BBPOM di Denpasar Deklarasikan Implementasi SMAP dan WBBM

DENPASAR, Radar Bali - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Denpasar deklarasikan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), kemarin (25/10) di ASTON Denpasar Hotel & Convention Center, Denpasar. Turut hadir dalam kesempatan ini Inspektorat Utama BPOM; pemerintah daerah; asosiasi pelaku usaha; akademisi; media; stakeholder; hingga OPD di tingkat provinsi. Hal ini sehubungan dengan implementasi ISO 37001:2016 tentang SMAP serta upaya meraih predikat WBBM dalam rangka Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Balai Besar POM di Denpasar, setelah pada tahun 2019 meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
"Kami mendekalrasi dan mensosialisasikan bahwa kami siap mengimplementasi SMAP ini dan tentunya mendapat dukungan support dari stakeholder," kata Kepala BBPOM di Denpasar, I Gusti Ayu Adhi Aryapatni. Meskipun diterapkan oleh BBPOM, masyarakat dan stakeholder-lah yang nantinya menilai bagaimana implementasi dari SMAP ini. "Bagaimana terkait implementasi SMAP ini serta bagaimana terkait pelayanan publik kami. Yang paling penting kan integritas dan pelayanan prima kepada masyarakat," sambungnya. Dijelaskannya bahwa komitmen SMAP sudah diimplementasikan sejak awal bulan Agustus. Sementara sertifikasinya ditargetkan pada bulan November dan ditargetkan sudah mendapatkan sertifikat SMAP pada Desember mendatang. Sementara untuk WBBM akan dijalankan di tahun 2024. Hal ini menyangkuy soal capaian kinerja, indeks persepsi anti korupsi, hingga indeks persepsi pelayanan publik dari masyarakat yang perlu di-survey terlebih dahulu.
"Harapannya 2024 biasanya akhir tahun evaluasi dari Kemenpan RB. Tentu sebelum Kemenpan RB, kami dievaluasi dulu dari Tim Penilai Internal dari Inspektorat Utama, kemudian kalau memenuhi syarat baru diusulkan ke Kemenpan RB," kata Adhi Aryapatni. Setelah deklarasi, pihaknya juga memiliki rencana aksi program-program ke depan, terkait juga dengan nilai-nilai capaian BBPOM sebelumnya yang terus harus kita tingkatkan. Inspektur Daerah Provinsi Bali, I Wayan Sugiada ungkap Pemeirntah Provinsi Bali sebagai wakil pemeritah pusat di daerah sangat mendukung langkah BBPOM di Denpasar ini. "Kami sangat men-support apa yang dicanangkan oleh BBPOM ini. Karena SMAP ini penting untuk semua pihak internal dan eksternal. Kemudian WBBM ini juga penting sebagai wujud daripada good governance," paparnya. Diharapkannya akan ada kesinambungan antara dokumen dan implememtasi. Lebih lanjut, kegiatan dilanjutkan dengan penandatangan dukungan oleh stakeholder terkait. (ari)


