Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Diluar Covid, Dispar Akui Saat Ini Sulit Datangkan Turis Asing ke Bali

D
Penulis: Donny Tabelak❯
diluar-covid-dispar-akui-saat-ini-sulit-datangkan-turis-asing-ke-bali
diluar-covid-dispar-akui-saat-ini-sulit-datangkan-turis-asing-ke-bali

DENPASAR – Rencana pembukaan pariwisata untuk turis asing pada 11 September mendatang belum bisa dipastikan terealisasi.


Hingga kemarin Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Bali masih memilih untuk wait and see atau menunggu perkembangan terkini.


Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan memastikan Indonesia belum membuka sektor pariwisata, terutama menerima kedatangan turis asing hingga akhir 2020.


Menko Luhut Panjaitan mengatakan, pemerintah memutuskan mengoptimalkan turis domestik untuk memulihkan industri pariwisata yang roboh akibat pandemi covid-19.


Kepala Dispar Bali I Putu Astawa mengatakan, untuk membuka pariwisata turis asing harus menunggu keputusan maupun kebijakan Pemprov Bali, pemerintah pusat, maupun negara-negara luar.


Dijelaskan Astawa, untuk membuka pariwisata internasional tidak mudah. Sebab keputusannya mesti melibatkan banyak pihak.


Kajiannya juga tidak semata-mata datang dari Pemprov Bali saja. Namun bergantung juga kepada kebijakan Pemerintah Pusat. Bahkan, pemerintah dari negara-negara lainnya.


“Kami lihat dulu perkembangan kajiannya seperti apa. Nanti tentu ada keputusan dari pimpinan, baik dari Pak Gubernur maupun pusat,” terang Astawa kemarin (18/8). 


Ditegaskan Astawa, rencana pelonggaran aktivitas masyarakat pada sektor pariwisata skala internasional pada 11 September 2020 lalu masih sebatas rencana.


Dalam konteks itu, penentuannya tidak bisa diputuskan sendiri oleh Pemprov Bali. Ia mencontohkan hingga saat ini pemerintah Australia masih menutup akses warganya untuk bepergian.


Demikian halnya beberapa negara lainnya seperti Tiongkok yang selama ini menjadi pasar utama industri pariwisata di Bali.


“Karena itu, ketentuan negara luar terhadap warganya apakah diizinkan bepergian ke Bali atau tidak,” tukasnya. 


Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Suarakan Upah Layak, Parta Minta PP 36/2021 Dicabut, Ini Pertimbangannya

Suarakan Upah Layak, Parta Minta PP 36/2021 Dicabut, Ini Pertimbangannya

Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali kembali menuai sorotan lantaran dinilai tak sebanding dengan tingginya biaya hidup.

Balinomics 2026: Jaga Stabilitas dan Akselerasi Transformasi Ekonomi Kerthi Bali 

Balinomics 2026: Jaga Stabilitas dan Akselerasi Transformasi Ekonomi Kerthi Bali 

Bank Indonesia menggelar forum dialog strategis Balinomics di Padma Resort Legian Bali, mengusung tema "Menjaga Stabilitas dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Bali untuk Akselerasi Ekonomi Kerthi Bali

Pedestrian Kuta-Legian Dikebut, Lahan Eks Bali Anggrek Jadi Sentra Parkir

Pedestrian Kuta-Legian Dikebut, Lahan Eks Bali Anggrek Jadi Sentra Parkir

Pemkab Badung kebut penataan pedestrian Kuta-Legian sepanjang 1,5 km. Proyek ini mencakup pelebaran trotoar, utilitas kabel bawah tanah, dan sentra parkir di lahan eks Bali Anggrek guna wujudkan kawasan bebas parkir.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer