alexametrics
25.4 C
Denpasar
Wednesday, August 17, 2022

Warning Keras, Sudikerta Ancam Lapor Pengguna APBD untuk Politik

NEGARA – Calon Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta menjanjikan kesejahteraan petani mengingat masyarakat Bali, khususnya Jembrana sebagian besar adalah petani.

Cawagub yang memiliki nama panggilan Tommy ini juga menyinggung penggunaan APBD untuk kepentingan politik.

Sudikerta akan melaporkan jika ada praktik intimidasi dan penggunaan APBD oleh oknum-oknum tertentu untuk mendapat dukungan untuk kepentingan calon tertentu.

Hal tersebut disampaikan saat kampanye di Desa Delodberawah, Kecamatan Mendoyo, yang dikemas dalam penyuluhan dan bimtek program kerja FKPM Bali kemarin.

Menurut Tommy, proses sosialisasi kandidat semestinya dilakukan dengan santun, tidak boleh arogan. Kalau ada menekan masyarakat, dia minta laporkan saja.

Catat namanya kalua perlu. “Menentukan hati nuraninya sendiri, pemimpin yang berkualitas dan bermartabat dan bermoral, membangun Bali,” katanya.

Baca Juga:  Menggugah Kaum Milenial Cinta Koperasi ala Pak Harto

Sudikerta mengingatkan jangan sampai ada penekanan. Kalau ada penekanan apalagi menggunakan APBD untuk memilih sesorang, itu salah.

Dana APBD adalah dana untuk semua masyarakat. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan pilkada. Misalnya, ada oknum yang mengatakan ada dana Rp 1 miliar. Kalau dana diambilkan dari APBD, lebih baik laporkan saja.

”Saya minta tim untuk bergerak semua untuk itu. Harus bergerak dari sekarang,” tegasnya. Bahkan, melalui tim kuasa hukumnya, Tommy tak segan melaporkan ke Bawaslu jika ada praktik penggunaan APBD.

 “Kita punya tim hukum, pilkada ini tidak boleh dibawa kesana kemarin dengan dana APBD. Itu sangat menyalahi aturan,” tegasnya.



NEGARA – Calon Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta menjanjikan kesejahteraan petani mengingat masyarakat Bali, khususnya Jembrana sebagian besar adalah petani.

Cawagub yang memiliki nama panggilan Tommy ini juga menyinggung penggunaan APBD untuk kepentingan politik.

Sudikerta akan melaporkan jika ada praktik intimidasi dan penggunaan APBD oleh oknum-oknum tertentu untuk mendapat dukungan untuk kepentingan calon tertentu.

Hal tersebut disampaikan saat kampanye di Desa Delodberawah, Kecamatan Mendoyo, yang dikemas dalam penyuluhan dan bimtek program kerja FKPM Bali kemarin.

Menurut Tommy, proses sosialisasi kandidat semestinya dilakukan dengan santun, tidak boleh arogan. Kalau ada menekan masyarakat, dia minta laporkan saja.

Catat namanya kalua perlu. “Menentukan hati nuraninya sendiri, pemimpin yang berkualitas dan bermartabat dan bermoral, membangun Bali,” katanya.

Baca Juga:  KRB Unggul Dukungan, Sugawa Korry: Mantra – Kerta Lahir untuk Menang

Sudikerta mengingatkan jangan sampai ada penekanan. Kalau ada penekanan apalagi menggunakan APBD untuk memilih sesorang, itu salah.

Dana APBD adalah dana untuk semua masyarakat. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan pilkada. Misalnya, ada oknum yang mengatakan ada dana Rp 1 miliar. Kalau dana diambilkan dari APBD, lebih baik laporkan saja.

”Saya minta tim untuk bergerak semua untuk itu. Harus bergerak dari sekarang,” tegasnya. Bahkan, melalui tim kuasa hukumnya, Tommy tak segan melaporkan ke Bawaslu jika ada praktik penggunaan APBD.

 “Kita punya tim hukum, pilkada ini tidak boleh dibawa kesana kemarin dengan dana APBD. Itu sangat menyalahi aturan,” tegasnya.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/