alexametrics
26.5 C
Denpasar
Thursday, August 18, 2022

Rektor Undiksha Teriak Minta Pemilu 2024 Tak Ditunda, Ada Apa?

SINGARAJA – Rektor Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), Prof. I Nyoman Jampel tiba-tiba “berteriak” soal Pemilu 2024. Prof Jampel meminta agar Pemilu 2024 dilaksanakan tepat waktu alias tak ditunda.

Dia juga berharap elite politik tidak melakukan manuver. Karena penundaan pemilu berpotensi melanggar konstitusi dan memicu masalah tata negara.

 

Hal itu diungkapkan Prof. I Nyoman Jampel. Menurut Jampel semula dirinya tak terlalu mengikuti isu politik nasional. Namun sepekan terakhir, ia mulai gelisah. Seiring dengan munculnya ide penundaan Pemilu 2024.

 

Ia menyatakan penundaan pemilu bukan langakh yang tepat. Jampel dengan tegas menyebutkan, pemilu telah diatur dalam konstitusi. Dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu penundaan Pemilu justru memicu masalah stabilitas negara. Terutama dalam hal politik.

Baca Juga:  NasDem Gelar Sekolah Legislatif, Presiden Jokowi Beri Kuliah Umum

 

“Kalau ditunda, ini bisa menimbulkan masalah bagi penyelenggaraan negara. Lebih baik konsisten saja. Laksanakan apa yang sudah diatur dalam regulasi. Semua pihak sebaiknya taat pada konstitusi negara,” kata Jampel di Singaraja, Bali, Sabtu (26/2).

 

Ketimbang menunda pemilu, elite politik sebaikanya mulai melakukan edukasi politik pada masyarakat. Terutama kalangan pemilih pemula. Sehingga Pemilu 2024 dapat dilaksanakan sesuai asas Luber Jurdil, yang notabene akronim dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

 

“Toh Pemilu ini amanat undang-undang. Apalagi sudah ada kesepakatan antara DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu soal waktu pemungutan suara. Lebih baik fokus ke sana saja saat ini,” imbuhnya.

Baca Juga:  Serba Merah, Naik Sepeda Keliling Bali Demi Megawati

 

Asal tahu saja, usul penundaan Pemilu kembali mencuat. Kali ini usulan itu diikuti dengan ide perpanjangan masa jabatan kepala negara.

Ide itu dilontarkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Selain PKB, ide itu juga disetujui Partai Amanat Nasional (PAN).



SINGARAJA – Rektor Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), Prof. I Nyoman Jampel tiba-tiba “berteriak” soal Pemilu 2024. Prof Jampel meminta agar Pemilu 2024 dilaksanakan tepat waktu alias tak ditunda.

Dia juga berharap elite politik tidak melakukan manuver. Karena penundaan pemilu berpotensi melanggar konstitusi dan memicu masalah tata negara.

 

Hal itu diungkapkan Prof. I Nyoman Jampel. Menurut Jampel semula dirinya tak terlalu mengikuti isu politik nasional. Namun sepekan terakhir, ia mulai gelisah. Seiring dengan munculnya ide penundaan Pemilu 2024.

 

Ia menyatakan penundaan pemilu bukan langakh yang tepat. Jampel dengan tegas menyebutkan, pemilu telah diatur dalam konstitusi. Dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu penundaan Pemilu justru memicu masalah stabilitas negara. Terutama dalam hal politik.

Baca Juga:  Warga Angantaka Geruduk Kantor Bupati Terkait Pilkel Bermasalah

 

“Kalau ditunda, ini bisa menimbulkan masalah bagi penyelenggaraan negara. Lebih baik konsisten saja. Laksanakan apa yang sudah diatur dalam regulasi. Semua pihak sebaiknya taat pada konstitusi negara,” kata Jampel di Singaraja, Bali, Sabtu (26/2).

 

Ketimbang menunda pemilu, elite politik sebaikanya mulai melakukan edukasi politik pada masyarakat. Terutama kalangan pemilih pemula. Sehingga Pemilu 2024 dapat dilaksanakan sesuai asas Luber Jurdil, yang notabene akronim dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

 

“Toh Pemilu ini amanat undang-undang. Apalagi sudah ada kesepakatan antara DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu soal waktu pemungutan suara. Lebih baik fokus ke sana saja saat ini,” imbuhnya.

Baca Juga:  Mega Terkesan Foto Bareng Probowo, PDIP Copot Kader Tak Disiplin

 

Asal tahu saja, usul penundaan Pemilu kembali mencuat. Kali ini usulan itu diikuti dengan ide perpanjangan masa jabatan kepala negara.

Ide itu dilontarkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Selain PKB, ide itu juga disetujui Partai Amanat Nasional (PAN).


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/