TABANAN, Radar Bali.id – Meskipun secara bertahap setiap tahun ada rekrutmen tenaga guru (Pendidik) melalui seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), namun ternyata di Tabanan masih kekurangan tenaga pendidik. Baik pada jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
“Tahun 2023 ini banyak guru-guru yang pensiun, bahkan per 31 Desember 2023 nanti kami mencatat ada sekitar 700 orang kebutuhan guru,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tabanan I Gusti Putu Ngurah Darma Utama, disela pelaksanaan Porjar Selasa (14/3/2023).
Secara umum dalam dunia pendidikan di semua daerah di Indonesia sedang melakukan transformasi pendidikan. Dengan tiga program transformasi tenaga pendidik, transformasi bidang sarana, prasarana dan utilitas pendidikan dan transformasi di bidang pengajaran melalui kurikulum merdeka.
Untuk transformasi tenaga pendidik ini hampir merata di semua daerah terjadi kekurangan guru, itu berdasarkan kajian dari Kemendikbud dan Kemenpan RB
Nah khusus di Tabanan kurun tiga tahun terakhir ternyata banyak pensiunan dari tenaga pendidik. Meski untuk pemenuhan tenaga guru itu sudah melakukan pola rekrutmen PPPK.
Sejauh ini dari seleksi rekrutmen PPPK yang telah dilakukan di Tabanan pada tahap 1 dan 2 dengan sudah ada sekitar 700 orang guru dari kebutuhan formasi sekitar 1.458 orang.
Tahun 2023 ini proses rekrutmen sudah memasuki masa pra sanggah dimana ada sekitar 482 tenaga guru yang mendaftar dari kebutuhan formasi guru PPPK dengan prioritas 1 sampai 3 sekitar 550 orang.“Jadi formasi yang baru terisi 482 orang, sementara sisa belum terisi sekitar 68 orang,” jelasnya.
Kendati tahun ini rekrutmen PPPK dilakukan, tetapi pihaknya bakal kembali mengusulkan tahun 2024 mendatang untuk rekrutmen PPPK. Sebagai upaya untuk pemenuhan tenaga pendidik di Tabanan, karena banyak guru yang pensiun tahun 2023.
Sebenarnya kekurangan tenaga guru, sudah ada empat pola yang dilakukan yakni dengan adanya guru status ASN, jalur PPPK, guru honor yang digaji melalui Pemda dan guru abdi dari penggajian lewat komite.
“Namun terdekat pola yang kami dilakukan pemenuhan guru adalah sistem PPPK, karena tidak ada masalah soal penggajian. Dimana penggajian langsung dari pusat. Sehingga tidak berpengaruh terhadap anggaran daerah,” pungkasnya. [juliadi/radar bali]
