DENPASAR, Radar Bali– Kader Partai Golkar berkumpul di Sekretariat DPD 1 Partai Golkar Bali, Sabtu (18/9). Seluruhnya disiapkan menjadi Pengurus Badan Saksi Nasional (BSN) Partai Golkar Bali.
BSN ini disiapkan untuk mendata, merekrut, dan mengawal saksi Partai Golkar di semua tempat pemungutan suara (TPS) di Pulau Dewata.
Dalam pertemuan ini, dikenalkan aplikasi sistem manajemen pengelolaan database saksi, mapping, dan audit data saksi Partai Golkar hasil rekrutmen.
Training of trainer Badan Saksi Nasional disiapkan untuk menyongsong hajatan politik tahun 2024.
Rapat Koordinasi Daerah Badan Saksi Nasional (Rakorda BSN) Partai Golkar Provinsi Bali ini dihadiri Ketua Badan Saksi Nasional (BSN) Pusat, Syahmud Ngabalin dan Ketua Umum Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG), Ilham Permana merangkap Wakil Ketua DPP Golkar Bidang Pemuda dan Olahraga.
Turut hadir anggota Komisi II DPR RI, Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra dan jajaran pengurus Golkar Bali dan kabupaten/kota se-Bali. Lewat aplikasi ini, Golkar Bali akan mengelola saksi, mapping, audit data saksi Partai Golkar.
Ketua DPD 1 Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry mengatakan BSN ini adalah persiapan awal untuk menentukan saksi-saksi yang akan dipersiapkan untuk bertugas di Pemilu 2024.
“Golkar Bali menggelar rapat terarah, terencana, bertahap, dan berkesinambungan. Nanti kita akan tindaklanjuti lebih lanjut. Aplikasi ini akan sangat efektif karena semua by system,” ucap Sugawa Korry sembari menegaskan koordinasi dan pemantapan tugas BSN ditujukan untuk pemenangan Pemilu 2024.
Menariknya, aplikasi sistem manajemen pengelolaan database saksi, mapping, dan audit data saksi Partai Golkar ini tidak mengesampingkan kearifan lokal.
Hal tersebut tegas Sugawa Korry menunjukkan bahwa Golkar Bali akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat lokal seperti desa adat, LPD, subak.
Disinggung apakah persiapan BSN itu akan mengantarkan dirinya sebagai calon Gubernur Bali di Pemilihan Gubernur Bali tahun 2024, Sugawa Korry menegaskan hal itu murni urusan DPP.
“Bahasa Gubernur itu urusan DPP. Kalau saya sih belum terpikirkan. Yang saya pikirkan adalah bagaimana menata Golkar Bali. Jika partai politik menugaskan saya tidak mau berandai-andai. Supaya tidak informasinya keliru, kita akan fokus menata Golkar, termasuk saksi,” tegas akademisi merangkap politisi asal Buleleng itu.
