Oleh: Dr. I Wayan Sudirta, S.H, M.H.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan
BEBERAPA waktu lalu Kortastipidkor Polri menyampaikan hasil analisa dan monitoring terhadap program Koperasi Desa Merah Putih dalam rangka pencegahan Korupsi. Penyampaian hasil ini merupakan salah satu penanda penting peran Polri dalam program pencegahan dan pemberantasan korupsi yang menjadi area penting kebijakan strategis Presiden dan indikator kerja Pemerintah.
Arah Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini dirancang untuk memperkuat perekonomian masyarakat desa, distribusi barang, ketahanan pangan, serta akses masyarakat terhadap layanan ekonomi. Program ini memiliki skala yang sangat besar.
Pada 2025 Pemerintah menargetkan pembentukan sekitar 80.000 koperasi desa/kelurahan. Pemerintah juga menetapkan berbagai model usaha, antara lain: gerai sembako, pupuk, LPG, layanan logistik, agen bank, beras/gabah dan apotek.
Dalam hal ini program Kopdes Merah Putih ini tentu memiliki implikasi hukum karena semakin besar skala program, semakin besar pula kebutuhan terhadap penerapan prinsip-prinsip Good Governance yang mencakup Transparansi, Akuntabilitas, Pengendalian Konflik Kepentingan, Pengawasan Pengadaan, Pertanggungjawaban Keuangan; dan Pengawasan terhadap Aset Negara (Aset Daerah atau Desa).
Membaca Hasil Analisa Kortastipidkor Polri
Kortastipidkor menyampaikan adanya potensi persoalan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan tumpang-tindih kewenangan dan membuka celah penyimpangan.
Selain itu, Kortastipidkor menilai transparansi proses pengadaan juga masih minim, termasuk dalam pengadaan kebutuhan operasional Kopdes. Polri menilai proses tersebut perlu diperbaiki untuk mencegah pemborosan anggaran negara.
Hal ini merupakan sebuah langkah maju untuk mengarusutamakan pencegahan dalam menutup celah kebocoran keuangan negara atau potensi kerugian negara atau masyarakat. Setidaknya terdapat beberapa area risiko korupsi yang dapat dijadikan penanda awal (early warning) yang ada seperti proses pengadaan, pengelolaan modal dan aset, pengelolaan kegiatan usaha, dan independensi (menghindari konflik kepentingan atau intervensi “orang dalam”).
