DENPASAR, RadarBali.id – Masa bakti Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati atau yang akrab disapa Cok Ace sebagai Ketua Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali akan segera berakhir tahun ini.
Estafet kepemimpinan organisasi pengusaha pariwisata tersebut akan diputuskan melalui Musyawarah Daerah (Musda) yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2025.
Guna mempersiapkan suksesi, panitia Musda telah resmi membuka pendaftaran calon ketua baru. Anggota PHRI yang berminat dapat mendaftar mulai tanggal 20 Oktober hingga 25 November 2025.
Ketua Steering Committee (SC) Musda PHRI Bali, Perry Markus, yang juga menjabat sebagai Sekretaris BPD PHRI Bali, menegaskan bahwa semua anggota memiliki peluang yang sama untuk memimpin.
"Semua anggota punya kesempatan yang sama untuk menduduki kursi sebagai ketua, yang terpenting memenuhi segala persyaratan, salah satunya adalah sebagai owner perusahaan atau PT," ujar Perry di Denpasar, Sabtu (24/10/2025). Saat ini, PHRI Bali tercatat memiliki kurang lebih 392 anggota.
Tantangan Berat dan Keuntungan Anggota PHRI
Perry Markus menambahkan, ketua PHRI Bali periode berikutnya akan menghadapi sejumlah pekerjaan rumah (PR) besar, terutama dalam menghimpun seluruh pengusaha hotel dan restoran di Bali untuk bergabung.
Ia juga menekankan berbagai keuntungan yang didapatkan oleh anggota resmi PHRI. "Keuntungan menjadi anggota, kalau dia sudah jadi anggota akan banyak hal yang bisa dia ikuti. Misalnya, training SDM hingga promosi," jelasnya.
Salah satu keuntungan terbesar adalah kesempatan berpartisipasi dalam program promosi ke luar negeri. "Misalnya Kementerian Pariwisata membuat promosi ke luar negeri, kami bekerja sama dengan kementerian. Yang tak punya sertifikat tak boleh ikut," tegas Perry.
Selain itu, PHRI juga menyediakan dukungan hukum dan legal bagi anggotanya yang menghadapi masalah. Anggota juga akan mendapatkan informasi terkini terkait regulasi dari pemerintah pusat, daerah, hingga kabupaten.
Meski demikian, Perry mengakui masih banyak usaha yang enggan bergabung karena beberapa alasan. PHRI sendiri sangat selektif dan tidak akan menerima anggota yang beroperasi secara ilegal.
"PHRI juga tidak mau yang bergabung di anggota kami itu ilegal. Semua perizinan harus lengkap. Semua harus disertifikasi. Kami belum bisa menerima kalau itu belum lengkap," pungkasnya, menandaskan komitmen organisasi terhadap legalitas dan profesionalisme industri pariwisata di Bali.[*]
Editor : Hari Puspita