Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

MEMBACA ARAH REFORMASI POLRI DALAM LAPORAN KPRP

T
Penulis: Tim Redaksi❯
Dr. I Wayan Sudirta, S.H., M.H.Anggota Komisi III DPR RI
Dr. I Wayan Sudirta, S.H., M.H. Anggota Komisi III DPR RI

Advertisement

 

Oleh: Dr. I Wayan Sudirta, S.H., M.H.

Anggota Komisi III DPR RI

Advertisement

 

BEBERAPA waktu lalu, Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto telah menyerahkan laporan hasil kinerjanya, hingga kurang lebih 3000an halaman, yang berisikan kajian dan rekomendasi terhadap arah kebijakan untuk reformasi Polri.

Sebagaimana dilansir dari beberapa media, KPRP menyampaikan beberapa substansi rekomendasi antara lain tentang kedudukan Polri, penguatan lembaga Kompolnas, mekanisme pengangkatan Kapolri, pengaturan tentang penugasan Anggota Polri di luar institusi Polri, penataan aspek kelembagaan dan manajerial, hingga revisi peraturan perundang-undangan (UU Polri, Perpol, dan Perkap). KPRP juga menyampaikan perlunya sebuah peta jalan reformasi Polri secara jangka pendek, menengah, dan panjang.

Advertisement

Saya tertarik untuk kemudian mencoba menelusuri dan mengkaji langkah strategis untuk mereformasi Polri, dikaitkan dengan hasil rekomendasi KPRP tersebut. Dalam berbagai artikel yang pernah saya tulis, saya berpendapat bahwa reformasi Polri merupakan kebutuhan urgen, khususnya dalam mendesain reformasi kultur dan struktur, yang juga termasuk gaya kepemimpinan dan organisasi Polri. 

Hal ini tidak lain karena kita tidak bisa menghindari fakta bahwa Polri merupakan institusi yang paling bersentuhan dengan kehidupan masyarakat. Di berbagai negara, kepolisian selalu menjadi salah satu institusi yang akan disorot oleh masyarakat, karena Kepolisian selalu berperan sebagai alat negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus sebagai penegak hukum. 

Berbagai upaya reformasi kebijakan hingga struktur dan budaya organisasi dalam rangka mereformasi sistem pemolisian sehingga dapat berjalan secara efektif dan humanis.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu indikator utama menakar implementasi kekuasaan di Indonesia. Polri sendiri telah mengalami berbagai transformasi, terutama sejak era reformasi 1998 dengan lahirnya TAP MPR No. VI dan VII Tahun 2000, yang menegaskan supremasi sipil dalam hal ini Polri dalam menjaga dan melindungi masyarakat. Polri telah memiliki berbagai inovasi yang terwujud dalam Grand Strategy Polri 2005-2025 hingga 2025-2045 yang secara bertahap terus dilaksanakan untuk mewujudkan Polri yang unggul, profesional, dan humanis. 

Advertisement
Editor : M.Ridwan
Sumber : radarbali.jawapos.com

Artikel Terkait

Membaca Arah Strategis Reformasi Polri dalam Konsep “Polisi Bersama Masyarakat”

Membaca Arah Strategis Reformasi Polri dalam Konsep “Polisi Bersama Masyarakat”

Polisi Bersama Masyarakat yang mencerminkan paradigma bahwa polisi harus kuat dalam menghadapi kejahatan, tetapi juga kuat dalam mengendalikan penggunaan kekuasaannya sendiri

POKOK PEMIKIRAN PENGATURAN PROFESI ADVOKAT: MEWUJUDKAN PROFESI ADVOKAT YANG BERWIBAWA, BERINTEGRITAS

POKOK PEMIKIRAN PENGATURAN PROFESI ADVOKAT: MEWUJUDKAN PROFESI ADVOKAT YANG BERWIBAWA, BERINTEGRITAS

DISKUSI dalam pengaturan profesi kini tengah mendapat banyak sorotan terutama di bidang legilasi. Profesi Advokat merupakan salah satu pembicaraan yang selalu hadir secara dinamis.

Sudirta Kecam Keras Motif Ekonomi Karhutla: Bareskrim Didesak  Sikat Habis Aktor Intelektual

Sudirta Kecam Keras Motif Ekonomi Karhutla: Bareskrim Didesak Sikat Habis Aktor Intelektual

Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, memberikan reaksi keras dan kecaman tajam atas temuan Bareskrim Polri yang mengungkap motif utama di balik maraknya bencana Kebakaran Hutan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer