BPMP Provinsi Bali Gelar Konsolidasi Pendidikan Dasar dan Menengah 2026
MANGUPURA, radarbali.jawapos.com - Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali menggelar kegiatan Konsolidasi Daerah Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026. Kegiatan ini digelar di Oaltimum Hotel Jimbaran Beach, Kuta Selatan, Badung pada Selasa (24/2) sore.
Kegiatan ini dihadiri oleh peserta perwakilan Bappeda dan BPKAD dari seluruh kabupaten di Bali.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia mengatakan, bahwa sinergitas lintas kewenangan sangat penting dilakukan.
Terutama dalam menjalankan program SDM Bali Unggul. Di mana menurut dia, program SDM Bali unggul sendiri sudah terintegrasi dengan program nasional.
”Baik itu dari rumpun urusan, kewenangan, maupun pola pendanaannya. Yang perlu diperkuat adalah komitmen lintas sektor agar program dan kegiatan dapat terlaksana dan berdampak nyata,” katanya saat diwawancara usai membuka acara.
Lanjut dia, program ini juga selaras dengan visi Nangun Sat Kerti Loka Bali serta visi Astacita Prabowo-Gibran.
Selain itu, dia mengatakan bahwa integrasi program berbasis kearifan lokal sangat penting untuk mempertahankan adat, tradisi, dan karakteristik Bali. ”Tanpa itu, pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi Bali tidak akan bertahan,” ujarnya.
Punia melanjutkan, konsolidasi itu menunjukkan bagaimana Provinsi Bali mengintegrasikan kebijakan nasional, regulasi undang-undang, dan perencanaan daerah dengan tetap menekankan pembangunan berbasis adat, tradisi, dan budaya.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Widyaprada Ahli Utama pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikdasmen Dr. Sutanto,S.H.,M.A., menyampaikan materi Kebijakan Program Prioritas Kemendikdasmen.
Sutanto juga berharap agar kebijakan-kebijakan prirotas Kemendikdasmen dapat dikawal dan ditindaklanjuti baik di Dinas Pendidikan maupun di satuan Pendidikan.
Dia juga mengharapkan dari kegiatan Konsolidasi Daerah ini agar Pemerintah Daerah dapat menindaklanjuti kebijakan-kebijakan prioritas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
”Tentunya bagaimana agar kebijakan Kementerian itu bisa dikawal dan ditindaklanjuti baik di Dinas Pendidikan maupun di Satuan Pendidikan.
Sehingga tujuan dari kebijakan-kebijakan itu bisa terealisasi dan kalau bisa melebihi target yang ditentukan," pungkasnya.
