alexametrics
25.4 C
Denpasar
Tuesday, August 16, 2022

Togar Situmorang: Kita Harus Menjaga Bali dalam Satu Kerangka Utuh

DENPASAR – Pariwisata “masih” menjadi tulang punggung roda ekonomi Provinsi Bali. Oleh karena itu, ketegasan dan pengaturan tata niaga pariwisata menjadi hal pokok yang harus dibenahi.

Dengan mekanisme tersebut maka usaha ilegal tidak akan bisa berkembang. Pandangan ini disampaikan Togar Situmorang merespons dampak signifikan terbongkarnya permainan “nakal” sejumlah toko milik warga Tiongkok lewat modus paket wisata murah.

Kepada Jawa Pos Radar Bali, Rabu (2/1) siang, Togar mengatakan Bank Indonesia (BI) menyoroti kasus turis Tiongkok di Bali yang menggunakan aplikasi messenger yaitu WeChat dan Alipay untuk pembayaran.

Parahnya, dua aplikasi ini belum melakukan kerja sama dengan perusahaan sistem pembayaran lokal.

Dengan kata lain, transaksi yang dilakukan oleh turis Tiongkok di Bali tidak memenuhi peraturan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) melalui Peraturan BI (PBI) 19/8/PBI/2017 tentang GPN.

Baca Juga:  Pintu Masuk Bali Dijaga Ketat, Koster: Yang Lolos Tak Banyak

Terkait kasus ini, Togar mengaku memperoleh informasi bahwa BI sudah menutup beberapa merchant yang bekerjasama dengan WeChat dan Alipay untuk melakukan transaksi.

Togar berharap BI selaku otoritas berwenang nantinya akan mengarahkan agar turis, khususnya Tiongkok menggunakan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran.

Lebih lanjut, Togar yang merupakan Caleg Golkar DPRD Bali nomor urut 7 Dapil Denpasar menyatakan Imigrasi merupakan garda terdepan “memfilter” turis bermasalah masuk ke Pulau Dewata.

Imigrasi seharusnya mengambil peran lebih dominan karena mengetahui keluar masuknya turis asing; apakah legal atau ilegal.

“Jangan malah pihak Imigrasi ikut ambil andil dalam masuknya turis ilegal. Ini yang kita patut antisipasi. Seluruh stakeholder harus menjaga Bali dalam satu kerangka utuh,” ucapnya.

Posisi Bali sebagai destinasi pariwisata internasional, tandas Togar, membuka keran bagi tindakan kriminal lintas negara terjadi di Pulau Dewata.

Baca Juga:  KERAS! AWK Ingatkan Pemilih Tidak Jual Harga Diri Karena Bansos

“Bukti terakhir adalah pengungkapan kasus oleh Ditreskrimsus Polda Bali. Polisi berhasil menangkap pelaku kejahatan Cyber Crime (Skimming) melalui ATM yang terjadi di wilayah Denpasar.

Pelaku berjumlah 4 orang berinisial KDY, VRG, VKN, VVC berkewarganegaraan Bulgaria,” ucap Togar Situmorang.

Untuk menjaga Bali, tegasnya seluruh stakeholder harus bersatu. Baik unsur pemerintahan, desa adat atau pakraman, institusi TNI, Polri, pelaku usaha, dan lain-lain.

“Gubernur Bali Wayan Koster telah bergerak cepat merespons fakta bahwa Bali dijual murah melalui paket wisata di Tiongkok. Ini patut diapresiasi.

Pihak kepolisian juga telah berulangkali mengungkap kasus kriminal yang berhubungan dengan sindikat kejahatan internasional di Bali. Mari bersatu menjaga Bali,” bujuk advokat yang dijuluki “Panglima Hukum” itu. (rba)



DENPASAR – Pariwisata “masih” menjadi tulang punggung roda ekonomi Provinsi Bali. Oleh karena itu, ketegasan dan pengaturan tata niaga pariwisata menjadi hal pokok yang harus dibenahi.

Dengan mekanisme tersebut maka usaha ilegal tidak akan bisa berkembang. Pandangan ini disampaikan Togar Situmorang merespons dampak signifikan terbongkarnya permainan “nakal” sejumlah toko milik warga Tiongkok lewat modus paket wisata murah.

Kepada Jawa Pos Radar Bali, Rabu (2/1) siang, Togar mengatakan Bank Indonesia (BI) menyoroti kasus turis Tiongkok di Bali yang menggunakan aplikasi messenger yaitu WeChat dan Alipay untuk pembayaran.

Parahnya, dua aplikasi ini belum melakukan kerja sama dengan perusahaan sistem pembayaran lokal.

Dengan kata lain, transaksi yang dilakukan oleh turis Tiongkok di Bali tidak memenuhi peraturan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) melalui Peraturan BI (PBI) 19/8/PBI/2017 tentang GPN.

Baca Juga:  KERAS! AWK Ingatkan Pemilih Tidak Jual Harga Diri Karena Bansos

Terkait kasus ini, Togar mengaku memperoleh informasi bahwa BI sudah menutup beberapa merchant yang bekerjasama dengan WeChat dan Alipay untuk melakukan transaksi.

Togar berharap BI selaku otoritas berwenang nantinya akan mengarahkan agar turis, khususnya Tiongkok menggunakan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran.

Lebih lanjut, Togar yang merupakan Caleg Golkar DPRD Bali nomor urut 7 Dapil Denpasar menyatakan Imigrasi merupakan garda terdepan “memfilter” turis bermasalah masuk ke Pulau Dewata.

Imigrasi seharusnya mengambil peran lebih dominan karena mengetahui keluar masuknya turis asing; apakah legal atau ilegal.

“Jangan malah pihak Imigrasi ikut ambil andil dalam masuknya turis ilegal. Ini yang kita patut antisipasi. Seluruh stakeholder harus menjaga Bali dalam satu kerangka utuh,” ucapnya.

Posisi Bali sebagai destinasi pariwisata internasional, tandas Togar, membuka keran bagi tindakan kriminal lintas negara terjadi di Pulau Dewata.

Baca Juga:  Togar Tak Gentar Hajar Mafia Tanah

“Bukti terakhir adalah pengungkapan kasus oleh Ditreskrimsus Polda Bali. Polisi berhasil menangkap pelaku kejahatan Cyber Crime (Skimming) melalui ATM yang terjadi di wilayah Denpasar.

Pelaku berjumlah 4 orang berinisial KDY, VRG, VKN, VVC berkewarganegaraan Bulgaria,” ucap Togar Situmorang.

Untuk menjaga Bali, tegasnya seluruh stakeholder harus bersatu. Baik unsur pemerintahan, desa adat atau pakraman, institusi TNI, Polri, pelaku usaha, dan lain-lain.

“Gubernur Bali Wayan Koster telah bergerak cepat merespons fakta bahwa Bali dijual murah melalui paket wisata di Tiongkok. Ini patut diapresiasi.

Pihak kepolisian juga telah berulangkali mengungkap kasus kriminal yang berhubungan dengan sindikat kejahatan internasional di Bali. Mari bersatu menjaga Bali,” bujuk advokat yang dijuluki “Panglima Hukum” itu. (rba)


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/