alexametrics
26.5 C
Denpasar
Saturday, August 13, 2022

Ikuti Perintah Jokowi, Koster Pangkas Produk Hukum Hambat Investasi

DENPASAR – Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada kepala daerah agar tidak membuat peraturan yang menghambat investasi, perizinan dan sebagainya.

Perintah Presiden Jokowi itupun berlaku di Bali. Bahkan, Gubernur Bali Wayan Koster dalam sidang Paripurna di DPRD Bali Senin (18/11) menyebut

akan melakukan evaluasi terhadap produk hukum yang sudah berjalan demi mengikuti arahan Presiden Jokowi.

“Saya akan segera membentuk Tim Review, untuk mengevaluasi dan mengkaji secara cermat produk hukum yang ada sekaligus menyederhanakan Peraturan melalui omnibus law di daerah,” ujarnya.

Review ini sangat penting agar peraturan yang dibuat bisa mendukung percepatan pengambilan keputusan, mengakomodasi perubahan secara fleksibel dan mempermudah proses perijinan serta investasi.

Terkait dengan arahan Presiden Jokowi, Gubernur Koster mengklaim semua produk perda dan pergub yang ditetapkan sejak da menjabat tidak satupun yang bersifat menghambat investasi maupun membebani masyarakat. 

Baca Juga:  Rekomendasi DPP PDIP Turun? Berikut Daftar Isu Paslon yang Beredar


DENPASAR – Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada kepala daerah agar tidak membuat peraturan yang menghambat investasi, perizinan dan sebagainya.

Perintah Presiden Jokowi itupun berlaku di Bali. Bahkan, Gubernur Bali Wayan Koster dalam sidang Paripurna di DPRD Bali Senin (18/11) menyebut

akan melakukan evaluasi terhadap produk hukum yang sudah berjalan demi mengikuti arahan Presiden Jokowi.

“Saya akan segera membentuk Tim Review, untuk mengevaluasi dan mengkaji secara cermat produk hukum yang ada sekaligus menyederhanakan Peraturan melalui omnibus law di daerah,” ujarnya.

Review ini sangat penting agar peraturan yang dibuat bisa mendukung percepatan pengambilan keputusan, mengakomodasi perubahan secara fleksibel dan mempermudah proses perijinan serta investasi.

Terkait dengan arahan Presiden Jokowi, Gubernur Koster mengklaim semua produk perda dan pergub yang ditetapkan sejak da menjabat tidak satupun yang bersifat menghambat investasi maupun membebani masyarakat. 

Baca Juga:  Demi Bali, Golkar Tegaskan UU Nomor 33/2004 Harus Direvisi

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/