alexametrics
26.8 C
Denpasar
Saturday, July 2, 2022

Program Keluarga Harapan di Bali Bakal Terus Dikembangkan

AMLAPURA – Anggota Komisi VIII DPR RI I Gusti Agung Putri Astrid menegaskan, Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah digulirkan di masa pemerintahan Presiden Jokowi tidak akan dibubarkan.

Bahkan, dia berjanji untuk memperjuangkan pengembangan program yang telah terbukti bisa mengentaskan kemiskinan ini di Bali.

“Jadi, para pendamping PKH tidak perlu khawatir. Posisinya juga akan terus diperkuat,” ujar Gung Tri – sapaan akrabnya di sela-sela acara Pembukaan Jambore SDM PKH Provinsi Bali di Bukit Asah, Desa Bugbug, Karangasem, Sabtu (24/1) kemarin.

Dia mengungkapkan, telah beberapa kali bertemu dengan para pendamping untuk menerima aspirasi mereka.

Rata-rata mereka mengaku membutuhkan jaminan kelangsungan masa depan dan peningkatan kesejahteraan serta bantuan fasilitas operasional.

“Soal posisi mereka itu akan saya coba masukkan dalam RUU mengenai Pekerja Sosial yang akan dibahas di DPR,” katanya.

Sedangkan, soal kesejahteraan dan fasilitas, kata Gung Tri, akan diperjuangkan dalam rapat-rapat di DPR RI dengan Kementerian Sosial.

Politisi yang akrab disapa Gung Tri ini meyakini, peran pada pendamping PKH adalah sangat vital karena mereka adalah ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan para penerima manfaat.

Mereka tidak boleh sekedar hanya menjadi fasilitator tetapi juga menjadi motivator bagi keluarga penerima.

Untuk itu, dia juga mendukung pelaksanaan Jambore SDM PKH sebagai ajang interaksi diantara para pendamping sehingga dapat saling memberi masukan.

“Mungkin perlu juga dilangsungkan jambore di tingkat nasional,” tegasnya. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program  Kementrian Sosial (Kemensos) RI yang menjadi mitra Komisi VIII.

Tahun ini Bali, totalnya menerima lebih dari Rp 90 milliar untuk 75.816 KK  yang diturunkan dalam 4 tahap.  Masing-masing KK menerima dana senilai Rp 1,890,000,- yang disalurkan melalui Bank BRI dan BNI.

Jambore SDM PKH dibuka Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial – Kementerian Sosial RI, Harry Hikmat dan berlangsung hingga Minggu (25/11) hari ini.

Dalam sambutannya, Harry menegaskan bahwa PKH merupakan program yang sangat serius dalam pengentasan kemiskinan.

Dia meminta para pendamping untuk menunjukkan berbagai prestasi dan bukti nyata dengan keberadaan keluarga-keluarga yang sudah mampu mandiri setelah mengikuti program ini.

Kisah keberhasilan itu juga perlu disebarluaskan melalu media sosial dan media-media lain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. (rba)



AMLAPURA – Anggota Komisi VIII DPR RI I Gusti Agung Putri Astrid menegaskan, Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah digulirkan di masa pemerintahan Presiden Jokowi tidak akan dibubarkan.

Bahkan, dia berjanji untuk memperjuangkan pengembangan program yang telah terbukti bisa mengentaskan kemiskinan ini di Bali.

“Jadi, para pendamping PKH tidak perlu khawatir. Posisinya juga akan terus diperkuat,” ujar Gung Tri – sapaan akrabnya di sela-sela acara Pembukaan Jambore SDM PKH Provinsi Bali di Bukit Asah, Desa Bugbug, Karangasem, Sabtu (24/1) kemarin.

Dia mengungkapkan, telah beberapa kali bertemu dengan para pendamping untuk menerima aspirasi mereka.

Rata-rata mereka mengaku membutuhkan jaminan kelangsungan masa depan dan peningkatan kesejahteraan serta bantuan fasilitas operasional.

“Soal posisi mereka itu akan saya coba masukkan dalam RUU mengenai Pekerja Sosial yang akan dibahas di DPR,” katanya.

Sedangkan, soal kesejahteraan dan fasilitas, kata Gung Tri, akan diperjuangkan dalam rapat-rapat di DPR RI dengan Kementerian Sosial.

Politisi yang akrab disapa Gung Tri ini meyakini, peran pada pendamping PKH adalah sangat vital karena mereka adalah ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan para penerima manfaat.

Mereka tidak boleh sekedar hanya menjadi fasilitator tetapi juga menjadi motivator bagi keluarga penerima.

Untuk itu, dia juga mendukung pelaksanaan Jambore SDM PKH sebagai ajang interaksi diantara para pendamping sehingga dapat saling memberi masukan.

“Mungkin perlu juga dilangsungkan jambore di tingkat nasional,” tegasnya. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program  Kementrian Sosial (Kemensos) RI yang menjadi mitra Komisi VIII.

Tahun ini Bali, totalnya menerima lebih dari Rp 90 milliar untuk 75.816 KK  yang diturunkan dalam 4 tahap.  Masing-masing KK menerima dana senilai Rp 1,890,000,- yang disalurkan melalui Bank BRI dan BNI.

Jambore SDM PKH dibuka Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial – Kementerian Sosial RI, Harry Hikmat dan berlangsung hingga Minggu (25/11) hari ini.

Dalam sambutannya, Harry menegaskan bahwa PKH merupakan program yang sangat serius dalam pengentasan kemiskinan.

Dia meminta para pendamping untuk menunjukkan berbagai prestasi dan bukti nyata dengan keberadaan keluarga-keluarga yang sudah mampu mandiri setelah mengikuti program ini.

Kisah keberhasilan itu juga perlu disebarluaskan melalu media sosial dan media-media lain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. (rba)



Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/