alexametrics
27.8 C
Denpasar
Friday, July 1, 2022

Model Penyelesaian Sengketa Tanah dari Klaim Panitia Pura & Prajuru Desa Adat

Oleh: Prof. Dr. I Made Suwitra, SH.,MH*

 

SENGKETA tanah di Bali hingga 2022 eskalasinya masih tinggi. Salah satu penyebabnya adalah pengadministrasian untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui PTSL. Terbitnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dengan berbagai peraturan organiknya bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap setiap hak atas tanah melalui pendaftaran.  Jadi bagi para individu yang memiliki dan atau menguasai bidang-bidang tanah sebelum terbitnya UUPA wajib dikukan pendaftaran yang dilandasi etikad baik. Artinya hak atas tanah yang akan didaftarkan betul-betul merupakan haknya bukan hak orang lain sesuai asas nemo plus yuris.

 

Alas hak yang dapat dijadikan dasar klaim sekaligus pendaftaran adalah bukti surat pajak dan pipil yang diterbitkan sebelum berlakunya UUPA. Juga adanya hubungan secara fisik dan terus menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi selain adanya hubungan yang riil ini, juga adanya pengakuan dari masyarakat terhadap penguasaan dimaksud yang dibuktikan dengan tidak pernah adanya sengketa karena adanya klaim dari pihak lain. Dengan demikian secara historis ada koherensi dan korespondensi antara bukti surat dengan penguasaan fisik serta pengakuan masyarakat.

 

Dalam Pasal 24 PP 24 Tahun 1977 tentang pendaftaran tanah ditentukan bahwa untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh panitia ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. Namun dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud, maka pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya.

 

Ada 2 syarat yang menyertainya. Pertama, penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya. Kedua, penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

 

Untuk pendaftaran tanah melalui konversi, yaitu pendaftaran untuk pertama kali, UUPA dan PP sebagai peraturan organik memberi peluang kepada subjek yang melakukan pendaftaran hak atas tanah hanya melalui “penguasaan” secara terus menerus selama 20 tahun atau lebih. Bunyi penormaan ini sering diinterpretasikan secara keliru dan tidak dikoherensikan dengan pernyataan norma lainnya, terutama berkenaan dengan asas “etikad baik” yang wajib dijadikan rujukan terutama bagi pihak yang akan melakukan pendaftaran sehingga klaim hak memang benar dilakukan oleh subjek yang berhak secara jujur dan patut.

 

Sengketa pertanahan terutama sebagai implikasi adanya pendaftaran hak atas tanah melalui PTSL lebih disebabkan karena adanya pengabaian terhadap asas etikad baik dan hanya berorientasi pada klaim penguasaan selama 20 tahun atau lebih berturut-turut.

 

PTSL sebagai salah satu bentuk kebijakan dalam rangka mempercepat pendaftaran hak atas tanah dari hak lama untuk ditegaskan menjadi hak baru menurut UUPA dan peraturan organiknya tidaklah tepat kalau hanya diorientasikan dari aspek “kesempatan”, tanpa memperhatikan koherensi dan korespondensi dengan bukti-bukti surat dan atau histori penguasaan secara riil (fisik) dengan memerhatikan keajegan pola perilaku dalam periodisasi sejak awal sampai waktu pendaftaran melalui PTSL sebagai subjek yang mempunyai “kedudukan berkuasa” atau hak menguasai yang memberikan kepada pemegang haknya kedudukan berkuasa tersebut kewenangan untuk mempertahankan atau menikmati benda yang dikuasai tersebut sebagaimana layaknya seorang pemilik. Catatan yang perlu diperhatikan dalam kedudukan berkuasa adalah tidak dilakukan di atas hak pihak lain berdasar asas etikad baik.

 

Dalam menentukan hak pemilikan dan atau kedudukan berkuasa atas klaim “milik Pura” dan “Milik Desa Adat” dapat divalidasi dari pendekatan konsep dan historis terhadap penguasaan dan atau pemilikan yang dikoherensikan dengan asas etikad baik. Artinya pertama dilakukan verifikasi terhadap koherensi pemilikan bukti surat dalam bentuk pipil dan surat pajak serta SPPT-PBB, kedua dari hubungan fisik antara Pura dengan tanah Laba Puranya, atau antara tanah dengan desa adatnya dengan memerhatikan histori manfaat yang diperoleh terhadap adanya hubungan fisik secara terus menerus sejak awal sampai waktu dilakukan pendaftaran.

 

Jadi saling klaim atas hak untuk melakukan pendaftaran tidak didasarkan pada saling mendahului untuk menggunakan kesempatan dalam pendaftaran dari adanya program PTSL, tetapi kesempatan tersebut wajib dilakukan oleh pihak yang berhak atas penguasaan dan atau pemilikan hak atas tanah dimaksud, sehingga tujuan pendaftaran untuk mencapai kepastian dan sekaligus perlindungan hukum dapat dicapai terhadap adanya penegasan hak baru melalui penerbitan sertifikat.

 

Kepastian dan perlindungan ini akan mempunyai manfaat dalam pelestarian druwe Pura atau druwe Desa adat. Oleh karena itu etikad baik menjadi syarat utama dan selalu dipertaruhkan dalam pendaftaran pertama kali yang disebut konversi melalui PTSL atau sporadik. Tujuannya mencegah sengketa pertanahan sebagai akibat terbitnya sertifikat hak sebagai alat pembuktian pemilikan yang kuat. Artinya sertifikat hak masih dapat dibatalkan keabsahannya apabila dapat dibuktikan sebaliknya terhadap klaim penguasaan dan/atau pemilikan haknya sebagai dasar penerbitan sertifikat hak dimaksud dengan mengingat bahwa pendaftaran tanah yang dianut adalah sistem negatif. Oleh karena itu menjadi relevan jika eskalasi sengketa di bidang pertanahan sebagai akibat adanya saling klaim terhadap pemilikan tanah adat masih tinggi diselesaikan di Pengadilan. Jadi etikad baik tidak boleh diabaikan oleh siapa pun baik para pihak, struktur hukum yang terlibat dalam pendaftaran, dan struktur hukum yang berwenang memberi keputusan sebagai katub pengaman terakhir seperti lembaga peradilan yang menjadi salah satu model penyelesaian. (ken)

 

*) Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar.



Oleh: Prof. Dr. I Made Suwitra, SH.,MH*

 

SENGKETA tanah di Bali hingga 2022 eskalasinya masih tinggi. Salah satu penyebabnya adalah pengadministrasian untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui PTSL. Terbitnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dengan berbagai peraturan organiknya bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap setiap hak atas tanah melalui pendaftaran.  Jadi bagi para individu yang memiliki dan atau menguasai bidang-bidang tanah sebelum terbitnya UUPA wajib dikukan pendaftaran yang dilandasi etikad baik. Artinya hak atas tanah yang akan didaftarkan betul-betul merupakan haknya bukan hak orang lain sesuai asas nemo plus yuris.

 

Alas hak yang dapat dijadikan dasar klaim sekaligus pendaftaran adalah bukti surat pajak dan pipil yang diterbitkan sebelum berlakunya UUPA. Juga adanya hubungan secara fisik dan terus menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi selain adanya hubungan yang riil ini, juga adanya pengakuan dari masyarakat terhadap penguasaan dimaksud yang dibuktikan dengan tidak pernah adanya sengketa karena adanya klaim dari pihak lain. Dengan demikian secara historis ada koherensi dan korespondensi antara bukti surat dengan penguasaan fisik serta pengakuan masyarakat.

 

Dalam Pasal 24 PP 24 Tahun 1977 tentang pendaftaran tanah ditentukan bahwa untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh panitia ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. Namun dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud, maka pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya.

 

Ada 2 syarat yang menyertainya. Pertama, penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya. Kedua, penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

 

Untuk pendaftaran tanah melalui konversi, yaitu pendaftaran untuk pertama kali, UUPA dan PP sebagai peraturan organik memberi peluang kepada subjek yang melakukan pendaftaran hak atas tanah hanya melalui “penguasaan” secara terus menerus selama 20 tahun atau lebih. Bunyi penormaan ini sering diinterpretasikan secara keliru dan tidak dikoherensikan dengan pernyataan norma lainnya, terutama berkenaan dengan asas “etikad baik” yang wajib dijadikan rujukan terutama bagi pihak yang akan melakukan pendaftaran sehingga klaim hak memang benar dilakukan oleh subjek yang berhak secara jujur dan patut.

 

Sengketa pertanahan terutama sebagai implikasi adanya pendaftaran hak atas tanah melalui PTSL lebih disebabkan karena adanya pengabaian terhadap asas etikad baik dan hanya berorientasi pada klaim penguasaan selama 20 tahun atau lebih berturut-turut.

 

PTSL sebagai salah satu bentuk kebijakan dalam rangka mempercepat pendaftaran hak atas tanah dari hak lama untuk ditegaskan menjadi hak baru menurut UUPA dan peraturan organiknya tidaklah tepat kalau hanya diorientasikan dari aspek “kesempatan”, tanpa memperhatikan koherensi dan korespondensi dengan bukti-bukti surat dan atau histori penguasaan secara riil (fisik) dengan memerhatikan keajegan pola perilaku dalam periodisasi sejak awal sampai waktu pendaftaran melalui PTSL sebagai subjek yang mempunyai “kedudukan berkuasa” atau hak menguasai yang memberikan kepada pemegang haknya kedudukan berkuasa tersebut kewenangan untuk mempertahankan atau menikmati benda yang dikuasai tersebut sebagaimana layaknya seorang pemilik. Catatan yang perlu diperhatikan dalam kedudukan berkuasa adalah tidak dilakukan di atas hak pihak lain berdasar asas etikad baik.

 

Dalam menentukan hak pemilikan dan atau kedudukan berkuasa atas klaim “milik Pura” dan “Milik Desa Adat” dapat divalidasi dari pendekatan konsep dan historis terhadap penguasaan dan atau pemilikan yang dikoherensikan dengan asas etikad baik. Artinya pertama dilakukan verifikasi terhadap koherensi pemilikan bukti surat dalam bentuk pipil dan surat pajak serta SPPT-PBB, kedua dari hubungan fisik antara Pura dengan tanah Laba Puranya, atau antara tanah dengan desa adatnya dengan memerhatikan histori manfaat yang diperoleh terhadap adanya hubungan fisik secara terus menerus sejak awal sampai waktu dilakukan pendaftaran.

 

Jadi saling klaim atas hak untuk melakukan pendaftaran tidak didasarkan pada saling mendahului untuk menggunakan kesempatan dalam pendaftaran dari adanya program PTSL, tetapi kesempatan tersebut wajib dilakukan oleh pihak yang berhak atas penguasaan dan atau pemilikan hak atas tanah dimaksud, sehingga tujuan pendaftaran untuk mencapai kepastian dan sekaligus perlindungan hukum dapat dicapai terhadap adanya penegasan hak baru melalui penerbitan sertifikat.

 

Kepastian dan perlindungan ini akan mempunyai manfaat dalam pelestarian druwe Pura atau druwe Desa adat. Oleh karena itu etikad baik menjadi syarat utama dan selalu dipertaruhkan dalam pendaftaran pertama kali yang disebut konversi melalui PTSL atau sporadik. Tujuannya mencegah sengketa pertanahan sebagai akibat terbitnya sertifikat hak sebagai alat pembuktian pemilikan yang kuat. Artinya sertifikat hak masih dapat dibatalkan keabsahannya apabila dapat dibuktikan sebaliknya terhadap klaim penguasaan dan/atau pemilikan haknya sebagai dasar penerbitan sertifikat hak dimaksud dengan mengingat bahwa pendaftaran tanah yang dianut adalah sistem negatif. Oleh karena itu menjadi relevan jika eskalasi sengketa di bidang pertanahan sebagai akibat adanya saling klaim terhadap pemilikan tanah adat masih tinggi diselesaikan di Pengadilan. Jadi etikad baik tidak boleh diabaikan oleh siapa pun baik para pihak, struktur hukum yang terlibat dalam pendaftaran, dan struktur hukum yang berwenang memberi keputusan sebagai katub pengaman terakhir seperti lembaga peradilan yang menjadi salah satu model penyelesaian. (ken)

 

*) Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar.



Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/