alexametrics
25.4 C
Denpasar
Tuesday, August 9, 2022

Tidak Ambisius Jadi Ketua DPRD Bali, Adi Wiryatama: Itu Wewenang DPP

DENPASAR – PDI Perjuangan benar-benar berjaya pada Pemilu 2019. Hampir di seluruh ajang perebutan kursi dewan, baik kabupaten, provinsi, maupun pusat.

Bahkan, beberapa caleg DPRD provinsi berhasil meraup suara seharga DPR RI. Yang menarik, jumlah suara yang banyak tidak menjadi jaminan bisa menduduki kursi pimpinan DPRD.  

Berdasar penghitungan sementara, PDIP Bali mampu menyumbangkan 33 kursi dari total 55 kursi di DPRD Bali.

Raihan ini naik drastis dari perolehan kursi pada Pileg 2014 yang lalu yakni 24 kursi. Dengan jumlah sebanyak itu, kursi Ketua DPRD Bali dipastikan diisi kader moncong putih.

Selain I Nyoman Adi Wiryatama (Ketua DPRD Bali periode 2014-2019) dan Bendahara PDIP Bali Putu Mangku Mertayasa yang lolos ke DPRD Bali dari Dapil Buleleng, ada nama Kadek Diana yang berpeluang jadi Ketua DPRD Bali.

Baca Juga:  Parpol dan Caleg Absen, Bimtek KPU Diikuti Kursi Kosong

Menanggapi soal jatah kursi DPRD Bali sesuai hasil Pemilu 2019, politisi PDIP Nyoman Adi Wiryatama menegaskan bahwa itu merupakan wewenang DPP.

Selama ini, penempatan kader pada posisi pimpinan di legislatif lebih bersifat penugasan induk organisasi.

“Itu adalah penugasan induk organisasi. Ya, kalau ditugaskan, saya siap. Tidak ditugaskan ya tidak masalah buat saya. Itu ranahnya DPP. Saya sebagai prajurit siap-siap saja,” ujar Adi Wiryatama.

Saat disinggung mengenai perhitungan yang berlaku di internal partai, dia mengakui ada mekanisme yang mengacu pada beberapa tolok ukur DPP. 

“Banyak tolok ukurnya. Tidak ujug-ujug datang langsung jadi (ketua),” ujarnya. Soal tolok ukur itu, Adi setidaknya menyebutkan posisi jabatan di struktur kepengurusan, lama pengabdian kepada partai, sampai dengan senioritas.

Baca Juga:  Waktu Jadi Alasan Adi Terima ForBALI, Gendo: Jangan Mengada-ada!

Kalau perolehan suara? “Perolehan suara juga jadi tolak ukur. Itu kan prestasi. Semua tolak ukur itu nanti dikumpulkan, baru pimpinan DPP ambil keputusan,” jawabnya.

“Saya kira pendapat ini sama dengan teman-teman lainnya. Di PDIP tidak ada orang yang ambisius merebut ketua.

Karena itu tugas atau amanah partai. Wajib bagi setiap kader melaksanakannya,” pungkasnya. 



DENPASAR – PDI Perjuangan benar-benar berjaya pada Pemilu 2019. Hampir di seluruh ajang perebutan kursi dewan, baik kabupaten, provinsi, maupun pusat.

Bahkan, beberapa caleg DPRD provinsi berhasil meraup suara seharga DPR RI. Yang menarik, jumlah suara yang banyak tidak menjadi jaminan bisa menduduki kursi pimpinan DPRD.  

Berdasar penghitungan sementara, PDIP Bali mampu menyumbangkan 33 kursi dari total 55 kursi di DPRD Bali.

Raihan ini naik drastis dari perolehan kursi pada Pileg 2014 yang lalu yakni 24 kursi. Dengan jumlah sebanyak itu, kursi Ketua DPRD Bali dipastikan diisi kader moncong putih.

Selain I Nyoman Adi Wiryatama (Ketua DPRD Bali periode 2014-2019) dan Bendahara PDIP Bali Putu Mangku Mertayasa yang lolos ke DPRD Bali dari Dapil Buleleng, ada nama Kadek Diana yang berpeluang jadi Ketua DPRD Bali.

Baca Juga:  Seperti di KTP, Foto Surat Suara Tanpa Gerakan Tangan

Menanggapi soal jatah kursi DPRD Bali sesuai hasil Pemilu 2019, politisi PDIP Nyoman Adi Wiryatama menegaskan bahwa itu merupakan wewenang DPP.

Selama ini, penempatan kader pada posisi pimpinan di legislatif lebih bersifat penugasan induk organisasi.

“Itu adalah penugasan induk organisasi. Ya, kalau ditugaskan, saya siap. Tidak ditugaskan ya tidak masalah buat saya. Itu ranahnya DPP. Saya sebagai prajurit siap-siap saja,” ujar Adi Wiryatama.

Saat disinggung mengenai perhitungan yang berlaku di internal partai, dia mengakui ada mekanisme yang mengacu pada beberapa tolok ukur DPP. 

“Banyak tolok ukurnya. Tidak ujug-ujug datang langsung jadi (ketua),” ujarnya. Soal tolok ukur itu, Adi setidaknya menyebutkan posisi jabatan di struktur kepengurusan, lama pengabdian kepada partai, sampai dengan senioritas.

Baca Juga:  Giri Ketua DPC PDIP, Parwata Ketua Dewan, Ini Janjinya untuk Badung…

Kalau perolehan suara? “Perolehan suara juga jadi tolak ukur. Itu kan prestasi. Semua tolak ukur itu nanti dikumpulkan, baru pimpinan DPP ambil keputusan,” jawabnya.

“Saya kira pendapat ini sama dengan teman-teman lainnya. Di PDIP tidak ada orang yang ambisius merebut ketua.

Karena itu tugas atau amanah partai. Wajib bagi setiap kader melaksanakannya,” pungkasnya. 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/