27.6 C
Denpasar
Friday, March 31, 2023

Kepala BNPT : Pemilu 2024 Rawan Ditunggangi Kelompok Ekstrem

RadarBali.id– Pemilu 2024 masih belum lapang jalannya. Masih saja ada pihak-pihak tertentu yang punya agenda untuk kepentingan kelompoknya masing-masing.

Pemilu 2024 berpotensi ditunggangi kepentingan kelompok ekstremis, bahkan teroris. Hal itu menjadi salah satu isu yang diantisipasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) setahun ke depan.

Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar mengatakan, meski kelompok ekstremis menolak legalitas pelaksanaan pemilu, mereka tetap berupaya menciptakan kekacauan melalui pemilu. Tentunya memanfaatkan suhu politik yang memanas.

”Ada itu. Sudah ada perubahan strategi dari peluru (teror langsung) ke kotak suara,” ujarnya dalam dialog kebangsaan bersama parpol dalam persiapan pemilu di Jakarta kemarin (13/3/2023). Bahkan, lanjut Boy, pihaknya menengarai ada sejumlah oknum ekstremis yang sudah masuk ke dalam partai politik.

Baca Juga:  Pilwali Denpasar 2020 Sisakan Anggaran Rp 7 Miliar Lebih

Untungnya, partai politik yang terindikasi disusupi ekstremis itu gagal lolos dalam verifikasi calon peserta pemilu di KPU RI. Salah satu yang berpotensi ditunggangi adalah isu SARA yang akan memecah belah masyarakat. Mereka berharap terjadi kekerasan di masyarakat.

”Ini satu siasat jaringan yang terafiliasi kelompok intoleran untuk bisa menjadi bagian dari pesta demokrasi dengan masuk ke dalam pesta demokrasi kita,” imbuhnya.

Untuk meminimalkan agenda tersebut, pihaknya menggandeng KPU, Bawaslu, dan partai politik. Harapannya, semua stakeholder bisa mencegah pola kampanye politik yang berorientasi pecah belah melalui isu identitas.

Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi upaya mitigasi yang dilakukan BNPT. Dia mengatakan, isu polarisasi yang berpotensi disusupi sudah menjadi perhatian pemerintah. Sejumlah upaya sudah dilakukan. Di antaranya, mengurangi masa kampanye dari biasanya lebih dari tiga bulan menjadi 75 hari saja.

Baca Juga:  Jokowi Setujui Usulan Wayan Sudirta Sosialisasikan Putusan MK

”Masa kampanye itu adalah masa rawan terjadinya polarisasi. Jadi, ini akan mengurangi potensi keterbelahan,” ujarnya.Kedua, lanjut Tito, pemerintah akan terus menggaungkan isu kebinekaan di masyarakat.

Sementara itu, Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin mengingatkan partai untuk tidak menghalalkan segala cara demi meraih kemenangan.

Dia berharap polarisasi masyarakat pada Pemilu 2019 jangan sampai terulang kembali. Parpol harus menggunakan cara-cara yang tepat dalam menggaet suara rakyat. Tidak dengan cara yang bisa menimbulkan perpecahan.

”Tidak menggunakan narasi-narasi yang bisa merusak keutuhan bangsa. Dan tidak menghalalkan semua cara untuk memperoleh kemenangan,” kata Ma’ruf kepada wartawan seusai acara.[JPG/jawapos.com]



RadarBali.id– Pemilu 2024 masih belum lapang jalannya. Masih saja ada pihak-pihak tertentu yang punya agenda untuk kepentingan kelompoknya masing-masing.

Pemilu 2024 berpotensi ditunggangi kepentingan kelompok ekstremis, bahkan teroris. Hal itu menjadi salah satu isu yang diantisipasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) setahun ke depan.

Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar mengatakan, meski kelompok ekstremis menolak legalitas pelaksanaan pemilu, mereka tetap berupaya menciptakan kekacauan melalui pemilu. Tentunya memanfaatkan suhu politik yang memanas.

”Ada itu. Sudah ada perubahan strategi dari peluru (teror langsung) ke kotak suara,” ujarnya dalam dialog kebangsaan bersama parpol dalam persiapan pemilu di Jakarta kemarin (13/3/2023). Bahkan, lanjut Boy, pihaknya menengarai ada sejumlah oknum ekstremis yang sudah masuk ke dalam partai politik.

Baca Juga:  Masa Tenang, Medsos Dua Paslon Kian Riuh, Bawaslu Hanya Bisa Mengimbau

Untungnya, partai politik yang terindikasi disusupi ekstremis itu gagal lolos dalam verifikasi calon peserta pemilu di KPU RI. Salah satu yang berpotensi ditunggangi adalah isu SARA yang akan memecah belah masyarakat. Mereka berharap terjadi kekerasan di masyarakat.

”Ini satu siasat jaringan yang terafiliasi kelompok intoleran untuk bisa menjadi bagian dari pesta demokrasi dengan masuk ke dalam pesta demokrasi kita,” imbuhnya.

Untuk meminimalkan agenda tersebut, pihaknya menggandeng KPU, Bawaslu, dan partai politik. Harapannya, semua stakeholder bisa mencegah pola kampanye politik yang berorientasi pecah belah melalui isu identitas.

Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi upaya mitigasi yang dilakukan BNPT. Dia mengatakan, isu polarisasi yang berpotensi disusupi sudah menjadi perhatian pemerintah. Sejumlah upaya sudah dilakukan. Di antaranya, mengurangi masa kampanye dari biasanya lebih dari tiga bulan menjadi 75 hari saja.

Baca Juga:  Sugawa Korry: Calon di Pilkada Jembrana Tidak Harus Kader Golkar

”Masa kampanye itu adalah masa rawan terjadinya polarisasi. Jadi, ini akan mengurangi potensi keterbelahan,” ujarnya.Kedua, lanjut Tito, pemerintah akan terus menggaungkan isu kebinekaan di masyarakat.

Sementara itu, Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin mengingatkan partai untuk tidak menghalalkan segala cara demi meraih kemenangan.

Dia berharap polarisasi masyarakat pada Pemilu 2019 jangan sampai terulang kembali. Parpol harus menggunakan cara-cara yang tepat dalam menggaet suara rakyat. Tidak dengan cara yang bisa menimbulkan perpecahan.

”Tidak menggunakan narasi-narasi yang bisa merusak keutuhan bangsa. Dan tidak menghalalkan semua cara untuk memperoleh kemenangan,” kata Ma’ruf kepada wartawan seusai acara.[JPG/jawapos.com]


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru