Pra-Muktamar Ke-35 NU: Bahtsul Masail Bahas Hukum Kripto, Outsourcing, hingga Implan Otak
RADAR BALI — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi menggelar forum Bahtsul Masail Pra-Muktamar Ke-35 NU yang berlangsung di Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat, pada Sabtu hingga Ahad (8–9/8/2026).
Bahtsul masail adalah forum diskusi keagamaan khas Nahdlatul Ulama (NU) yang berfungsi merespons dan memutuskan kepastian hukum Islam (fikih) atas berbagai persoalan kemasyarakatan yang terus berkembang. Forum strategis menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama ini diselenggarakan sebagai wadah pembahasan berbagai isu keumatan dan kebangsaan terkini.
Pembukaan agenda secara resmi ditandai dengan pembacaan doa yang dipimpin jajaran pengasuh pesantren, disambut riuh tepuk tangan dari para peserta.
Forum Bahtsul Masail dinilai sebagai ruang diskusi keilmuan yang terus berkembang dan relevan dalam merespons dinamika sosial serta persoalan-persoalan baru yang muncul di tengah masyarakat.
Dalam perjalanannya, dinamika perbedaan pendapat (ikhtilaf) dipandang sebagai hal yang lumrah sekaligus pendorong untuk terus mencari jalan keluar atas berbagai permasalahan (musykilat).
Adanya ruang ikhtilaf justru menegaskan peran aktif keilmuan Islam dalam menjawab tantangan zaman secara bijak dan tidak kaku.
Pada gelaran Pra-Muktamar ke-35 ini, pembahasan Bahtsul Masail terbagi ke dalam tiga komisi utama, yakni Komisi Waqi'iyyah, Komisi Maudhuiyyah, dan Komisi Qanuniyyah.
Sekretaris Steering Committee (SC) Muktamar ke-35 NU, Mohammad Nuh, menjelaskan bahwa Komisi Waqi'iyyah secara khusus menyoroti hukum cryptocurrency atau aset kripto dalam perspektif hukum Islam kontemporer.
Menurutnya, isu aset digital tidak bisa hanya dipandang dari sudut pandang keagamaan tunggal. Karakteristik teknologi dan ekonomi yang melingkupinya menuntut pendekatan lintas disiplin ilmu agar menghasilkan pandangan hukum yang komprehensif.
Selain cryptocurrency, Komisi Waqi'iyyah juga mengangkat isu-isu sains terdepan lainnya, seperti komersialisasi data genetik serta implikasi etik dan hukum dari integrasi implan otak neuralink pada tubuh manusia.
