alexametrics
26.5 C
Denpasar
Saturday, August 13, 2022

Panwas Sorot Kaling Giring Warga Pilih Paslon Pilgub 2018

MANGUPURA – Pelanggaran sistematis menjelang hari pencoblosan Pilgub Bali, Rabu (27/6) mendatang kembali terendus.

Menariknya, temuan teranyar tersebut berkaitan dengan perubahan kelurahan menjadi desa di Kabupaten Badung.

Dalam surat dengan kop alias kepala surat bertuliskan Lingkungan Kwanji Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung itu tertera beberapa hal yang dipelototi Panwaslu Badung.

Khususnya menyangkut kebulatan tekad warga setempat untuk memenangkan salah satu paslon.

Ketua Bawaslu Provinsi Bali I Ketut Rudia mengatakan temuan tersebut sedang digodok oleh Panwaslu Badung.

Ketua Panwaslu Badung I Ketut Alit Astasoma mengatakan setelah melakukan kroscek, pihaknya menemukan

bukti bahwa Kepala Lingkungan Kwanji I Nyoman Budha Arka tercatat dan memiliki surat keputusan (SK) sebagai bagian dari struktur Kelurahan Sempidi. 

Baca Juga:  Cara Kades Kukuh Kampanye Prokes via Masatua

“Kita tidak akan lepas tangan. Tetap kita proses. Bila tak ada saksi pengawas yang kita pakai saksi. Ini mekanisme sederhana yang kita pakai dan diatur dalam undang-undang,” jelasnya.

Terkait rujukan pasal yang berpeluang menjerat nama-nama yang ada di dalam surat tersebut, Astasoma menjawab UU RI No. 10 Tahun 2016

tentang perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

“Segera kami panggil yang bersangkutan. Kami memiliki waktu 5 hari kalender untuk mengumpulkan alat bukti dan klarifikasi,” tegasnya.

Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Bawaslu Bali, Ketut Sunadra tak menampik keberadaan penandatanganan surat dukungan tersebut.

Baca Juga:  Saring Sebelum Sharing, Pastikan Sumber Berita Kredibel

“Bila seorang kepala lingkungan itu perangkat desa atau kelurahan yang menerima gaji dari APBD, maka itu dilarang secara aturan,” ujarnya.

Sunadra menambahkan temuan tersebut sudah ditangani oleh Panwaslu Badung. Terangnya, sesuai Pasal 16 Perbawaslu 14 Tahun 2017 ayat 3

laporan dugaan pelanggaran yang telah ditangani dan diselesaikan oleh pengawas pemilihan tidak bisa dilaporkan kembali.

“Karena tim hukum Mantra-Kerta melapor, maka kami akan menerima, tetapi sesungguhnya kasus itu sudah ditangani oleh Panwas Badung. Kami tetap mengatensinya,” ujarnya.



MANGUPURA – Pelanggaran sistematis menjelang hari pencoblosan Pilgub Bali, Rabu (27/6) mendatang kembali terendus.

Menariknya, temuan teranyar tersebut berkaitan dengan perubahan kelurahan menjadi desa di Kabupaten Badung.

Dalam surat dengan kop alias kepala surat bertuliskan Lingkungan Kwanji Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung itu tertera beberapa hal yang dipelototi Panwaslu Badung.

Khususnya menyangkut kebulatan tekad warga setempat untuk memenangkan salah satu paslon.

Ketua Bawaslu Provinsi Bali I Ketut Rudia mengatakan temuan tersebut sedang digodok oleh Panwaslu Badung.

Ketua Panwaslu Badung I Ketut Alit Astasoma mengatakan setelah melakukan kroscek, pihaknya menemukan

bukti bahwa Kepala Lingkungan Kwanji I Nyoman Budha Arka tercatat dan memiliki surat keputusan (SK) sebagai bagian dari struktur Kelurahan Sempidi. 

Baca Juga:  Saring Sebelum Sharing, Pastikan Sumber Berita Kredibel

“Kita tidak akan lepas tangan. Tetap kita proses. Bila tak ada saksi pengawas yang kita pakai saksi. Ini mekanisme sederhana yang kita pakai dan diatur dalam undang-undang,” jelasnya.

Terkait rujukan pasal yang berpeluang menjerat nama-nama yang ada di dalam surat tersebut, Astasoma menjawab UU RI No. 10 Tahun 2016

tentang perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

“Segera kami panggil yang bersangkutan. Kami memiliki waktu 5 hari kalender untuk mengumpulkan alat bukti dan klarifikasi,” tegasnya.

Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Bawaslu Bali, Ketut Sunadra tak menampik keberadaan penandatanganan surat dukungan tersebut.

Baca Juga:  Alit Kelakan Ketua Tim Jokowi – Amin di Bali, Bidik Suara 80 Persen

“Bila seorang kepala lingkungan itu perangkat desa atau kelurahan yang menerima gaji dari APBD, maka itu dilarang secara aturan,” ujarnya.

Sunadra menambahkan temuan tersebut sudah ditangani oleh Panwaslu Badung. Terangnya, sesuai Pasal 16 Perbawaslu 14 Tahun 2017 ayat 3

laporan dugaan pelanggaran yang telah ditangani dan diselesaikan oleh pengawas pemilihan tidak bisa dilaporkan kembali.

“Karena tim hukum Mantra-Kerta melapor, maka kami akan menerima, tetapi sesungguhnya kasus itu sudah ditangani oleh Panwas Badung. Kami tetap mengatensinya,” ujarnya.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/