
AMLAPURA, radarbali.jawapos.com - Puluhan warga pendukung paslon nomor urut 03 Gusti Putu Parwata-Pandu Prapanca Lagosa (GP) melayangkan protes pada Senin (21/10/2024).
Aksi protes tersebut merupakan buntut penurunan baliho oleh Bawaslu, KPU dan Satpol PP Karangasem yang dianggap berat sebelah.
Salah satunya di depan kuburan An-Nur Lingkungan Segarakaton, Kelurahan Karangasem. Di mana ada dua baliho paslon yakni Dana-Swadi dan Gus Par-Guru Pandu. Anehnya, petugas hanya menurunkan baliho paslon GP, sementara untuk baliho Dana-Swadi dibiarkan.
”Padahal baliho GP lebih dulu ada. Saya tanya ke petugas kenapa diturunkan sedangkan baliho Dana-Swadi dibiarkan. Petugas hanya menjawab hanya menjalankan perintah,” ujar salah seorang warga bernama Eko Prayitno saat ditemui di lokasi.
Kondisi inipun menimbulkan dugaan, kalau aksi penurunan baliho yang hanya berlaku untuk Paslon GP seperti ada pesanan.
Pantauan dilapangan, usai mendapat protes dari puluhan pendukung GP. Pihak KPU Karangasem langsung berkoodinasi dengan anggota Satpol PP untuk menindaklanjuti masalah tersebut.
Selang beberapa saat, Personel Satpol PP kembali turun ke lokasi, dan akhirnya menurunkan baliho Dana-Swadi.
"Kami hanya menjalankan perintah, sesuai surat tugas mengacu surat yang disampaikan oleh KPU dimana didalamnya sudah ada titik-titik baliho mana saja yang harus diturunkan,” kata salah seorang personel Satpol PP ketika kembali mencopot baliho tersebut.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh sebelum adanya penertiban tersebut, pihak KPU Karangasem mendapat surat dari Bawaslu Karangasem prihal imbauan agar KPU Karangasem melakukan langlah-langkah strategis.
Hal itu lantaran dari hasil pengawasan jajaran Bawaslu Karangasem masih ditemukan alat peraga sosialisasi (APS) yang masih terpasang diruang publik yang dilampiri dengan beberapa foto-foto baliho.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi baik dari KPU Karangasem maupun Bawaslu Karangasem.
Ketua KPU Karangasem, I Putu Darma Budiasa saat dihubungi megaku belum menerima laporan terkait persoalan tersebut karena ia sedang berada di luar daerah.
Sedangkan Ketua Bawaslu Karangasem, I Nengah Putu Suardika mengakui memang benar memberikan surat imbauan kepada KPU agar bisa ditindaklanjuti.
”Ya benar memang ada surat imbauan ke KPU terkait APS ini. Kalau untuk penertiban kami turun bersama-sama. Kalau teknis di lapangan kami tidak tahu. Saat ini saya sedang di Jakarta,” ucap Suardika. (zul)
