alexametrics
25.4 C
Denpasar
Wednesday, May 18, 2022

Kejari Periksa Kalaksa BPBD dan Tiga Pejabat di BPKAD Karangasem

AMLAPURA-Penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan korupsi pengandaan 512 ribu masker jenis scuba di Dinas Sosial (Dinsos) Karangasem Tahun Anggaran 2020 terus bergulir.

 

Terbaru, setelah melakukan penggeledahan, tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem mengambil langkah cepat terkait penanganan kasus dugaan korupsi yang diduga merugikan keuangan Negara sebesar Rp 2,9 miliar.

 

Langkah Kejari Karangasem itu, yakni dengan menyasar empat pejabat penting dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karangasem dan Kepala Pelaksana BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Karangasem.

Keempat pejabat itu, yakni tiga pejabat dari BPKAD Karangasem dan satu pejabat di lingkungan BPBD Karangasem.

 

Ketiga pejabat di BPKAD Karangasem yang diperiksa meliputi, bendahara dana belanja tak terduga (BTT), dan kepala bidang akuntansi BPKAD Karangasem.

Sedangkan pejabat di BPBD Karangasem, tim penyidik kejari langsung memeriksa kepala Pelaksana BPBD Karangasem.

 

“Hari ini (Senin (31/5) tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap empat orang,” terang Kasi Intel Kejari Karangasem, I Dewa Gede Semara Putra ditemui di Loby Kejari Karangasem.

Dijelaskannya, pemeriksaan yang berlangsung mulai pukul 10.00 WITA hingga sore hari itu, mempertanyakan materi sehubungan dana dana BTT sebagai sumber dana pengadaan masker berjenis scuba tersebut.

 

“Jadi kami telusuri dari anggarannya dulu. Kemana larinya. Kenapa harus mengadakan pembuata masker ini,” jelasnya.

Baca Juga:  Nekat Main Judi saat Corona, Ini Warning Dandim Buleleng untuk Penjudi

Disinggung pemeriksaan Kepala Pelaksana BPBD Karangasem yang dijabat oleh Ida Bagus Ketut Arimbawa. Jaksa asal Bangli ini mengungkapkan bahwa BPBD dalam hal ini sebagai pemberi rekomendasi pengadaan masker sebanyak 512 ribu tersebut.

 

“Sebelum pengadaan masker itu dilaksanakan, itu ada rekomendasi dari mereka (BPBD),” jelas Semara Putra.

Terkait bukti-bukti penting yang dikumpulkan oleh tim penyidik, Semara Putra menegaskan bahwa pihaknya telah mengumpulkan semua bukti terkait dugaan kasus korupsi pengadaan masker ini

 

“Kalau bukti-bukti sudah 90 persen. Kalau ada dokumen yang kurang dan ada dimana tentunya penyidik akan melakukan upaya penggeledahan. Lihat perkembangan penyidikan seperti apa nanti akan tahu tindakan tim penyidik selanjutnya,” ucapnya.

Ditanya terkait penetapan tersangka, hal itu masih belum bisa dipastikan mengingat saat ini masih dalam proses pemeriksaan saksi-saksi.

 

“Penetapan tersangka, kami belum berani menentukan itu. Karena penetapan tersangka tentunya harus ada dua alat bukti mendukung. Karena tahapan penanganan kasus ini persentasenya masih 50 persen. Meski bukti sudah 90 persen kan tidak bisa kami menetapkan langsung seseorang sebagai tersangka. Ada tahapannya,” imbuh dia.

Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Karangasem yang dijabat oleh Ida Bagus Ketut Arimbawa dikonfirmasi usai menjalani pemeriksaan di Kejari Karangasem terlihat santai.

 

Menurutnya, terkait materi pemeriksaan, ia mengaku bahwa penyidik mempertanyakan tentang mekanisme pengamprahan dana BTT yang diajukan Dinas Sosial Karangasem sebagai OPD pengampu.

Baca Juga:  Kekasih Eks Pramugari Garuda Divonis 2,5 Tahun

 

“Jadi kami BPBD punya tugas hanya memberikan rekomendasi, terhadap pengajuan BTT yang diajukan Dinas Sosial.

 

Begitu ada RKB dibuat oleh OPD pengampu diajukan melalui verifikasi di inspektorat, setelah verifikasi baru ada pengajuan ke BPBD untuk memohon rekomendasi,” kata Arimbawa usai pemeriksaan

Lebih lanjut Arimbawa menjelaskan, setelah persyaratan lengkap BPBD Karangasem mengeluarkan rekomendasi. Sementara untuk Rencana Anggaran Biaya dibuat dari Dinas Sosial.

 

“Hanya rekomendasi saja. RAB kebutuhan pengampu dari Dinas Sosial yang membuat. Setelah kami cek lengkap kami mengeluarkan rekomendasi kami juga dengan pejabat lain seperti kasi mengetahui dan dan mendatangani di dalam rekomendasi tersebut. Kami lakukan pengeceka bersama-sama dengan pejabat di BPBD,” paparnya.

Bentuk rekomendasi yang diberikan yakni dalam rangka untuk pengamprahan BTT kebutuhan di Covid-19 ini. “Itu rekemendasi karena sesuai hasil verifikasi dari inspektorat,” ujar Arimbawa.

Selanjutnya, usai memeriksa empat pejabat di Pemkab Karangasem, tim penyidik Kejari Karangasem juga berencana akan memanggil dan memeriksan sejumlah saksi dari kalangan pejabat dalam beberapa hari ini.

 

Sesuai informasi, para saksi yang akan dipanggil itu, yakni dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Karangasem. “Untuk pemeriksaan saksi dari Dinas Sosial kami jadwalkan berikutnya,” tukas Semara Putra.

- Advertisement -
- Advertisement -

AMLAPURA-Penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan korupsi pengandaan 512 ribu masker jenis scuba di Dinas Sosial (Dinsos) Karangasem Tahun Anggaran 2020 terus bergulir.

 

Terbaru, setelah melakukan penggeledahan, tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem mengambil langkah cepat terkait penanganan kasus dugaan korupsi yang diduga merugikan keuangan Negara sebesar Rp 2,9 miliar.


 

Langkah Kejari Karangasem itu, yakni dengan menyasar empat pejabat penting dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karangasem dan Kepala Pelaksana BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Karangasem.

Keempat pejabat itu, yakni tiga pejabat dari BPKAD Karangasem dan satu pejabat di lingkungan BPBD Karangasem.

 

Ketiga pejabat di BPKAD Karangasem yang diperiksa meliputi, bendahara dana belanja tak terduga (BTT), dan kepala bidang akuntansi BPKAD Karangasem.

Sedangkan pejabat di BPBD Karangasem, tim penyidik kejari langsung memeriksa kepala Pelaksana BPBD Karangasem.

 

“Hari ini (Senin (31/5) tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap empat orang,” terang Kasi Intel Kejari Karangasem, I Dewa Gede Semara Putra ditemui di Loby Kejari Karangasem.

Dijelaskannya, pemeriksaan yang berlangsung mulai pukul 10.00 WITA hingga sore hari itu, mempertanyakan materi sehubungan dana dana BTT sebagai sumber dana pengadaan masker berjenis scuba tersebut.

 

“Jadi kami telusuri dari anggarannya dulu. Kemana larinya. Kenapa harus mengadakan pembuata masker ini,” jelasnya.

Baca Juga:  Desa Minta Aktivitas Ashram di Alasangker Ditutup

Disinggung pemeriksaan Kepala Pelaksana BPBD Karangasem yang dijabat oleh Ida Bagus Ketut Arimbawa. Jaksa asal Bangli ini mengungkapkan bahwa BPBD dalam hal ini sebagai pemberi rekomendasi pengadaan masker sebanyak 512 ribu tersebut.

 

“Sebelum pengadaan masker itu dilaksanakan, itu ada rekomendasi dari mereka (BPBD),” jelas Semara Putra.

Terkait bukti-bukti penting yang dikumpulkan oleh tim penyidik, Semara Putra menegaskan bahwa pihaknya telah mengumpulkan semua bukti terkait dugaan kasus korupsi pengadaan masker ini

 

“Kalau bukti-bukti sudah 90 persen. Kalau ada dokumen yang kurang dan ada dimana tentunya penyidik akan melakukan upaya penggeledahan. Lihat perkembangan penyidikan seperti apa nanti akan tahu tindakan tim penyidik selanjutnya,” ucapnya.

Ditanya terkait penetapan tersangka, hal itu masih belum bisa dipastikan mengingat saat ini masih dalam proses pemeriksaan saksi-saksi.

 

“Penetapan tersangka, kami belum berani menentukan itu. Karena penetapan tersangka tentunya harus ada dua alat bukti mendukung. Karena tahapan penanganan kasus ini persentasenya masih 50 persen. Meski bukti sudah 90 persen kan tidak bisa kami menetapkan langsung seseorang sebagai tersangka. Ada tahapannya,” imbuh dia.

Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Karangasem yang dijabat oleh Ida Bagus Ketut Arimbawa dikonfirmasi usai menjalani pemeriksaan di Kejari Karangasem terlihat santai.

 

Menurutnya, terkait materi pemeriksaan, ia mengaku bahwa penyidik mempertanyakan tentang mekanisme pengamprahan dana BTT yang diajukan Dinas Sosial Karangasem sebagai OPD pengampu.

Baca Juga:  Mimih, Ratusan Pasangan Suami-Istri di Karangasem Pilih Bercerai

 

“Jadi kami BPBD punya tugas hanya memberikan rekomendasi, terhadap pengajuan BTT yang diajukan Dinas Sosial.

 

Begitu ada RKB dibuat oleh OPD pengampu diajukan melalui verifikasi di inspektorat, setelah verifikasi baru ada pengajuan ke BPBD untuk memohon rekomendasi,” kata Arimbawa usai pemeriksaan

Lebih lanjut Arimbawa menjelaskan, setelah persyaratan lengkap BPBD Karangasem mengeluarkan rekomendasi. Sementara untuk Rencana Anggaran Biaya dibuat dari Dinas Sosial.

 

“Hanya rekomendasi saja. RAB kebutuhan pengampu dari Dinas Sosial yang membuat. Setelah kami cek lengkap kami mengeluarkan rekomendasi kami juga dengan pejabat lain seperti kasi mengetahui dan dan mendatangani di dalam rekomendasi tersebut. Kami lakukan pengeceka bersama-sama dengan pejabat di BPBD,” paparnya.

Bentuk rekomendasi yang diberikan yakni dalam rangka untuk pengamprahan BTT kebutuhan di Covid-19 ini. “Itu rekemendasi karena sesuai hasil verifikasi dari inspektorat,” ujar Arimbawa.

Selanjutnya, usai memeriksa empat pejabat di Pemkab Karangasem, tim penyidik Kejari Karangasem juga berencana akan memanggil dan memeriksan sejumlah saksi dari kalangan pejabat dalam beberapa hari ini.

 

Sesuai informasi, para saksi yang akan dipanggil itu, yakni dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Karangasem. “Untuk pemeriksaan saksi dari Dinas Sosial kami jadwalkan berikutnya,” tukas Semara Putra.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/