alexametrics
26.5 C
Denpasar
Sunday, August 14, 2022

Dewan Tolak Hibah Dipangkas, Malah Minta Naik Rp 2 Miliar per Anggota

SINGARAJA – Wacana Pemerintah Kabupaten Buleleng memangkas fasilitasi dana hibah bansos bagi anggota DPRD Buleleng, nampaknya akan mendapat tentangan keras.

Sejumlah anggota DPRD Buleleng menolak dana hibah bansos dipangkas. Sebaliknya, anggota dewan justru meminta agar dana tersebut dinaikkan.

Penolakan itu mencuat, saat DPRD Buleleng membahas Rancangan APBD 2020 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Rapat Gabungan DPRD Buleleng, pekan lalu.

Rapat itu dipimpin Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna. Sejumlah anggota dewan pun meminta agar dana hibah bansos yang tadinya dialokasikan sebesar Rp 1 miliar per tahun per anggota dewan pada tahun 2019 ini, tak dipangkas.

Anggota justru meminta agar dana hibah bansos justru dialokasikan sebesar Rp 2 miliar per tahun per anggota, pada tahun 2020 mendatang.

“Komunikasi dengan eksekutif katanya tahun depan hanya Rp 500 juta (per orang per tahun). Saat ini belum bisa kami setujui. Karena kami mengusulkan Rp 2 miliar,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Buleleng, H. Mulyadi Putra.

Baca Juga:  Pemerintah Jamin Pasokan Elpiji Aman Sebulan ke Depan

Mulyadi beralasan, dana hibah bansos itu sangat dibutuhkan masyarakat. Pemicunya, banyak program kegiatan yang diusulkan pada Musrenbang tingkat desa, tak bisa diakomodasi dalam Musrenbang kabupaten.

Sehingga masyarakat pun hanya bisa menggantungkan harapannya lewat alokasi dana hibah bansos.

“Kenapa kami ingin Rp 2 miliar, karena ini bisa langsung menyentuh ke masyarakat. Dengan perhitungan kami, meski dengan hibah bansos tetap di angka Rp 1 miliar, proyek-proyek pemerintah itu tetap bisa jalan kok,” katanya.

Disisi lain, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna meminta agar anggota dewan bisa menerima usulan pemangkasan dana hibah bansos pada 2020 mendatang.

Penyebabnya, kebutuhan anggaran pemerintah cukup besar. Mulai dari lanjutan pembangunan Pasar Banyuasri hingga program-program bidang pertanian.

Baca Juga:  HOT! Mundur dari Penjaringan Golkar, Artha Dipa Singgung Mas Sumatri

“Sebenarnya hibah bansos ini kan ranah eksekutif. Kita di legislatif kan hanya memfasilitasi saja. Syukur-syukur sudah diberi kesempatan. Kalau di daerah lain, misalnya di Tabanan, sudah tidak ada hibah bansos,” kata Supriatna.

Ia pun meminta agar anggota dewan menyampaikan usulan pembangunan melalui jalur penyampaian pokok-pokok pikiran yang diserap selama melakukan reses.

Program-program yang muncul, dapat diajukan pada eksekutif melalui jalur ini. Sementara itu Asisten Administrasi Umum Setda Buleleng Gede Suyasa mengatakan, pihaknya tak bisa menyatakan apakah akan menyetujui usulan penambahan hibah bansos itu.

“Kebutuhan anggaran untuk pembangunan fisik tahun depan sangat besar. Pasar Banyuasri saja butuh anggaran lagi Rp 130 miliar.

Apa yang jadi keinginan anggota dewan, akan kami sampaikan pada Pak Sekda dan Pak Bupati dulu,” kata Suyasa. 



SINGARAJA – Wacana Pemerintah Kabupaten Buleleng memangkas fasilitasi dana hibah bansos bagi anggota DPRD Buleleng, nampaknya akan mendapat tentangan keras.

Sejumlah anggota DPRD Buleleng menolak dana hibah bansos dipangkas. Sebaliknya, anggota dewan justru meminta agar dana tersebut dinaikkan.

Penolakan itu mencuat, saat DPRD Buleleng membahas Rancangan APBD 2020 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Rapat Gabungan DPRD Buleleng, pekan lalu.

Rapat itu dipimpin Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna. Sejumlah anggota dewan pun meminta agar dana hibah bansos yang tadinya dialokasikan sebesar Rp 1 miliar per tahun per anggota dewan pada tahun 2019 ini, tak dipangkas.

Anggota justru meminta agar dana hibah bansos justru dialokasikan sebesar Rp 2 miliar per tahun per anggota, pada tahun 2020 mendatang.

“Komunikasi dengan eksekutif katanya tahun depan hanya Rp 500 juta (per orang per tahun). Saat ini belum bisa kami setujui. Karena kami mengusulkan Rp 2 miliar,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Buleleng, H. Mulyadi Putra.

Baca Juga:  FIX! Golkar dan Nasdem Badung Sepakat Koalisi Hadang Paket GiriAsa

Mulyadi beralasan, dana hibah bansos itu sangat dibutuhkan masyarakat. Pemicunya, banyak program kegiatan yang diusulkan pada Musrenbang tingkat desa, tak bisa diakomodasi dalam Musrenbang kabupaten.

Sehingga masyarakat pun hanya bisa menggantungkan harapannya lewat alokasi dana hibah bansos.

“Kenapa kami ingin Rp 2 miliar, karena ini bisa langsung menyentuh ke masyarakat. Dengan perhitungan kami, meski dengan hibah bansos tetap di angka Rp 1 miliar, proyek-proyek pemerintah itu tetap bisa jalan kok,” katanya.

Disisi lain, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna meminta agar anggota dewan bisa menerima usulan pemangkasan dana hibah bansos pada 2020 mendatang.

Penyebabnya, kebutuhan anggaran pemerintah cukup besar. Mulai dari lanjutan pembangunan Pasar Banyuasri hingga program-program bidang pertanian.

Baca Juga:  Naikkan Harga Bibit Sapi, Ketua Kelompok Ternak Sari Amerta Jadi TSK

“Sebenarnya hibah bansos ini kan ranah eksekutif. Kita di legislatif kan hanya memfasilitasi saja. Syukur-syukur sudah diberi kesempatan. Kalau di daerah lain, misalnya di Tabanan, sudah tidak ada hibah bansos,” kata Supriatna.

Ia pun meminta agar anggota dewan menyampaikan usulan pembangunan melalui jalur penyampaian pokok-pokok pikiran yang diserap selama melakukan reses.

Program-program yang muncul, dapat diajukan pada eksekutif melalui jalur ini. Sementara itu Asisten Administrasi Umum Setda Buleleng Gede Suyasa mengatakan, pihaknya tak bisa menyatakan apakah akan menyetujui usulan penambahan hibah bansos itu.

“Kebutuhan anggaran untuk pembangunan fisik tahun depan sangat besar. Pasar Banyuasri saja butuh anggaran lagi Rp 130 miliar.

Apa yang jadi keinginan anggota dewan, akan kami sampaikan pada Pak Sekda dan Pak Bupati dulu,” kata Suyasa. 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/