Oleh: Ibnu Yunianto*
Akselerasi ekosistem kendaraan listrik di Bali berada di jalur cepat. Namun, di balik ambisi menuju emisi nol bersih, data terbaru memetakan tantangan hilir yang masif: penumpukan sampah spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa baterai bekas berkapasitas besar.
Berdasarkan data Dinas Perhubungan Provinsi Bali hingga akhir Maret 2026, total populasi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Bali telah mencapai 14.318 unit, terdiri atas 9.893 sepeda motor listrik dan 4.425 mobil atau bus listrik.
Integrasi masif yang didorong Perpres Nomor 55 Tahun 2019 ini memicu lompatan penggunaan energi bersih, sekaligus melahirkan potensi timbulan sampah baterai berukuran besar.
Riset PPLH Bali dan WRI Indonesia di Sanur, Ubud, dan Jungutbatu mengonfirmasi tingginya konsumsi baterai domestik dan hotel-restoran-kafe/katering (horeka) yang belum terkelola baik. Proyeksi lima tahun ke depan menunjukkan akumulasi sampah baterai di Bali akan melonjak hingga hampir satu juta kilogram (1.000 ton) per tahun.
Sayangnya, Bali belum memiliki fasilitas daur ulang lokal skala besar untuk baterai KBLBB. Baterai tersebut dilarang keras dibuang ke TPA domestik seperti TPA Suwung karena risiko pencemaran logam berat dan kebakaran termal. Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Denpasar Raya yang akan melakukan groundbreaking pada Juli 2026 pun hanya dirancang untuk mengolah sampah domestik harian, bukan sampah kimiawi.
Dilema Finansial dan Skema Solusi
Sesuai Pergub Bali Nomor 48 Tahun 2019, penanganan limbah saat ini bertumpu pada skema Extended Producer Responsibility (EPR). Konsumen wajib mengembalikan baterai rusak ke bengkel resmi untuk dikirim oleh produsen ke pengolah berizin di Pulau Jawa, karena kajian Universitas Udayana menunjukkan biaya pendirian smelter mandiri di Bali sangat tinggi.
Jika Pemprov Bali terus mengandalkan vendor pemusnah konvensional dan memperlakukan baterai sebagai sampah murni, APBD akan terbebani biaya komersial yang luar biasa tinggi karena rumitnya penanganan shredding dan ketatnya prosedur logistik kargo berbahaya lintas pulau.
Total skema beban murni ini diestimasi menelan anggaran Rp 28,5 miliar per tahun (mencakup Rp 25 miliar jasa destruksi akhir, Rp 2,5 miliar logistik 125 trip armada khusus, dan Rp 1 miliar uji pengosongan energi).