27.6 C
Denpasar
Saturday, February 4, 2023

Golkar Anggap Musrenbang Desa Tidak Efektif, Ternyata Ini Alasannya!

SINGARAJA– Fraksi Golkar DPRD Buleleng menganggap Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan tidak efektif. Sebab usulan-usulan yang muncul dana Musrenbang Desa maupun Musrenbang Kelurahan, ternyata tak banyak usulan yang bisa dijawab pemerintah.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Buleleng Nyoman Gede Wandira Adi mengungkapkan, APBD Buleleng kini sebesar Rp 2,2 triliun. Dari anggaran sebesar itu, sebanyak Rp 212 miliar di antaranya digunakan untuk belanja modal.

Menurut Wandira anggaran sebesar Rp 212 miliar itu idealnya disisihkan untuk menjawab usulan-usulan yang disampaikan dalam Musrenbang Desa maupun Musrenbang Kelurahan. Anggaran yang disisihkan paling tidak sebesar 30 persen dari belanja modal, atau sekitar Rp 64 miliar di antaranya, digunakan untuk menjawab usulan dalam musrenbang.

Baca Juga:  Jokowi Setujui Usulan Wayan Sudirta Sosialisasikan Putusan MK

“Sekarang kan desa mengusulkan. Tapi usulannya tidak pernah terjawab oleh pemerintah. Idealnya kan ada pagu indikatif yang diplot ke masing-masing desa untuk menjawab usulan musrenbang. Sekarang kan musrenbang di desa/kelurahan itu ayem, karena mereka tahu usulan tidak akan bisa dijawab pemerintah daerah,” kata Wandira usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Buleleng, Rabu kemarin (9/11).

Bila pemerintah memberikan pagu indikatif, maka desa dan kelurahan diyakini mampu membuat perencanaan yang lebih matang. “Misalnya desa diberi pagu Rp 300 juta. Mereka ingin punya jalan produksi pertanian. Jadi mereka bisa berhitung, dengan pagu itu jalan mana yang diprioritaskan. Nanti programnya dipasang di Dinas Pertanian,” imbuhnya.

Sementara itu, Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengatakan, desa sudah memiliki banyak sumber pendapatan. Baik itu dana desa, alokasi dana desa, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, hingga pendapatan asli desa.

Baca Juga:  Pengangguran Meningkat Gegara Pandemi, Berharap Bisa Bekerja Kembali

Khusus soal perencanaan program, Lihadnyana mengatakan hal itu sudah disusun secara proporsional. Program itu bersumber dari hasil reses DPRD Buleleng, pokok pikiran DPRD Buleleng, usulan masyarakat, maupun Musrenbang Desa.

“Kita lihat dulu, kalau APBDes-nya terlalu kecil dan mereka butuh, ya kita lihat. Prinsipnya APBD itu kan untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau (usulan musrenbang) dijawab semua, nggak cukup APBD kita. Makanya ada skala prioritas. Kalau semua dipakai, sing ngidaang mayah gajih,” ujarnya. (eps)



SINGARAJA– Fraksi Golkar DPRD Buleleng menganggap Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan tidak efektif. Sebab usulan-usulan yang muncul dana Musrenbang Desa maupun Musrenbang Kelurahan, ternyata tak banyak usulan yang bisa dijawab pemerintah.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Buleleng Nyoman Gede Wandira Adi mengungkapkan, APBD Buleleng kini sebesar Rp 2,2 triliun. Dari anggaran sebesar itu, sebanyak Rp 212 miliar di antaranya digunakan untuk belanja modal.

Menurut Wandira anggaran sebesar Rp 212 miliar itu idealnya disisihkan untuk menjawab usulan-usulan yang disampaikan dalam Musrenbang Desa maupun Musrenbang Kelurahan. Anggaran yang disisihkan paling tidak sebesar 30 persen dari belanja modal, atau sekitar Rp 64 miliar di antaranya, digunakan untuk menjawab usulan dalam musrenbang.

Baca Juga:  Anggaran Tak Cukup, Sentil Eks Bupati Eka, DPRD Tabanan Bilang Begini

“Sekarang kan desa mengusulkan. Tapi usulannya tidak pernah terjawab oleh pemerintah. Idealnya kan ada pagu indikatif yang diplot ke masing-masing desa untuk menjawab usulan musrenbang. Sekarang kan musrenbang di desa/kelurahan itu ayem, karena mereka tahu usulan tidak akan bisa dijawab pemerintah daerah,” kata Wandira usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Buleleng, Rabu kemarin (9/11).

Bila pemerintah memberikan pagu indikatif, maka desa dan kelurahan diyakini mampu membuat perencanaan yang lebih matang. “Misalnya desa diberi pagu Rp 300 juta. Mereka ingin punya jalan produksi pertanian. Jadi mereka bisa berhitung, dengan pagu itu jalan mana yang diprioritaskan. Nanti programnya dipasang di Dinas Pertanian,” imbuhnya.

Sementara itu, Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengatakan, desa sudah memiliki banyak sumber pendapatan. Baik itu dana desa, alokasi dana desa, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, hingga pendapatan asli desa.

Baca Juga:  Gelar Pilkada saat Covid-19, Tiga KPU Daerah Ajukan Tambahan Dana

Khusus soal perencanaan program, Lihadnyana mengatakan hal itu sudah disusun secara proporsional. Program itu bersumber dari hasil reses DPRD Buleleng, pokok pikiran DPRD Buleleng, usulan masyarakat, maupun Musrenbang Desa.

“Kita lihat dulu, kalau APBDes-nya terlalu kecil dan mereka butuh, ya kita lihat. Prinsipnya APBD itu kan untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau (usulan musrenbang) dijawab semua, nggak cukup APBD kita. Makanya ada skala prioritas. Kalau semua dipakai, sing ngidaang mayah gajih,” ujarnya. (eps)


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru