alexametrics
25.8 C
Denpasar
Friday, May 27, 2022

Gubernur Koster Setujui Ranperda Penggabungan OPD

DENPASAR, Radar Bali – Rapat Paripurna ke-19 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021 DPRD Provinsi Bali digelar Rabu (28/7). Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati hadir langsung dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama. Dua ranperda disetujui oleh Gubernur Bali, yakni Pertanggungjawaban APBD 2020 dan Ranperda Penggabungan OPD. 

Meski demikian paripurna tak berjalan mulus. Dewan ragu terkait usulan penggabungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). “Satpol PP memiliki beban tugas yang tidak sedikit. Begitu pula Bakesbangpol memiliki tugas-tugas yang tidak kalah beratnya dan yang lebih spesifik lagi adalah soal perumpunan urusan pemerintahan yang tidak sama. Di mana Bakesbangpol melaksanakan urusan pemerintahan umum, sedangkan Satpol PP melaksanakan urusan pemerintahan konkuren,” ujar Ketua Pansus Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, I Nyoman Adnyana. 

Politisi senior PDI Perjuangan asal Bangli tersebut menjelaskan naskah Raperda Perubahan yang mengubah satu pasal, yakni Pasal 3 Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. “Semangat perubahan ketiga Perda Nomor 10 Tahun 2016 adalah efektivitas, efisiensi, dan pelayanan lebih baik kepada masyarakat. Di sisi lain, perubahan juga harus memenuhi kompetensi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; pembagian habis tugas; rentang kendali; tata kerja yang jelas; dan fleksibilitas,” jelasnya. 

Baca Juga:  Fasilitasi Paslon, Bawaslu Pastikan Kades dan Sekdes Tak Melanggar UU

Ungkapnya, perubahan pembentukan dan susunan perangkat daerah ini memang menjadi kewenangan daerah. Dalam Pasal 3 Ranperda dimaksud, diusulkan dibentuk 17 Dinas dan 8 Badan. Di mana ada beberapa urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh dinas atau badan ditata kembali. 

“Urusan pemerintahan bidang kearsipan yang semula diselenggarakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali ditata kembali untuk diselenggarakan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Sehingga menjadi Dinas Kebudayaan dan Arsip Daerah Provinsi Bali,” sambungnya. 

Sedangkan urusan pemerintahan bidang perpustakaan yang semula diselenggarakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali. Ditata kembali untuk diselenggarakan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali yang menjadi Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, dan Perpustakaan Provinsi Bali. “Untuk mendukung penyelenggaraan perpustakaan, dibentuk UPT Pengembangan Layanan Perpustakaan,” imbuhnya. 

Baca Juga:  Jalani Rapid Test Covid-19, DPRD Bali Di-Bully Ribuan Warganet

Sementara itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali ditata dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali menjadi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali. Sedangkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali ditata dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali. “Untuk mendukung Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (pengembangan SDM) dibentuk UPT Pengembangan Kompetensi,” jelasnya.

Terkait dengan rencana penggabungan antara Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga dengan Perpustakaan dan penggabungan antara Dinas Kebudayaan dengan Kearsipan relatif lebih memungkinkan. Karena sama-sama sebagai urusan konkuren Pemerintah Daerah, walaupun bukan satu rumpun yang sama. 


DENPASAR, Radar Bali – Rapat Paripurna ke-19 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021 DPRD Provinsi Bali digelar Rabu (28/7). Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati hadir langsung dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama. Dua ranperda disetujui oleh Gubernur Bali, yakni Pertanggungjawaban APBD 2020 dan Ranperda Penggabungan OPD. 

Meski demikian paripurna tak berjalan mulus. Dewan ragu terkait usulan penggabungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). “Satpol PP memiliki beban tugas yang tidak sedikit. Begitu pula Bakesbangpol memiliki tugas-tugas yang tidak kalah beratnya dan yang lebih spesifik lagi adalah soal perumpunan urusan pemerintahan yang tidak sama. Di mana Bakesbangpol melaksanakan urusan pemerintahan umum, sedangkan Satpol PP melaksanakan urusan pemerintahan konkuren,” ujar Ketua Pansus Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, I Nyoman Adnyana. 

Politisi senior PDI Perjuangan asal Bangli tersebut menjelaskan naskah Raperda Perubahan yang mengubah satu pasal, yakni Pasal 3 Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. “Semangat perubahan ketiga Perda Nomor 10 Tahun 2016 adalah efektivitas, efisiensi, dan pelayanan lebih baik kepada masyarakat. Di sisi lain, perubahan juga harus memenuhi kompetensi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; pembagian habis tugas; rentang kendali; tata kerja yang jelas; dan fleksibilitas,” jelasnya. 

Baca Juga:  Final, Kadisdik Bali Pastikan Tak Bisa Cairkan Beasiswa Miskin

Ungkapnya, perubahan pembentukan dan susunan perangkat daerah ini memang menjadi kewenangan daerah. Dalam Pasal 3 Ranperda dimaksud, diusulkan dibentuk 17 Dinas dan 8 Badan. Di mana ada beberapa urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh dinas atau badan ditata kembali. 

“Urusan pemerintahan bidang kearsipan yang semula diselenggarakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali ditata kembali untuk diselenggarakan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Sehingga menjadi Dinas Kebudayaan dan Arsip Daerah Provinsi Bali,” sambungnya. 

Sedangkan urusan pemerintahan bidang perpustakaan yang semula diselenggarakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali. Ditata kembali untuk diselenggarakan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali yang menjadi Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, dan Perpustakaan Provinsi Bali. “Untuk mendukung penyelenggaraan perpustakaan, dibentuk UPT Pengembangan Layanan Perpustakaan,” imbuhnya. 

Baca Juga:  Satu Anggota Panwascam Pengganti Dilantik

Sementara itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali ditata dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali menjadi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali. Sedangkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali ditata dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali. “Untuk mendukung Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (pengembangan SDM) dibentuk UPT Pengembangan Kompetensi,” jelasnya.

Terkait dengan rencana penggabungan antara Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga dengan Perpustakaan dan penggabungan antara Dinas Kebudayaan dengan Kearsipan relatif lebih memungkinkan. Karena sama-sama sebagai urusan konkuren Pemerintah Daerah, walaupun bukan satu rumpun yang sama. 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/