alexametrics
24.8 C
Denpasar
Tuesday, May 24, 2022

Golkar Bali Siap Rangkul Eksportir Buah

 

DENPASAR, Radar Bali –  DPD 1 Golkar Bali memberikan perhatian lebih pada sektor perkebunan Bali. Sayangnya, permasalahan birokrasi menjadi kendala bagi para petani. Dari webinar yang diselenggarakan Badan Pemberdayaan dan Pembina Partai Golkar (BP3PG)  Pelatihan Registrasi Perkebunan Buah Ekspor Petani Bali (manggis, salak dan buah naga) kemarin (30/7) Partai Golkar menyatakan komitmen membentuk tim instruktur bekerja sama dengan eksportir buah anggota pengurus badan pembinaan dan pemberdayaan petani. 

“Kami akan bentuk tim instruktur bekerja sama dengan eksportir buah anggota pengurus  Badan Pembinaan dan Pemberdayaan petani Golkar Bali,” ucap Ketua DPD 1 Golkar Bali, I Nyoman Sugawa Korry diwawancarai usai kegiatan. 

Sugawa Korry mengatakan dalam rangka membentuk keseimbangan baru struktur ekonomi  pada sektor pertanian, maka harus didorong lebih maju salah satu produk petani punya nilai lebih dan tambah sehingga bisa diekspor. Sayangnya kendala salah satunya harus registrasi kelompok itu sehingga Golkar Bali akan melatih dan membina para petani. 

Baca Juga:  “Saya Dianggap Kotoran, Saya Tahu Diri, Jadi Saya Harus Keluar”

Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali dinilai harus menyederhanakan proses administrasi untuk eksportir ini. “Ternyata muncul kendala terlalu rumit kami mohon pemerintah menyederhanakan proses administrasi kemudian kami juga akan terus berusaha melakukan pendidikan virtual ini. Salah satunya paham kualitas menjaga ketahanan pangan oleh demikian petani tak bisa dibuatkan sendiri harus dibantu oleh Golkar di dalamnya,” ujarnya. 

Imbuhnya, Golkar Bali akan mendorong agar masyarakat mencintai dan menyejahterakan para petani. Jika petani hidup sejahtera, maka kondisi itu akan mendorong produktivitas sekaligus kualitas hasil pertanian. Secara otomatis juga akan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian termasuk tingkat ekspor. 

Sementara itu, Ketua BP3PG, Jro Putu Tesan menyatakan awalnya kelompok perkebunan ini harus registrasi sejak 2005. Kelompok mendapatkan bantuan bibit manggis diregistrasi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sebelum registrasi dapat sekolah lapangan. Terkena pandemi setelah 2020 tidak ada program tersebut. Selain itu ada juga kelompok yang habis masa waktunya. “Sehingga untuk registrasi lagi seperti mengawal registrasi itu keluar untuk perorangan diajukan per kelompok,” jelasnya. 

Baca Juga:  Oknum KPPS Diduga Main Curang, Coblosan di TPS 11 Ricuh

- Advertisement -

Golkar Bali berharap 100 persen kebun didaftarkan sehingga harus ada kerja samanya dengan berbagai stakeholder untuk bergandengan tangan. Terkait birokrasi ada namanya anjuran dan wajib. Diharapkan hal minor bisa dipangkas tapi tetap mengikuti regulasi standar. Petani didampingi oleh dinas untuk memenuhi persyaratan kalau dari Dinas Pertanian tidak sanggup Golkar dan perusahaan akan membantu. “Tugas Dinas Pertanian Provinsi Bali memverifikasi dan menomorkan,” terangnya. 

Dalam webinar itu hadir menjadi pembicara Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana,  Prof Ir. Made Supartha Utama MS. PhD, Kepala Balai  Karantina Pertanian Kelas 1 Denpasar, Budi Waluyo (Asosiasi Eksportir dan Rumah Kemas Holtikultura Indonesia), Jero Putu Tesan, Ketua BP3PG. 

- Advertisement -

 

DENPASAR, Radar Bali –  DPD 1 Golkar Bali memberikan perhatian lebih pada sektor perkebunan Bali. Sayangnya, permasalahan birokrasi menjadi kendala bagi para petani. Dari webinar yang diselenggarakan Badan Pemberdayaan dan Pembina Partai Golkar (BP3PG)  Pelatihan Registrasi Perkebunan Buah Ekspor Petani Bali (manggis, salak dan buah naga) kemarin (30/7) Partai Golkar menyatakan komitmen membentuk tim instruktur bekerja sama dengan eksportir buah anggota pengurus badan pembinaan dan pemberdayaan petani. 

“Kami akan bentuk tim instruktur bekerja sama dengan eksportir buah anggota pengurus  Badan Pembinaan dan Pemberdayaan petani Golkar Bali,” ucap Ketua DPD 1 Golkar Bali, I Nyoman Sugawa Korry diwawancarai usai kegiatan. 

Sugawa Korry mengatakan dalam rangka membentuk keseimbangan baru struktur ekonomi  pada sektor pertanian, maka harus didorong lebih maju salah satu produk petani punya nilai lebih dan tambah sehingga bisa diekspor. Sayangnya kendala salah satunya harus registrasi kelompok itu sehingga Golkar Bali akan melatih dan membina para petani. 

Baca Juga:  Golkar Bali Target Sumbang 1.000 Kantong Darah

Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali dinilai harus menyederhanakan proses administrasi untuk eksportir ini. “Ternyata muncul kendala terlalu rumit kami mohon pemerintah menyederhanakan proses administrasi kemudian kami juga akan terus berusaha melakukan pendidikan virtual ini. Salah satunya paham kualitas menjaga ketahanan pangan oleh demikian petani tak bisa dibuatkan sendiri harus dibantu oleh Golkar di dalamnya,” ujarnya. 

Imbuhnya, Golkar Bali akan mendorong agar masyarakat mencintai dan menyejahterakan para petani. Jika petani hidup sejahtera, maka kondisi itu akan mendorong produktivitas sekaligus kualitas hasil pertanian. Secara otomatis juga akan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian termasuk tingkat ekspor. 

Sementara itu, Ketua BP3PG, Jro Putu Tesan menyatakan awalnya kelompok perkebunan ini harus registrasi sejak 2005. Kelompok mendapatkan bantuan bibit manggis diregistrasi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sebelum registrasi dapat sekolah lapangan. Terkena pandemi setelah 2020 tidak ada program tersebut. Selain itu ada juga kelompok yang habis masa waktunya. “Sehingga untuk registrasi lagi seperti mengawal registrasi itu keluar untuk perorangan diajukan per kelompok,” jelasnya. 

Baca Juga:  Sugawa Korry: Hasil Kerja Airlangga Hartarto Menggembirakan

Golkar Bali berharap 100 persen kebun didaftarkan sehingga harus ada kerja samanya dengan berbagai stakeholder untuk bergandengan tangan. Terkait birokrasi ada namanya anjuran dan wajib. Diharapkan hal minor bisa dipangkas tapi tetap mengikuti regulasi standar. Petani didampingi oleh dinas untuk memenuhi persyaratan kalau dari Dinas Pertanian tidak sanggup Golkar dan perusahaan akan membantu. “Tugas Dinas Pertanian Provinsi Bali memverifikasi dan menomorkan,” terangnya. 

Dalam webinar itu hadir menjadi pembicara Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana,  Prof Ir. Made Supartha Utama MS. PhD, Kepala Balai  Karantina Pertanian Kelas 1 Denpasar, Budi Waluyo (Asosiasi Eksportir dan Rumah Kemas Holtikultura Indonesia), Jero Putu Tesan, Ketua BP3PG. 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/