Oleh: Ragil Noviyanti*
Dunia komunikasi publik pada 2026 bukan lagi sekadar urusan memajang foto pejabat di baliho atau menyebar rilis seremonial ke grup WhatsApp wartawan.
Masa ketika keberhasilan seorang pranata humas pemerintah diukur dari tumpukan kliping berita gunting pita telah usai. Hari ini, di tengah riuhnya arus informasi digital yang bergerak secepat kedipan mata, kita sedang menyaksikan "kiamat" bagi model komunikasi searah yang kaku.
Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Jawa Timur dalam Communication Outlook 2026 baru-baru ini melempar sinyal gawat darurat. Pesannya jelas: humas pemerintah dan BUMD di Jawa Timur harus segera "pindah kuadran".
Jika selama ini pranata humas sekadar menjadi produsen rilis yang dingin, kini dituntut menjadi trust builder (pembangun kepercayaan). Jika tidak mampu berevolusi menjadi government public relations (GPR) yang profesional, pranata humas hanya akan menjadi fosil birokrasi yang tak berdaya menghadapi ledakan stigma dan viralitas di media sosial.
Labirin Digital dan Strategi PESO
Mengelola komunikasi publik di Jawa Timur punya tantangan unik. Karakternya lugas dan sangat vokal. Satu potongan video viral tentang layanan publik yang buruk bisa meruntuhkan reputasi yang dibangun bertahun-tahun hanya dalam hitungan jam.
Di sinilah humas pemerintah tidak bisa lagi bekerja secara amatiran. GPR butuh senjata yang terintegrasi, yang dalam dunia komunikasi modern dikenal sebagai strategi PESO (Paid, Earned, Shared, Owned). GPR dituntut mampu meramu empat unsur ini sekaligus.
GPR perlu mengelola Paid Media bukan sekadar untuk membenahi lipstik pejabat, melainkan memastikan pesan kebijakan pemerintah dan institusi sampai ke sasaran yang tepat, termasuk menggunakan pendekatan algoritma.
Di era ini, menyebar informasi secara masif tanpa target adalah pemborosan anggaran. GPR harus memahami micro-targeting; bagaimana kebijakan insentif pupuk di satu Bangli bisa sampai ke gawai para petani di desa-desa melalui penargetan lokasi, sementara pada saat yang sama warga Denpasar mendapatkan informasi rute baru transportasi publik dan pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor.
Penggunaan Paid Media berfungsi sebagai "pendorong" untuk menembus gelembung informasi (echo chamber). Tanpa paid media, pesan pemerintah sering kali hanya berputar di lingkungan internal pegawai pemerintah sendiri.
Dengan menguasai algoritma, humas memastikan konten edukatif yang mungkin kurang "viral" secara organik tetap mampu masuk ke ruang perhatian publik yang paling membutuhkan.
Kembali ke Jangkar Kredibilitas
Di tengah canggihnya algoritma, kita melihat sebuah anomali yang menarik: publik mulai lelah dengan kebisingan media sosial yang penuh hoaks. Di saat itulah, mereka akan kembali mencari jangkar pada media massa tradisional yang memiliki dewan redaksi, standar kode etik, dan tradisi verifikasi yang ketat.
Media massa kredibel adalah penyelamat bagi humas pemerintah. Sebuah berita positif di koran Jawa Pos dan Bisnis Indonesia, atau portal berita Tempo memiliki "bobot kepercayaan" yang jauh lebih besar daripada seribu unggahan di akun Instagram instansi yang sering kali dicap sebagai propaganda sepihak.
Media tradisional berperan sebagai clearing house, tempat menyaring sampah informasi menjadi fakta yang layak konsumsi. Sinergi dengan jurnalis bukanlah soal "membeli berita", melainkan membangun relasi profesional yang berbasis data dan kejujuran.
Menghapus Ego, Membangun Sinergi
Penyakit lama di birokrasi kita adalah ego sektoral. Di Jawa Timur, hal ini harus segera diakhiri melalui sinergi digital antar-instansi. Harus dipahami bahwa krisis komunikasi di satu BUMD pelayanan publik akan langsung berdampak pada citra pemerintah daerah secara keseluruhan. Publik tidak mau tahu soal batasan administrasi; bagi mereka, semua instansi pusat dan daerah adalah "pemerintah".
Karena itu, setiap instansi wajib menjadi jaring pengaman bagi instansi lainnya. Jika satu dinas diserang hoaks, instansi lain harus ikut meluruskan melalui kanal digital mereka. Satu narasi, satu komando, namun tetap dengan sentuhan yang manusiawi.
Pada akhirnya, perubahan paradigma dari produsen rilis menjadi trust builder adalah pilihan hidup atau mati. GPR tidak boleh lagi bersembunyi di balik kalimat-kalimat normatif yang membosankan.
GPR harus tampil di depan sebagai jembatan yang jujur, cepat, dan kredibel. Karena di tahun 2026, kepercayaan publik adalah mata uang yang paling mahal harganya. Kepercayaan tersebut tidak bisa dibeli hanya dengan rilis berita, melainkan harus dipahat melalui strategi presisi, integrasi, dan integritas di setiap kanal komunikasi.***
* Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo.
Editor : Ibnu Yunianto