Rabu, 17 Oct 2018
radarbali
icon featured
Dwipa
Agung Putri: Bali Harus Jadi Rujukan

Komisi VIII DPR RI Beri Perhatian Khusus Dampak Gempa Lombok di Bali

Rabu, 19 Sep 2018 18:45 | editor : ali mustofa

komisi vIII dpr ri, korban gempa, gempa lombok, agung putri

BERI PERHATIAN: I Gusti Agung Putri A Kartika (ujung kanan) mendampingi Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyerahkan plakat kepada Kepala BPBD Bali Dewa Putu Mantra (Istimewa)

DENPASAR - Dampak gempa lombok di Bali mendapat perhatian khusus Komisi VIII DPR RI dalam kunjungannya ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali, Rabu (19/9) siang.

Mereka meminta data dan akan melakukan pengawalan agar ada dana rekonstruksi dan rehabilitasi bencana yang bisa membantu korban di Bali.

"Memang dampak yang terbesar adalah di Lombok. Tapi, kita diingatkan Ibu Agung Putri dari Dapil Bali bahwa disini pun ada korban dari gempa itu," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily.

Terkait dengan dampak itu, I Gusti Agung Putri menyatakan, dirinya memang telah meninjau langsung ke lokasi, khususnya di Desa Ban Karangasem.

Disana terdapat puluhan rumah yang hancur serta ratusan lainnya mengalami kerusakan.  Akibatnya, warga tinggal di rumah-rumah darurat.

Dalam kesempatan itu dia juga menyampaikan aspirasi warga Desa Ban yang meminta agar jalan desa yang masih berupa jalan tanah, tempat jalur evakuasi bisa ditingkatkan kualitasnya.

"Ini pihak mana yang bisa memfasilitasi," tanya politisi yang akrab disapa Gung Tri ini. Menanggapi pertanyaan dari Komisi VIII, Kepala Pelaksanaa Tugas BPBD Dewa Putu Mantra

mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pendataan dampak dari gempa Lombok di Bali yang secara material mencapai Rp 300 miliar. 

Saat ini pihaknya sedang melakukan verifikasi untuk ditindaklanjuti dengan penyampaian bantuan.

Terkait dengan dampak ini, pihak BPPD akan melakukan penyerahan bantuan ke desa terdampak di Karangasem bersama Agung Putri. 

Mengenai masalah jalan, menurutnya, ada beberapa tingkatan jalan, mulai dari jalan desa, kabupaten hingga nasional.

Apabila pihak pengelola  di desa tidak mampu melakukan perbaikan dapat dimintakan rekomendasi untuk dapat dibantu hingga oleh pemerintah pusat.

Selain masalah dampak gempa Lombok, Komisi VIII juga mengecek kesiapan BPBD dalam menyongsong event IMF Meeting pada bulan Oktober mendatang.

Diharapkan kesempatan ini sekaligus dapat meningkatkan kapasitas Bali dalam melakukan mitigasi dan penanganan bencana.

"Karena Bali ini merupakan daerah pariwisata internasional, mestinya kapasitasnya pun bisa sampai ke taraf itu dan menjadi rujukan bagi daerah yang lain," kata Gung Tri. (adv)

(rb/mus/mus/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia