Program Santunan Kematian di Klungkung Segera Dihapus, Ini Alasannya

SEMARAPURA, Radar Bali.id- Program santunan kematian yang diluncurkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada November 2020 selama ini dipandang berhasil meningkatkan minat warga mengurus akta kematian keluarga yang telah meninggal dunia.
Ratusan juta rupiah anggaran yang dikeluarkan Pemkab Klungkung untuk mendukung program yang memberikan santunan sebesar Rp1 juta per jiwa meninggal dunia.
Seperti tahun 2024 ini, Pemkab Klungkung menganggarkan Rp880 juta untuk program tersebut dengan realisasi per kemarin sebesar Rp736 juta.
Bila berkaca dari realisasi tahun sebelumnya, menurut Kabit Pelayanan Pencatatan Sipil, Disdukcapil Klungkung, Komang Gede Adi Sujaya anggaran sebesar Rp880 juta diperkirakan kurang. Sebab realisasi santunan kematian tahun 2023 mencapai Rp1.120.000.000.
”Kami tidak bisa memprediksi apakah anggaran tahun ini kurang atau tidak. Tetapi bila berkaca dari tahun sebelumnya, anggarannya kurang,” ujarnya.
Meski diprediksi kurang, anggaran santunan kematian pada APBD Perubahan 2024 tidak ditambah. Diungkapkan Sujaya, program tersebut telah diusulkan untuk dihentikan.
Di mana Perbup Klungkung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan Atas Pengurusan Pencatatan Kematian tersebut tengah diproses untuk dicabut di Bagian Hukum Sekda Klungkung.
”Program tersebut resmi dihentikan ketika Perbup tersebut dicabut sehingga kami belum tahu kapan akan dihentikan karena masih proses di Bagian Hukum,” terangnya.
Penghentian program santunan kematian itu, menurutnya sesuai perintah dari Penjabat (Pj) Bupati Klungkung, I Nyoman Jendrika saat mengunjungi Kantor Disdukcapil Klungkung beberapa waktu lalu.
Pertimbangan program tersebut dicabut di antaranya lantaran kondisi sarana-prasarana di Disdukcapil Klungkung yang tidak memadai.
Sementara alokasi anggaran di Disdukcapil besar untuk program santunan kematian tersebut. ”Sedangkan untuk sarpras minim sekali dan sudah berlangsung sebelum adanya program ini,” bebernya.
Tidak sampai di sana, program ini oleh Pj Bupati Klungkung dipandang belum optimal, sebab program ini tidak hanya mengena warga kurang mampu, tetapi juga warga mampu.
Selain itu, program ini lebih banyak dimanfaatkan oleh warga Klungkung daratan.
Sementara hanya segelintir warga Kecamatan Nusa Penida yang mengurus untuk mendapat manfaat program ini.
”Kemudian karena per tahun 2022 sudah ada imbauan dari Dirjen Dukcapil terkait wajib penggunaan akta kematian di sembilan kelembagaan. Sebagai contoh pengurusan akta tanah di BPN,” tandasnya.
Dikonfirmasi terpisah Pj Bupati Jendrika membenarkan bahwa pihaknya meminta dilakukan penghentian terhadap program santunan kematian tersebut.
Diungkapkan Jendrika, rata-rata anggaran yang dikeluarkan untuk program tersebut setiap tahunnya sebesar Rp1 miliar.
Yang mana anggaran sebesar itu justru sangat dibutuhkan Disdukcapil Klungkung untuk membenahi sarpras.
Banyak sarpras Disdukcapil Klungkung rusak, dan terbatasnya peralatan pendataan penduduk. ”Dan di beberapa kabupaten, dana-dana seperti itu sudah tidak ada,” tandasnya. [*]



