ. Munajah yang telah dibalik nama menjadi atas nama terdakwa Drs. Ngurah Sumaryana. Namun tanpa sepengetahuan terdakwa, dibalik nama kembali atas nama I Wayan Disel Astawa.

Saksi staf notaris, Maya Widiawati yang ditanya di depan persidangan membenarkan adanya transaksi tanah sporadik seluas 500 M2, atas nama Ngurah Sumaryana. Dan oleh saksi disebut yang mengambil sporadik itu adalah Disel Astawa dan telah dibalik nama atas nama Disel Astawa.

Baca Juga:  Terancam Mati Karena Sabu 2,7 Kg, Duo WNA India Merasa Dijebak

Seperti diketahui Perbuatan Ngurah Sumaryana diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undanv-undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengam  undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan    tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP. (feb/rid)

 

 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru