Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh I Wayan Sunarta tersebut, dewan mengaku tidak mengetahui rencana kenaikan tarif air bersih tersebut.
Anggota Komisi III, I Wayan Budi menpertanyakan alasan kenaikan tarif air tersebut di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang baru merangkak. Terlebih sebut dia, saat ini sejumlah kebutuhan bahan pokok sepert beras, minyak mengalami kenaikan. “Apakan kenaikan tarif air ini mendesak sehingga harus menaikkan tarif saat ini. Kami tidak ingin, kenaikan tarif ini menjadi masalah baru dan menimbulkan gejolak di masyarakat,” tuturnya.
Pasalnya, kenaikan tarif air ternyata banyak mengalami penolakan dari pelanggan. “Kalau banyak yang menerima tidak masalah. Ini kan belum ada hal yang mendesak. Jadi ini tolong dipertimbangkan lagi. Ditinjau lagi,” pintanya.
Hal senada juga diungkapkan oleh I Nyoman Musna Antara, legislator asal Kubu itu menuturkan, sejak adanya rencana kenaikan tarif air yang dicanangkan oleh PDAM Tirta Tohlangkir tersebut, pihaknya sekalipun tak pernah diajak berembug atau semacam pembicaraan dengan dewan. Selain itu juga, kenaikan perlu melibatkan perbekel dan masyarakat. Agar ada pendapat yang berimbang dari rencana tersebut. “Jujur kami tidak tahu menahu soal kenaikan tarif ini. Kami saja taunya dari media sosial,” paparnya.
Dia menjelaskan, selama ini pihaknya cukup banyak menerima keluhan dari masyarakat, terutama soal pelayanan PDAM yang masih buruk. Misalnya, distribusi air yang sering kali tersendat dan tidak lancar. “Pagi-pagi anak-anak mau sekolah, tapi tidak ada air mati, jam 9 baru hidup, kan berat kalau begini. Jadi mending agar memperbaiki layana dulu," imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Perumda Tirta Tohlangkir Karangasem, I Komang Haryadi Parwata, mengatakan, kenaikan tarif air dilakukan bukan semata-mata karena ingin mengejar keuntungan, namun hasil penjualan air selama ini tidak menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Perumda. “Ada beberapa dasar juga kenapa tarif air dinaikkan,” katanya.
Menurut Haryadi, kenaikan tarif air bersih ini juga didasari dengan aturan. Yakni, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum, kemudian Peraturan menteri dalam negeri Nomor 71 tahun 2016 tentang perhitungan dan penetapan tarif air minum, sebagaimana yang telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri dal.negeri nomor 71 tahun 2016, serta Keputusan Gubernur Bali Nomor 826/01-C/HK/2021 tentang besaran tarif batas bawah dan tarif batas atas air minum Kabupaten/Kota se-Bali. “Harusnya penyesuaian (kenaikan) tarif itu dilakukan dari tahun 2022. Kami diingatkan dua kali oleh BPKP untui melakukan penyesuaian tarif. Karena kami mempertimbangkan kondisi covid akhirnya baru dilakukan sekarang," jelas Haryadi.
Dia menambahkan, Perumda diingatkan untuk segera menyesuaikan tarif sesuai Permendagri Nomor 71 dan segera melakukan penyesuaian harga karena harga air minum saat ini masih di bawah harga pokok air minum. Hal itu dikhawatirkan akan berpengaruh pada kesehatan perusahaan.
Selain itu, penyesuaian tarif ini juga kata dia karena adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan kenaikan tarif listrik yang menyebabkan beban listrik perusahaan ikut naik. [zulfika rahman/radar bali]
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
