Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PHRI Buleleng Pertanyakan Kesiapan Pemerintah Buka Pariwisata Bali

D
Penulis: Donny Tabelak❯
phri-buleleng-pertanyakan-kesiapan-pemerintah-buka-pariwisata-bali
phri-buleleng-pertanyakan-kesiapan-pemerintah-buka-pariwisata-bali

SINGARAJA – PHRI Buleleng menyambut baik kebijakan dan arahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali yang berencana membuka pariwisata Bali 9 Juli mendatang.


Namun, ada beberapa yang harus menjadi catatan penting pemerintah daerah jika pariwisata Bali dan Buleleng khusus beroperasi kembali.


“Kami para pelaku pariwisata sejatinya sudah siap ketika pariwisata mulai beroperasi. Namun, yang sulit adalah mengembalikan kepercayaan wisatawan untuk datang ke Bali terutama


terkait keamanan, keselamatan dan kesehatan mereka ketika berwisata di Bali. Ini yang harus menjadi perhatian khusus pemerintah dan GTPP Covid-19,” kata Ketua PHRI Buleleng Dewa Putu Suardipa.


Suardipa menyebut, membuka pariwisata betul-betul harus disiapkan sebuah SOP dan peraturan yang benar-benar sinergi dari pemerintah daerah sampai ke tingkat desa.


Mulai soal destinasi wisata, tempat makan, transportasi hingga biro perjalanan pariwisata. Panduan seperti itu juga harus disiapkan secara matang oleh pemerintah daerah agar pariwisata Bali berjalan normal seperti biasanya.


“Kami khawatir kendati ada sejumlah wisatawan yang datang ke Buleleng, kendati mereka tinggal di hotel, kemudian berkunjung ke destinasi wisata lainnya,  


takut begitu menuju wisata lainnya terjadi penolakan atau penyekatan dari pemerintah desa. Sehingga perlu ada aturan yang mengatur hal demikian,” tuturnya.


Diakui Suardipa, sampai saat ini beberapa hotel, restaurant dan penginapan di Buleleng sudah memulai membuka usaha pariwisata mereka.


Dan juga ada beberapa akomodasi pariwisata yang belum berani membuka dengan alasan masih tingginya penularan Covid-19.


Selain itu beberapa wisatawan memang sudah ada yang ingin datang ke Bali, namun mempertanyakan keselamatan mereka.


Lantaran melihat kondisi masih tinggi angka covid-19 di Indonesia, sehingga belum ada yang booking penginapan.


“Kami berharap new normal tidak sebatas gaung saja. Tapi benar dijalankan sesuai protap kesehatan,” ujarnya.


Suardipa juga berharap, biaya rapid test dan test PCR bagi tamu asing agar tidak terlalu membebani ketika mereka masuk ke Bali.


“Kami berharap pemerintah juga memikirkan kedua biaya alat diagnosis tersebut,” pungkasnya.


Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Suarakan Upah Layak, Parta Minta PP 36/2021 Dicabut, Ini Pertimbangannya

Suarakan Upah Layak, Parta Minta PP 36/2021 Dicabut, Ini Pertimbangannya

Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali kembali menuai sorotan lantaran dinilai tak sebanding dengan tingginya biaya hidup.

Balinomics 2026: Jaga Stabilitas dan Akselerasi Transformasi Ekonomi Kerthi Bali 

Balinomics 2026: Jaga Stabilitas dan Akselerasi Transformasi Ekonomi Kerthi Bali 

Bank Indonesia menggelar forum dialog strategis Balinomics di Padma Resort Legian Bali, mengusung tema "Menjaga Stabilitas dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Bali untuk Akselerasi Ekonomi Kerthi Bali

Pedestrian Kuta-Legian Dikebut, Lahan Eks Bali Anggrek Jadi Sentra Parkir

Pedestrian Kuta-Legian Dikebut, Lahan Eks Bali Anggrek Jadi Sentra Parkir

Pemkab Badung kebut penataan pedestrian Kuta-Legian sepanjang 1,5 km. Proyek ini mencakup pelebaran trotoar, utilitas kabel bawah tanah, dan sentra parkir di lahan eks Bali Anggrek guna wujudkan kawasan bebas parkir.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer