Sabtu, 21 Jul 2018
radarbali
icon featured
Dwipa

Ngenes! Ribuan Rumah di Buleleng Tak Layak Huni

Sabtu, 16 Jun 2018 19:31 | editor : ali mustofa

program bantuan rumah, rumah tak layak huni, pemkab buleleng

CEK BANTUAN: Wabup Buleleng Sutjindra mengecek rumah bantuan BSPS (Eka Prasetya/Radar Bali)

SINGARAJA – Ribuan rumah di Kabupaten Buleleng, teridentifikasi sebagai rumah yang tak layak huni.

Pemerintah berencana menggelontorkan bantuan pada warga pemilik rumah, sehingga hunian mereka bisa lebih baik.

Hingga kini, tercatat ada 8.038 unit rumah warga yang masuk status tak layak huni. Pada tahun 2018 ini, sedianya Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimta) Buleleng akan melakukan perbaikan pada rumah yang ada.

Rencananya untuk tahap awal, ada 2.073 unit rumah yang akan diperbaiki. Baik itu perbaikan melalui program peningkatan kualitas atap lantai dan dinding, maupun perbaikan dengan skema bedah rumah.

Plt. Kepala Dinas Perkimta Buleleng, Ni Nyoman Surattini mengatakan, perbaikan itu hanya menyasar masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Nilai bantuannya pun beragam. Nominal bantuan yang disiapkan pemerintah, berkisar antara Rp 15 juta hingga Rp 50 juta.

“Tergantung programnya. Kalau untuk peningkatan kualitas sebesar Rp 15 juta. Sedangkan untuk bedah rumah, itu antara Rp 30 juta sampai Rp 50 juta,” kata Surattini.

Menurut Surattini, ada beberapa program yang sudah masuk di Dinas Perkimta Buleleng. Rencananya program-program itu akan direalisasikan pada tahun ini juga.

Realisasi berdasarkan proposal usulan yang telah disampaikan pemerintah desa, beberapa waktu lalu.

Program itu antara lain program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) reguler dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 1.106 unit;

program dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 326 unit, bedah rumah dari APBD Buleleng sebanyak 55 unit; BSPS strategis sebanyak 130 unit, serta BKK dari Kabupaten Badung sebanyak 450 unit.

Lebih lanjut Surattini mengatakan, sebagian besar program yang digelontorkan pada masyarakat menuntut partisipasi swadaya dari masyarakat.

“Kecuali program dari BKK Kabupaten Badung. Itu nilainya Rp 50 juta, karena termasuk ongkos tukang. Tapi itu sangat khusus. Hanya untuk warga yang sangat miskin, lansia, dan tidak ada keluarga (terlantar, Red),” imbuhnya.

Sementara 5.965 unti rumah sisanya, akan diperbaiki secara bertahap. Tergantung dari kesediaan anggaran yang ada.

(rb/eps/mus/mus/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia