DENPASAR, Radar Bali – Polemik Piala Dunia U-20 yang akan diselenggarakan di Indonesia salah satunya Bali terancam dibatalkan FIFA. Hal ini dipicu penolakan Timnas U-20 Israel oleh Gubernur Bali Wayan Koster.
Golkar Bali berharap Pemprov Bali mengikuti pemerintah pusat supaya event penting itu terselenggara di Indonesia.
Mengingat pentingnya event ini untuk Bali khususnya dan Indonesia, Golkar menyayangkan rencana pengundian grup Piala Dunia U-20 di Pulau Dewata dibatalkan.
Hal itu diungkapkan dalam pandangan umum Fraksi Golkar saat Rapat Paripurna VII DPRD Bali, dibacakan I Made Suardana di hadapan Wakil Gubernur Bali serta anggota DPRD Bali dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (27/3) lalu.
Golkar menyampaikan fenomena larangan tim negara Israel untuk ikut hadir di Bali dalam rangkaian kejuaraan dunia FIFA U-20 menimbulkan posisi Bali sebagai daerah pariwisata dan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangat dilematis.
Partai dengan lambang pohon beringin ini berharap Pemprov Bali menjadikan ini pengalaman berharga ke depan.
“Sebelum memutuskan menerima event internasional yang akan diselenggarakan di Bali, Fraksi Partai Golkar mendukung sepenuhnya keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat,” terang Suardana.
Sementara itu, Ketua DPD Golkar Bali, Dr I Nyoman Sugawa Korry menyampaikan yang sama.
Larangan tim sepak bola Israel, telah menjadi media pro dan kontra yang meluas di seluruh lapisan masyarakat, termasuk di Bali.
Melalui pandangan umum Fraksi Partai Golkar DPRD Bali, yang dibacakan Made Suardana, Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa penolakan tim Israel hadir dalam World Cup U-20 di Bali, berdampak dilematis terhadap posisi Bali sebagai daerah pariwisata.
“Masyarakat yang menjunjung tinggi asas sportivitas dan sebagai bagian dari NKRI. Kami berharap ke depan, sebelum menerima event internasional, sebelumnya dikaji dengan cermat dampak politis yang ditimbulkan,” ucap Sugawa.
Golkar berharap Pemerintah Daerah Bali sebagai bagian dari NKRI mengikuti keputusan yang diambil pemerintah pusat di mana saat ini pemerintah pusat sedang merumuskan jalan terbaik. (feb/ken)
