alexametrics
29.8 C
Denpasar
Sunday, May 22, 2022

Lagi, Fraksi Nasdem Sentil Pemerintah

SINGARAJA– Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD Buleleng kian bermanuver. Nasdem kembali menyentil Pemkab Buleleng, dalam pembahasan APBD Perubahan 2021.

 

Nasdem menganggap pemerintah tidak konsisten dengan rencana pembangunan pada tahun 2021.

 

Hal itu terungkap saat Rapat Paripuna DPRD Buleleng dengan agenda Pemandangan Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Buleleng atas Ranperda APBD Perubahan 2021, di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Buleleng, pada Kamis (30/9).

 

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Buleleng Ni Ketut Windrawati mengatakan, pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2021, pemerintah secara tegas mengarahkan kebijakan belanja daerah pada empat hal.

- Advertisement -

 

Yakni pertanian, pariwisata, UMKM, dan infrastruktur. Pemerintah bahkan mengangkat tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi Melalui Integrasi Pertanian dan Pariwisata” pada penyusunan program kerja tahun 2021.

Baca Juga:  Tiga Balon Dicoret, Hanya Tamba dan Widastra yang Siap Jadi Penantang

 

Sayangnya, menurut Windrawati, alokasi anggaran pemerintah tidak berpihak pada sektor-sektor tersebut. Utamanya sektor pertanian.

 

Anggaran belanja untuk sektor pertanian bahkan turun sebanyak Rp 2,39 miliar. Tadinya sektor pertanian mendapat alokasi belanja sebanyak Rp 32,66 miliar pada APBD 2021, kemudian direvisi menjadi Rp 30,27 miliar pada APBD Perubahan 2021.

 

“Padahal sektor pertanian menjadi penyumbang PDRB tertinggi pada tahun 2020. Mencapai 22,28 persen. Tapi mengapa anggaran di bidang pertanian ini terkesan kurang menjadi skala prioritas,” kata Windrawati.

 

Meski mendapat sorotan tajam, pemerintah memilih bergeming. Wakil Bupati Buleleng dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG tak banyak menanggapi kritik dari Fraksi Nasdem itu.

Baca Juga:  Dilantik Ketua DPRD Jembrana, Wijaya Resmi Anggota DPRD Hasil PAW

 

Sutjidra mengatakan, pihaknya telah meminta seluruh instansi mengoptimalkan alokasi anggaran yang ada. Sebab anggaran yang telah didistribusikan dalam APBD Perubahan sudah termasuk dalam alokasi anggaran yang maksimal.

 

“Saran, imbauan dan pendapat yang disampaikan melalui pendapat akhir fraksi, akan kami jadikan catatan yang berharga. Sehingga dapat meningkatkan dan mendorong SKPD dalam merealisasikan kegiatan dan anggaran,” kata Sutjidra. 

- Advertisement -

SINGARAJA– Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD Buleleng kian bermanuver. Nasdem kembali menyentil Pemkab Buleleng, dalam pembahasan APBD Perubahan 2021.

 

Nasdem menganggap pemerintah tidak konsisten dengan rencana pembangunan pada tahun 2021.

 

Hal itu terungkap saat Rapat Paripuna DPRD Buleleng dengan agenda Pemandangan Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Buleleng atas Ranperda APBD Perubahan 2021, di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Buleleng, pada Kamis (30/9).

 

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Buleleng Ni Ketut Windrawati mengatakan, pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2021, pemerintah secara tegas mengarahkan kebijakan belanja daerah pada empat hal.

 

Yakni pertanian, pariwisata, UMKM, dan infrastruktur. Pemerintah bahkan mengangkat tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi Melalui Integrasi Pertanian dan Pariwisata” pada penyusunan program kerja tahun 2021.

Baca Juga:  Perubahan Status Bank Buleleng Tertunda, Dewan Tagih Naskah Akademik

 

Sayangnya, menurut Windrawati, alokasi anggaran pemerintah tidak berpihak pada sektor-sektor tersebut. Utamanya sektor pertanian.

 

Anggaran belanja untuk sektor pertanian bahkan turun sebanyak Rp 2,39 miliar. Tadinya sektor pertanian mendapat alokasi belanja sebanyak Rp 32,66 miliar pada APBD 2021, kemudian direvisi menjadi Rp 30,27 miliar pada APBD Perubahan 2021.

 

“Padahal sektor pertanian menjadi penyumbang PDRB tertinggi pada tahun 2020. Mencapai 22,28 persen. Tapi mengapa anggaran di bidang pertanian ini terkesan kurang menjadi skala prioritas,” kata Windrawati.

 

Meski mendapat sorotan tajam, pemerintah memilih bergeming. Wakil Bupati Buleleng dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG tak banyak menanggapi kritik dari Fraksi Nasdem itu.

Baca Juga:  Kegiatan Belajar Mengajar Mulai Dilonggarkan untuk Perguruan Tinggi

 

Sutjidra mengatakan, pihaknya telah meminta seluruh instansi mengoptimalkan alokasi anggaran yang ada. Sebab anggaran yang telah didistribusikan dalam APBD Perubahan sudah termasuk dalam alokasi anggaran yang maksimal.

 

“Saran, imbauan dan pendapat yang disampaikan melalui pendapat akhir fraksi, akan kami jadikan catatan yang berharga. Sehingga dapat meningkatkan dan mendorong SKPD dalam merealisasikan kegiatan dan anggaran,” kata Sutjidra. 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/