Rabu, 26 Sep 2018
radarbali
icon featured
Ekonomi

Bidik Sektor Pekerja Informal, BPJS Ketenagakerjaan Target…

Sabtu, 18 Aug 2018 14:45 | editor : ali mustofa

pekerja informal, bpjs ketenagakerjaan

Ilustrasi (dok.radarbali)

DENPASAR - BPJS Ketenagakerjaan (TK) wilayah Bali, Nusa tenggara, dan Papua (Banuspa) terus melakukan upaya meningkatkan kepesertaan dengan memperluas cakupan, baik untuk pekerja formal maupun informal.

Tahun ini total perusahaan yang terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 33.108 perusahaan yang ada di Wilayah Banuspa.

Jumlah itu terdiri dari 412 perusahaan besar, 4.547 perusahaan menengah, 12.594 perusahaan kecil dan 15.554 mikro.

Sedangkan total peserta BPJS Ketenagakerjaan sektor penerima upah (PU) saat ini mencapai 614.225 peserta aktif dan 466.259 peserta nonaktif.

Sementara untuk sektor bukan penerima upah (BPU) atau informal sebanyak 78.058 peserta aktif dan 13.672 non aktif.

Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Banuspa M. Yamin Pahlevi mengungkapkan, tahun ini terjadi penambahan tenaga kerja.

Di mana dari penambahan tersebut terjadi pada sektor penerima upah yang mencapai 121.777 peserta, sektor informal (BPU) sebanyak 50.783, jasa konstruksi 361.560 peserta dan pekerja migran Indonesia (PMI) 9.237 peserta.

“Kami menerima iuran sepanjang tahun ini mencapai Rp 834 miliar lebih, dan klaim yang dibayarkan mencapai Rp 388 miliar lebih,” tutur Yamin Pahlevi.

Berbagai upaya dilakukan untuk mendorong kepesertaan khususnya sektor informal, salah satunya, dengan mencanangkan desa sadar.

Di mana pihaknya menargetkan pada tahun 2018 ini masing-masing kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan minimal mempunyai dua desa sadar.

Sebab, menurutnya, kepesertaan dari sektor BPU tersebut potensinya cukup besar yakni 67 persen atau sekitar 6 jutaan dari total tenaga kerja di wilayah Banuspa.

“Kenapa mengarah pada sektor informal? Karena saat ini sekitar 60 persen pekerja yang ada dari informal termasuk UMKM rentan mengalami kecelakaan kerja,” bebernya.

Pihaknya mengakui, untuk meningkatkan kepesertaan sektor BPU bukan hal yang mudah. Ini mengingat sektor informal banyak berasal dari berbagai level pendidikan yang berbeda.

Sehingga untuk mempengaruhi pemahaman terkait pentingnya jaminan sosial harus dilakukan dengan konsisten.

Selain itu, yang menjadi hambatan yakni lokasi yang cukup sulit dijangkau untuk memberikan sosialisasi manfaat jaminan sosial tersebut.

"Jadi, memang untuk kepesertaan BPU masih pekerjaan rumah kami untuk mendongkrak 67 persen supaya bisa tercover. Jadi enam juta sekian kami ada pekerjaan rumah untuk menambah kepesertaan informal," kata Pahlevi.

(rb/zul/mus/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia