RADAR BALI - Pembukaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selalu menjadi momen yang ditunggu banyak pencari kerja di Indonesia.
Menjelang tahun 2026, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah memberikan sinyal persiapan awal.
Menteri PANRB Rini Widyantini mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini masih harus memetakan kebutuhan pegawai secara rinci di seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) sebelum rekrutmen CPNS 2026 dibuka.
Untuk memastikan postur Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan kebutuhan nasional, Menteri Rini telah meminta seluruh K/L untuk menyerahkan analisa kebutuhan pegawai mereka dalam jangka waktu lima tahun ke depan.
"Saya sudah meminta mereka (kementerian) untuk melakukan analisis kebutuhan sesuai dengan strategi lima tahun ke depan," kata mantan Sekretaris Kemenpan ini.
"Supaya bisa lihat apakah nanti akan ada positif growth terhadap jabatan-jabatan tentu. Apakah ada harus minus growth atau memang harus tetap seperti itu," kata Rini di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian.
Menurutnya, pemetaan ini sangat penting agar analisa kebutuhan juga dapat selaras dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Kementerian PANRB, lanjut Rini, akan bertugas membantu menyiapkan kebutuhan postur ASN secara nasional, termasuk melihat posisi yang akan ditambah maupun dikurangi.
Kemenpan Fokus Regenerasi ASN
Meskipun sudah mempersiapkan kebutuhan untuk tahun 2026, Rini menegaskan bahwa saat ini Kementerian PANRB tengah fokus pada dua hal utama: regenerasi ASN dan penyelesaian seleksi CPNS-PPPK yang sudah berjalan.
Kementerian PANRB saat ini tengah mengurus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu.
Sayangnya, proses penyelesaian ini menghadapi kendala. Rini menyoroti bahwa masih banyak ASN yang belum menerima Surat Keputusan (SK) dari instansi, padahal target penetapan SK seharusnya selesai pada bulan Oktober 2025.
"Kemarin targetnya tanggal Oktober, dan itu banyak pemerintah yang belum menetapkan SK-nya. Khusus untuk yang (PPPK) paruh waktu maupun PPPK (penuh waktu) gitu," tegas Rini.
Dia mendesak seluruh instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk segera menuntaskan penetapan SK tersebut.
Dengan langkah pemetaan kebutuhan pegawai lima tahun dan penekanan pada penyelesaian administrasi seleksi sebelumnya, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menyiapkan rekrutmen ASN yang terencana dan efisien untuk tahun-tahun mendatang, termasuk CPNS 2026.***
Editor : Ibnu Yunianto