27.6 C
Denpasar
Tuesday, January 31, 2023

Nah! PKS Usulkan Pegawai Negeri Tidak Ikut Nyoblos lewat Revisi UU ASN

JAKARTA- Muncul usulan untuk menjaga kenetralan pegawai negeri alias Aparatur Sipil Negara (ASN) agar mereka tidak usah ikut pencoblosan. Atau tidak usah ikut dalam pemilihan umum (Pemilu).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti hal itu dengan alas an agar peran ASN sebagai pegawai negeri bisa lebih maksimal dengan profesionalitasnya.

Ini disampaikan Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengusulkan hal pilih ASN di Pemilu atau Pilkada dihapus. Hal ini penting, untuk menjaga integritas dan profesionalitas ASN.

“Tidak boleh ada politisasi, tidak boleh jadi bendera (berafiliasi partai), jangan, merit sistem. Bahkan kita mendorong betul betul bagaimana kita punya kelenturan, temen temen ASN itu basisnya pada profesionalitasnya bukan strukturalnya, tapi kapasitas fungsionalnya,” kata Mardani kepada wartawan, Rabu (30/11).

Baca Juga:  Beberkan Ajaran Bung Karno, Sudirta: Kader adalah Otot, Biji Mata dan Otak Partai

Mardani menjelaskan, ASN ke depannya harus memiliki pemahaman yang cukup agar bisa bersaing dengan majunya birokrasi dengan negara-negara lain. Dia menilai, salah satu basis kemajuan negeri adalah birokrat-birokrat yang profesional, fungsional, tetapi dilindungi dari beragam kepentingan politik.

“Karena kalau semua di politisasi kasian. Negeri ini terlalu besar, Pak Habibie mengatakan we are not a country, we are continent kita bukan negeri, kita benua, dan kita betul betul, kaya India kenapa bisa kokoh karena ASN nya itu betul- betul menjaga profesionalitas dan solidaritas dari bangsa. Kita perlu ASN yang seperti itu,”  begitu alasan Mardani.

Oleh karena itu, Mardani mengatakan pihaknya mendukung pembahasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menghapuskan hak pilih bagi ASN. Saat ini, pihaknya sedang membahas mengenai rencana revisi UU ASN.

Baca Juga:  Golkar Gianyar Bimbang antara Usung Calon Sendiri atau Menumpang PDIP

“Saya termasuk pendukung ASN yang tidak perlu memiliki hak pilih biar betul-betul fokus. Mereka punya tugas yang jauh lebih besar ketimbang suara (hak pilih),” pungkas Mardani. (jawapos.com/JPG)

 



JAKARTA- Muncul usulan untuk menjaga kenetralan pegawai negeri alias Aparatur Sipil Negara (ASN) agar mereka tidak usah ikut pencoblosan. Atau tidak usah ikut dalam pemilihan umum (Pemilu).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti hal itu dengan alas an agar peran ASN sebagai pegawai negeri bisa lebih maksimal dengan profesionalitasnya.

Ini disampaikan Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengusulkan hal pilih ASN di Pemilu atau Pilkada dihapus. Hal ini penting, untuk menjaga integritas dan profesionalitas ASN.

“Tidak boleh ada politisasi, tidak boleh jadi bendera (berafiliasi partai), jangan, merit sistem. Bahkan kita mendorong betul betul bagaimana kita punya kelenturan, temen temen ASN itu basisnya pada profesionalitasnya bukan strukturalnya, tapi kapasitas fungsionalnya,” kata Mardani kepada wartawan, Rabu (30/11).

Baca Juga:  PAW Dana Tak Kunjung Diproses, Warga Abang Geruduk DPRD Karangasem

Mardani menjelaskan, ASN ke depannya harus memiliki pemahaman yang cukup agar bisa bersaing dengan majunya birokrasi dengan negara-negara lain. Dia menilai, salah satu basis kemajuan negeri adalah birokrat-birokrat yang profesional, fungsional, tetapi dilindungi dari beragam kepentingan politik.

“Karena kalau semua di politisasi kasian. Negeri ini terlalu besar, Pak Habibie mengatakan we are not a country, we are continent kita bukan negeri, kita benua, dan kita betul betul, kaya India kenapa bisa kokoh karena ASN nya itu betul- betul menjaga profesionalitas dan solidaritas dari bangsa. Kita perlu ASN yang seperti itu,”  begitu alasan Mardani.

Oleh karena itu, Mardani mengatakan pihaknya mendukung pembahasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menghapuskan hak pilih bagi ASN. Saat ini, pihaknya sedang membahas mengenai rencana revisi UU ASN.

Baca Juga:  Rancang Debat Kedua, KPU Bangli Siapkan Tema NKRI dan Kebangsaan

“Saya termasuk pendukung ASN yang tidak perlu memiliki hak pilih biar betul-betul fokus. Mereka punya tugas yang jauh lebih besar ketimbang suara (hak pilih),” pungkas Mardani. (jawapos.com/JPG)

 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru